Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet) (Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen! (Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022 (Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021 Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien (Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020 Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights! Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!
Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Kontaminasi

Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Kontaminasi


Merdeka.com, 28 Desember 2013

http://www.merdeka.com/khas/mahkamah-konstitusi-ataukah-mahkamah-kontaminasi-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Gugatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesian Parliamentary Centre (IPC) atas diskriminatifnya alokasi kursi DPR 2014 digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasan: penentuan besaran daerah pemilihan (dapil) alias jumlah kursi dalam dapil alias district magnitude merupakan urusan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang.

Meski pembuat UU menetapkan alokasi kursi DPR 2014 tanpa menyebut kriteria ngalokasi kursi, tapi MK merestui sablengan pembuat UU. Jika data penduduk Keputusan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Watch Indonesia! dalam Media

Kementerian pendayaguna-gunaan aparatur negara

Kementerian pendayaguna-gunaan aparatur negara


Merdeka.com, 17 Desember 2013

http://www.merdeka.com/khas/kementerian-pendayaguna-gunaan-aparatur-negara-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Jika di-Indonesiakan, Beamte itu pegawai negeri Jerman, termasuk polisi. Mirip di Indonesia, Beamte mengenal jabatan fungsional-abstrak dan dan fungsional-kongkrit. Yang abstrak itu karena golongan berdasarkan gaji pokok dan biasanya menangani tugas-tugas sesuai dengan golongannya.

Yang kongkrit adalah jabatan riilnya dalam struktur kantor dinasnya, namun sesuai dengan jabatan fungsional abstrak. Misalnya fungsional-abstrak itu Golongan IV/b, tugas fungsional kongkritnya Asisten Deputi (Asdep) atau Direktur Standarisasi dan Kompetensi Jabatan dsb.

Adalah diskresi atasan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

SBY dan Anas Urbaningrum

SBY dan Anas Urbaningrum


Merdeka.com, 06 Desember 2013

http://www.merdeka.com/khas/sby-dan-anas-urbaningrum-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Anas Urbaningrum, kelahiran 15/07/1969, Selasa Wage, berwuku Galungan, berwatak ogah nganggur. Maka, didirikanlah Perhimpunan Pergerakan (PPI), sehabis digantung oleh Monas (Monsignore Cikeas). Kala itu, sang Monsignore, kelahiran 9/9/1949, Jumat Kliwon, terkesankan sebagai Monster, gara-gara pelindungnya, Bethari Durga yang sangar menakutkan itu, terterawang mengendalikannya. Buahnya, perseteruan antara PPI dan Demokrat tak terhindarkan, bak pertarungan antara kerajaan Lodaya dengan kerajaan Wengker.

PPI kelahiran 15/09/2013, hari Minggu Pahing, berbintang Virgo. Meski beda ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Pajak Pemilu dan jamses

Pajak Pemilu dan jamses


Merdeka.com, 29 November 2013

http://www.merdeka.com/khas/pajak-pemilu-dan-jamses-kolom-sableng.html
 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Hak berpemilu di Barat dan di Amerika Latin diawali dengan diskriminasi. Jika dibagi menurut tahapan, maka ada fase pagi, siang, sore, dan malam.

Dalam fase pagi, yang berhak berpemilu tergantung pada kelas sosial, harta benda, pendidikan atau setoran pajak (beken sebagai hak berpemilu sensus). Contohnya di Britania pra 1918 atau Jerman pra 1867.

Lantas, dalam fase siang, hak berpemilu berlaku cuma buat kaum lelaki. Misalnya di AS sejak ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Watch Indonesia! dalam Media

Angpau, gigi palsu, dan viagra

Angpau, gigi palsu, dan viagra


Merdeka.com, 22 November 2013

http://www.merdeka.com/khas/angpau-gigi-palsu-dan-viagra-kolom-sableng.html
 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

 Merdeka.com – Sesepuh Perguruan Sabdo Pemilu Perludem, Ki Supriyanto, bersabda, bahwa jual beli suara dalam pemilu legislatif 2009 itu lebih manggila ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. “Setiap penduduk menerima uang paling tidak tiga kali: pertama, dari caleg yang nilainya berbeda-beda; kedua, dari partainya masing-masing; ketiga, dari satu partai yang membagikan uang kepada penduduk se-desa, tak peduli apakah orang itu anggota, simpatisan atau bukan.”

Sebelumnya, dalam “Pemilu 2004, uang tak hanya dibagikan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Watch Indonesia! dalam Media

Pakar Prediksi Money Politic Tetap Marak di Pemilu 2014

Pakar Prediksi Money Politic Tetap Marak di Pemilu 2014


Berita Metro, 22 November 2013

http://www.beritametro.co.id/jatim-memilih/pakar-prediksi-money-politic-tetap-marak-di-pemilu-2014-no58j 

Surabaya (BM) – Sejumlah pihak masih menyangsikan pelaksanaan Pemilu 2014 nanti bisa bersih dari praktik money politic dan jual beli suara. Jika bercermin pada lemahnya kontrol dan pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, potensi terjadinya kecurangan itu boleh jadi masih sangat terbuka.

Demikian analisa Pakar Matematika Pemilu, Pipit Rochijat Kartawidjaja. Pegawai Publik di LASA Brandenburg Jerman ini menerangkan, Pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur dan adil adalah impian semua masyarakat. Tapi dalam realisasinya ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Gaet Soekarwo Atau Khofifah, Ical Mau Hancurkan Demokrat dan NU

Gaet Soekarwo Atau Khofifah, Ical Mau Hancurkan Demokrat dan NU


Berita Metro, 22 November 2013

http://www.beritametro.co.id/jatim-memilih/pakar-prediksi-money-politic-tetap-marak-di-pemilu-2014-no58j 

“Ini bisa dikatakan sebagai jurus paling berbisa seorang Capres untuk menghancurkan Parpol atau elemen yang diwakili pasangannya.”

Skalanews – Wacana Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) untuk menggaet Soekarwo ataupun Khofifah Indar Parawangsa sebagai calon wapresnya dinilai sebagai tindakan blunder.

Hal ini dikatakan Ahli Matematika Pemilu, Pipit Rochijat Kartawidjaja bahwa tindakan ini akan menghancurkan Partai Demokrat yang diwakili Soekarwo ataupun NU (Nahdlatul Ulama) yang diwakili oleh Khofifah Indar Parawangsa.

Karena, lanjut Pipit sistem menggandeng ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Der Bote des Unheils

(Deutsch) Der Bote des Unheils


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in "Dalam sorotan", demokrasi, Indonesia, Publikasi

Pemilu Serentak Tak Untungkan Masyakarat

Pemilu Serentak Tak Untungkan Masyakarat


IndonesiaRayaNews.com, 21 November 2013

http://indonesiarayanews.com/read/2013/11/21/88705/pemilu-serentak-tak-untungkan-masyakarat-
 

Politik & Keamanan

Irman Robiawan

@IRNewscom | Jakarta: WAKIL Ketua Komisi II DPR Hakam Naja mengatakan wacana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, legislatif dan presiden secara serentak tidak menguntungkan masyarakat, karena jika pemilu dilakukan berbarengan cenderung menghasilkan kekuasaan lebih luas bagi Presiden terpilih.

“Pemilihan legislatif harus terpisah dengan eksekutif. Itu pun karena, jika terpisah, dapat menjadi pilihan untuk masyarakat. Misalnya, katakan saja, masyarakat merasa salah pilih di Pemilu Legislatif, mereka dapat mendapatkan kesempatan lagi untuk memilih ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Sistem Presidensial Harus Diperjelas

Sistem Presidensial Harus Diperjelas


Koran Sindo, 18 November 2013

http://koran-sindo.com/node/345034

Andi Setiawan

JAKARTA – Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia dinilai tidak jelas dan belum sepenuhnya dijalankan. Kondisi seperti itu berpengaruh besar terhadap efektivitas jalannya pemerintahan yang ada.

Pengamat pemilu Pipit Rochijat Kartawidjaja mengatakan, sistem presidensial di Indonesia seharusnya punya rujukan dan kiblat yang jelas. Pasalnya, sistem presidensial yang diterapkan sekarang berbeda dengan sistem presidensial yang dijalankan di Amerika Serikat dan Amerika Latin.

”Indonesia ini ingin nyontoh siapa. Kalau mau mencontoh sistem di Amerika Serikat, ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi



Menyusul kami