Pipit Rochiyat Kartawidjaja, putra M. Kartawidjaja seorang pejabat Pabrik Gula pada era Presiden Sukarno. Ia menghabiskan masa kecilnya di Ngadirejo. Pergolakan politik di Indonesia pada era 1960 memengaruhi wawasan politik seorang Pipit. Pengalaman pribadi sebagai salah seorang putra dari seorang pejabat yang dimusuhi oleh PKI saat itu, merupakan pengalaman yang cukup berharga baginya. Dan setelah PKI dilarang di Indonesia paska G 30 S/PKI, M. Kartawidjaja diangkat menjadi Inspektur Pabrik Gula.
Pipit ... baca semuanya
JAKARTA, KOMPAS – Alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan di Indonesia janggal dan tak proporsional. Revisi Undang-Undang tentang Pemilu semestinya menjadi momentum untuk menata daerah pemilihan dan jumlah kursi. Namun, tujuan penataan sekaligus ukurannya semestinya ditentukan terlebih dahulu.
Beberapa masalah dalam penentuan dapil yang ada dalam Pemilu Indonesia, antara lain pembagian kursi perwakilan tidak dilakukan secara adil berdasarkan jumlah populasi dan adanya pembentukan dapil yang secara sistematis dan berpola menguntungkan pihak atau partai tertentu.
Menurut Peneliti ... baca semuanya
http://www.jpnn.com/read/2016/10/09/473083/Alokasi-Kursi-Dapil-Harus-Dibahas-Serius!-
JAKARTA – Lagi, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengingatkan pentingnya isu-isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) untuk mendapat perhatian serius.
Terutama masalah penataan alokasi kursi daerah pemilihan dan pembentukan peta daerah pemilihan, yang selama ini kerap luput dari perhatian DPR dan masyarakat.
“Isu ini merupakan salah satu bagian dari perangkat sistem pemilu penting,” kata Direktur Eksekutif SPD August Mellaz dalam diskusi bertema ‘Problematika Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan’ di ... baca semuanya
http://www.jengpatrol.com/news/nasional/jangan-anggap-partai-politik-baru-sebagai-musuh/
JAKARTA – Rencana pemerintah menjegal partai politik (parpol) baru agar tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu 2019 terus menuai kritik.
Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pipit R Kartawidajaja mengatakan, kehadiran parpol baru yang ingin memunculkan kadernya menjadi pejabat eksekutif tidak bisa dipersempit dengan regulasi.
”Karena itu di manapun selalu tumbuh partai baru. Jadi itu tidak bisa dihalangi dengan regulasi semacam apapun kayak di Indonesia,” ujar Pipit ... baca semuanya
JAKARTA, KOMPAS.com – Kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang kini berjumlah 560 dinilai kurang proporsional.
Adanya provinsi baru dan sejumlah daerah pemekaran, menjadi pertimbangan agar kursi di DPR ditambah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria saat diskusi bertajuk Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan di Jakarta, Minggu (9/10/2016).
Menurut dia, tujuan utama penambahan kursi DPR agar kepentingan masyarakat dapat lebih terakomodasi.
„Kalau kita ... baca semuanya
http://www.beritasatu.com/nasional/391515-dua-fokus-utama-pembahasan-ruu-penyelenggaraan-pemilu.html
Jakarta – Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bakal segera dibahas pemerintah dan DPR. Isu alokasi kursi dan pembentukan peta daerah pemilihan (dapil) diharapkan dapat diperhatikan saat pembahasan.
„Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hendaknya memberikan porsi tersendiri agar terjadi perbaikan atas berbagai masalah dalam alokasi kursi dan pembentukan peta dapil, baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota,“ kata Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) spesialisasi sistem politik dan pemerintahan, Pipit ... baca semuanya
http://news.metrotvnews.com/politik/0KvVnXpK-alokasi-kursi-di-dapil-mesti-ditata-ulang
Metrotvnews.com, Jakarta: Alokasi kursi dan peta daerah pemilihan (dapil) harus ditata ulang. Isu ini dinilai kurang mendapat perhatian eksekutif maupun legislatif. Padahal, Indonesia segera menyelenggarakan Pemilu 2019.
Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Pipit R Kartawidjaja menyatakan, penataan alokasi kursi di daerah baru mendapat porsi serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2014. Hal itu dilihat dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2013. „Namun, nyatanya berbagai permasalahan juga masih ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Meski adanya komitmen berulang dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pada 1965 – seperti pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan – lebih dari lima dekade setelahnya jutaan korban dan keluarganya masih juga menunggu kebenaran, keadilan, dan reparasi. Pada peringatan ke-51 tahun perisitiwa pelanggaran HAM yang masif ini, Amnesty International, Asia Justice and Rights (AJAR), East-Timor and Indonesia Action Network (ETAN), La’o Hamutuk, TAPOL, Watch Indonesia!, ... baca semuanya