Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet) (Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen! (Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022 (Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021 Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien (Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020 Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights! Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!
Klientilisme dan korupsi

Klientilisme dan korupsi


 

Merdeka.com, 3 November 2013

http://www.merdeka.com/khas/klientilisme-dan-korupsi-kolom-sableng.html 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Berdasar bisikan gaib: kang-ouw politik Amerika Latin itu ditandai oleh kentalnya klientilismenya legislator dengan pemilih. Keuntungan hubungan gaib itu umumnya cuma dinikmati oleh sebagian masyarakat. Klientilisme misalnya membikin ecek-eceknya program partai. Prioritasnya: memilih wakil dewan penghibah hoki optimal.

Juga, klientilisme di Amerika Latin melangkah sederap dengan populisme, berupa gombalan janji-janji, yang biasaya diobral kepada kubu marhaen dan kemudian direalisasikan lewat sinterklasan klas teri, tanpa memberikan peluang buat berpartisipasi secara ekonomis dan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia

Pemerintah harus tunduk pada negara

Pemerintah harus tunduk pada negara


Merdeka.com, 28 Oktober 2013

http://www.merdeka.com/khas/pemerintah-harus-tunduk-pada-negara.html

Reporter: Ivan Hadar

Merdeka.com – Dalam perdebatan terkait kondisi karut marut akhir-akhir ini, banyak yang mencemaskan bahwa Indonesia akan terjerembab menjadi negara gagal. Berbagai tuntutan perbaikan diajukan, seperti perlunya pemimpin yang kuat, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan, dalam sebuah talk show di televisi, mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie berkesimpulan diperlukan pemimpin yang otoriter, tapi harus baik.

Boleh jadi, hal tersebut adalah reaksi terhadap kepemimpinan saat ini yang dianggap lemah. Intinya, hampir semua ... baca semuanya

Posted in Indonesia, Hukum & Tata Negara, Watch Indonesia! dalam Media

(English) ‘Ambassador Fauzi’ Not Proving Popular

(English) ‘Ambassador Fauzi’ Not Proving Popular


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Betari Durga dan SBY

Betari Durga dan SBY


Merdeka.com, 25 Oktober 2013

http://www.merdeka.com/khas/betari-durga-dan-sby-kolom-sableng.html  Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

 Merdeka.com – Betari Durga bermuka raksasa, bermata iblis, berhidung dampak, bermulut bernyih, bersanggul putri keling dengan garuda membelakang, berkalung ulur-ulur (rantai), tangannya bergelang pontoh dan keroncong.

Sesuai kuota keterwakilan perempuan, Betari Durga adalah seorang dewa cewek. Asalnya dari Dewi Uma, permaisuri Betara Guru, bos sistem presidensialisme kayangan. Semasa ber-Dewi Uma, ia disayang oleh Betara Guru. Tetapi setelah persengketaan antara suami istri itu, Dewi Uma mengutuk Betara Guru hingga Betara Guru bertaring ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Illegal trotz neuem Abkommen

(Deutsch) Illegal trotz neuem Abkommen


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima

Matematika, politik, dan tuyul

Matematika, politik, dan tuyul


Merdeka.com, 18 Oktober 2013

http://www.merdeka.com/khas/matematika-politik-dan-tuyul-kolom-sableng.html 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Suatu ketika, Christian Stellfeldt, guru matematika ngasih soal kepada para siswa kelas 8 (setara SMP kelas 2) di kota Mannheim, Jerman: 2 partai berlaga demi 10 kursi. Gimana alokasi kursinya, bila partai A dan partai B masing-masing bersuara 50? (Catatan: angka-angka dalam tulisannya disulap buat gampang dicerna, seperti 500 jadi 50, meski begitu hasilnya tetap sama).

Ngitungnya lewat metoda kuota Hare-Niemeyer yang dipakai buat pemilu Bundestag (DPR Jerman) 1987-2006. ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia

(Deutsch) Für eine menschenrechtskonforme, sozial-­ und umweltverträgliche Außenwirtschaftsförderung

(Deutsch) Für eine menschenrechtskonforme, sozial-­ und umweltverträgliche Außenwirtschaftsförderung


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, pernyataan posisi bersama, Hak Asasi Manusia, Publikasi, Pulp & Paper, Lingkungan Hidup & Klima

Presidential threshold, gas, dan lumpur

Presidential threshold, gas, dan lumpur


Merdeka.com, 11 Oktober 2013

http://www.merdeka.com/khas/presidential-threshold-gas-dan-lumpur-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Senhora Dilma Rousseff, maujud 14/12/1947, Minggu Kliwon, hari bagus, dinaungi Bethari Durga, berwuku Bala (kayak SBY), dalam pemilihan Presidencia da Republica Federativa do Brasil 31/10/2010 baru terpilih pada putaran kedua. Pada babak pertama, senhora Dilma, dari Partido dos Trabalhadores, hanya nyabet 46,9 persen suara.

Senhora Dilma memang harus dua kali berlaga, gara-gara Presidential Threshold di sana 50 persen plus satu. Istilah kerennya: majority runoff.

Dalam wangsa Presidensialisme Amerika Latin, ketetapan mayoritas mutlak ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Angesagt – aus der Arbeit von Watch Indonesia!

(Deutsch) Angesagt – aus der Arbeit von Watch Indonesia!


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Agro Fuels, Aktivitas, demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Kegiatan Terbaru, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Pulp & Paper, Masyarakat & Agama, Lingkungan Hidup & Klima, majalah SUARA

Tuyul ambang batas DPR

Tuyul ambang batas DPR


Merdeka.com, 04 Oktober 2013

http://www.merdeka.com/khas/tuyul-ambang-batas-dpr.html

Kolom Sableng

Penulis: Pipit Kartawidjaja

Alokasi kursi House of Representatives (DPR AS) 1880-1907 beraroma mistis. Sehabis Alabama Paradox, mbrojol Population Paradox dan New State Paradox. Sebab ambang batas parlemen, di Indonesia beken sebagai Parliamentary Threshold (PT), patutlah keduanya disimak.

Beda dengan alokasi kursi DPR-RI 2009 dan 2014 hasil usilan asal-asalan, per 10 tahun kursi DPR AS mesti direalokasi sesuai azas OPOVOV (one person one vote one value) dan demi jumlah wakil Dewan Elektoral, pemilih presiden.

Tahun 1901, ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi



Menyusul kami