http://riaupos.co/127407-berita-humor-harus-adil-dan-beradab.html#ixzz4KSOrX5ni
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Humor yang adil dan beradab menjadi solusi fenomena bullying yang marak terjadi di kalangan masyarakat. Kelucuan yang berimbang tidak akan menghina dan merendahkan orang lain.
”Tingkat humor paling tinggi itu yang menyadarkan dan mengharukan,” kata Jaya Suprana saat menjadi keynote speaker acara Simposium Humor Nasional (SHN) di Mall of Indonesia Jakarta, Kamis (8/9).
Humor yang adil dan beradab ada dalam setiap disiplin ilmu. Hal itu terkuak setelah kalangan akademisi, ... baca semuanya
JAKARTA, KOMPAS – Kemampuan bermetafora atau menggunakan kata-kata yang tidak merujuk makna sebenarnya dengan tujuan humor makin lemah. Diduga, inilah penyebab politikus kian mudah marah. Masyarakat pun dibiasakan marah. Naluri metafora dalam interaksi sosial menumpul.
„Bangsa itu sudah defisit akal, tetapi surplus doa,“ kata pengajar·filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, pada Simposium Humor Nasional bertajuk „Humor yang Adil dan Beradab“, Kamis (8/9), di Jakarta.
Simposium diselenggarakan Institut Humor Indonesia Kini dan ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Membandingkan humor politik di era Orde Baru dengan humor politik di Jerman, bahkan Eropa, di periode yang sama, orang akan melihat kontradiksi komikalnya. Humor politik di era pemerintahan Jokowi-JK, mungkin lain ceritanya. Meski ada sementara pembantu Presiden yang masih suka terbawa-bawa aura ala Orde Baru, namun ketika dihumorkan begitu rupa oleh netizen di media sosial, toh terdengar pihak berwenang asal main tangkap, main penjara. Benarkah secara umum humor kritis (satire) ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Rimanews – Di antara menteri hasil reshuffle jilid II yang paling mengundang kontroversi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
Sepak terjang masa lalu di militer menjadi alasan utama resistensi tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan nama Wiranto masuk di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Dili yang disponsori Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat “Serious Crimes ... baca semuanya
Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wiranto menggantikan Jenderal Purnawirawan Luhut Pandjaitan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kepada media bahwa Wiranto terpilih “karena ia telah teruji dan berpengalaman dalam menangani berbagai tugas, terutama pada masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi di akhir tahun ... baca semuanya
Tahun lalu pada hari kebebasan pers internasional kami melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Pada saat itu kami menuntut agar pemerintah Indonesia membuka Papua untuk jurnalis Indonesia maupun jurnalis dan organisasi internasional sebagaimana yang berlaku untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia. Selain itu kami juga menuntut agar kebebasan berpendapat penduduk asli Papua juga harus dijamin. Pemerintah Indonesia harus menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu maupun kelompok untuk secara bebas berbicara ... baca semuanya