http://www.kompasiana.com/achmadpongsahidysaifullah/pegawai-kok-negeri_583e6ff5319773b9100275f6
Siapa lagi kalau bukan Menteri Susi yang bikin “gara-gara”. Menteri Kelautan dan Perikanan itu membuat gebrakan yang bertujuan ingin menyegarkan komposisi pegawai negeri di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Menteri Susi akan merekrut kaum muda berprestasi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasalnya, lebih dari setengah PNS di Indonesia sudah berusia di atas 40 tahun.
Golden handshake adalah program yang ditawarkan Menteri Susi bagi pegawai negeri yang bersedia pensiun dini. Kompensasi yang ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Inggris
Jakarta, HanTer – Pembahasan RUU Pemilu akan dihadapkan pada batasan waktu yang sempit. Karenanya, proses pembahasan RUU itu harus dilakukan secara fokus, efektif, dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat sipil dan pemilih.
”Point itu yang mengharuskan proses pembahasan RUU Pemilu harus memperhatikan tujuan pemilu itu sendiri,” peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Pipit R Kartawidjaja yang menjadi narasumber tunggal dalam diskusi peningkatan kapasitas jaringan yang dilaksanakan SPD kepada pegiat pemilu di ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman
Pipit Rochiyat Kartawidjaja, putra M. Kartawidjaja seorang pejabat Pabrik Gula pada era Presiden Sukarno. Ia menghabiskan masa kecilnya di Ngadirejo. Pergolakan politik di Indonesia pada era 1960 memengaruhi wawasan politik seorang Pipit. Pengalaman pribadi sebagai salah seorang putra dari seorang pejabat yang dimusuhi oleh PKI saat itu, merupakan pengalaman yang cukup berharga baginya. Dan setelah PKI dilarang di Indonesia paska G 30 S/PKI, M. Kartawidjaja diangkat menjadi Inspektur Pabrik Gula.
Pipit ... baca semuanya
JAKARTA, KOMPAS – Alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan di Indonesia janggal dan tak proporsional. Revisi Undang-Undang tentang Pemilu semestinya menjadi momentum untuk menata daerah pemilihan dan jumlah kursi. Namun, tujuan penataan sekaligus ukurannya semestinya ditentukan terlebih dahulu.
Beberapa masalah dalam penentuan dapil yang ada dalam Pemilu Indonesia, antara lain pembagian kursi perwakilan tidak dilakukan secara adil berdasarkan jumlah populasi dan adanya pembentukan dapil yang secara sistematis dan berpola menguntungkan pihak atau partai tertentu.
Menurut Peneliti ... baca semuanya
http://www.jpnn.com/read/2016/10/09/473083/Alokasi-Kursi-Dapil-Harus-Dibahas-Serius!-
JAKARTA – Lagi, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengingatkan pentingnya isu-isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) untuk mendapat perhatian serius.
Terutama masalah penataan alokasi kursi daerah pemilihan dan pembentukan peta daerah pemilihan, yang selama ini kerap luput dari perhatian DPR dan masyarakat.
“Isu ini merupakan salah satu bagian dari perangkat sistem pemilu penting,” kata Direktur Eksekutif SPD August Mellaz dalam diskusi bertema ‘Problematika Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan’ di ... baca semuanya