http://www.merdeka.com/khas/terawangan-capres-2014-2019-aburizal-bakrie-kolom-sableng.html
Merdeka.com – Ambang batas terpilihnya presiden alias Presidential Threshold Amerika Latin itu beragam. Umumnya mayoritas mutlak. Pengecualian: cuma perlu 45% suara sah (Argentina dan Nikaragua), hanya 40% suara sah asal berjarak 10% dari rival terberatnya (Argentina dan Ekuador), cukup 40% suara sah (Kosta Rika). Di Bolivia lain: Kalau capres gagal bermayoritas mutlak, maka parlemen memilih dua capres terkuatnya.
Mirip Bolivia itu AS: “… if no person have a majority, then from ... baca semuanya
Jenewa, 2/5 (Jubi) – Pada tanggal 30 April dan 1 Mei 2014, Komite Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB di Jenewa menilai tingkat pelaksanaan hak-hak Ekosob ini di Indonesia. Proses ini meninjau akses kesehatan dan pendidikan, masalah perampasan tanah dan hak-hak minoritas serta masyarakat adat. Dalam proses peninjauan ini Komite menunjukkan perhatian khusus kepada situasi di Papua .
Rilis pers bersama oleh Franciscans International, International Coalition for Papua, VIVAT International, Watch Indonesia! dan West ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
http://www.merdeka.com/khas/multi-sederhana-dan-multi-sebardana-kolom-sableng.html
Merdeka.com – Comot Quick Count Pileg 2014 suguhan Radio Republik Indonesia (RRI): 10 partai bakal ber-DPR 2014-19. Gak salahlah nujuman merdeka.com: UU Pemilu Legislatif (Pileg) No 8/2012 berwatak gak bisa memperbaiki apapun.
UU itu bertujuan menggembosi jumlah partai berblusukan di DPR alias penciptaan sistem kepartaian multi sederhana. Biar disanteti 2,5% ambang batas parlemen 2009, beken sebagai santet Parliamentary Threshold (PT), 9 partai tokh menghuni DPR 2009-14. Agar menyusut, selain mencekik syarat ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Merdeka.com – Sama presidensialisme Nuswantoro MK gak rapopo: “Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial” (PUTUSAN Nomor 14/PUU-XI/2013).
Rajutan MK: “posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer () Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang ... baca semuanya