Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet) (Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen! (Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022 (Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021 Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien (Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020 Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights! Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!
(Deutsch) Der Bote des Unheils

(Deutsch) Der Bote des Unheils


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in "Dalam sorotan", demokrasi, Indonesia, Publikasi

Pemilu Serentak Tak Untungkan Masyakarat

Pemilu Serentak Tak Untungkan Masyakarat


IndonesiaRayaNews.com, 21 November 2013

http://indonesiarayanews.com/read/2013/11/21/88705/pemilu-serentak-tak-untungkan-masyakarat-
 

Politik & Keamanan

Irman Robiawan

@IRNewscom | Jakarta: WAKIL Ketua Komisi II DPR Hakam Naja mengatakan wacana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, legislatif dan presiden secara serentak tidak menguntungkan masyarakat, karena jika pemilu dilakukan berbarengan cenderung menghasilkan kekuasaan lebih luas bagi Presiden terpilih.

“Pemilihan legislatif harus terpisah dengan eksekutif. Itu pun karena, jika terpisah, dapat menjadi pilihan untuk masyarakat. Misalnya, katakan saja, masyarakat merasa salah pilih di Pemilu Legislatif, mereka dapat mendapatkan kesempatan lagi untuk memilih ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Sistem Presidensial Harus Diperjelas

Sistem Presidensial Harus Diperjelas


Koran Sindo, 18 November 2013

http://koran-sindo.com/node/345034

Andi Setiawan

JAKARTA – Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia dinilai tidak jelas dan belum sepenuhnya dijalankan. Kondisi seperti itu berpengaruh besar terhadap efektivitas jalannya pemerintahan yang ada.

Pengamat pemilu Pipit Rochijat Kartawidjaja mengatakan, sistem presidensial di Indonesia seharusnya punya rujukan dan kiblat yang jelas. Pasalnya, sistem presidensial yang diterapkan sekarang berbeda dengan sistem presidensial yang dijalankan di Amerika Serikat dan Amerika Latin.

”Indonesia ini ingin nyontoh siapa. Kalau mau mencontoh sistem di Amerika Serikat, ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Multipartai dalam sistem presidensial

Multipartai dalam sistem presidensial


Antara, 18 November 2013

http://www.antaranews.com/berita/405505/multipartai-dalam-sistem-presidensial 

Oleh Budi Setiawanto

 Jakarta (ANTARA News)  – Sedikitnya ada 44 negara, termasuk Indonesia, yang menerapkan sistem presidensial. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya ditemani Filipina dan Myanmar yang menerapkan sistem itu.

Sedangkan di benua Amerika, sebagian besar negaranya menerapkan sistem presidensial seperti Amerika Serikat (AS), Brasil, Meksiko, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, dan Nicaragua. Di Asia terdapat Afghanistan dan Turkmenistan. Sementara di Afrika antara lain ada Sudan, ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Rheinmetall liefert Panzer nach Indonesien

(Deutsch) Rheinmetall liefert Panzer nach Indonesien


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Jerman

Posted in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media

Multikepartaian sederhana dan beri-beri

Multikepartaian sederhana dan beri-beri


Merdeka.com, 15 November 2013

http://www.merdeka.com/khas/multikepartaian-sederhana-dan-beri-beri-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Kata Eyang Michael Coppedge, di presidensialisme Venezuela 1973-88, sistem kepartaiannya di parlemen two-and-a-half-party system. Tergolong dwi-partai.

Di parlementerisme Jerman, pemilu Bundestag (DPR) 21/09/2013 lalu, 34 partai ikutan dan cuma 5 partai boleh melegislatif. Walau 5 partai, sistem kepartaiannya dibilang 2,8-party system. Tergolong dwi-partai.

Di parlementerisme Britania, pemilu House of Commons (DPR) 06/05/2010, yang ikutan 67 partai. Hasilnya, 11 partai melegislatif. Biar 11 partai, tapi sistem kepartaiannya dikata 2,6-party ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Deutsche Panzer nach Indonesien

(Deutsch) Deutsche Panzer nach Indonesien


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, Konflik Regional, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Flucht vor der dunklen Vergangenheit

(Deutsch) Flucht vor der dunklen Vergangenheit


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Klientilisme dan korupsi

Klientilisme dan korupsi


 

Merdeka.com, 3 November 2013

http://www.merdeka.com/khas/klientilisme-dan-korupsi-kolom-sableng.html 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Berdasar bisikan gaib: kang-ouw politik Amerika Latin itu ditandai oleh kentalnya klientilismenya legislator dengan pemilih. Keuntungan hubungan gaib itu umumnya cuma dinikmati oleh sebagian masyarakat. Klientilisme misalnya membikin ecek-eceknya program partai. Prioritasnya: memilih wakil dewan penghibah hoki optimal.

Juga, klientilisme di Amerika Latin melangkah sederap dengan populisme, berupa gombalan janji-janji, yang biasaya diobral kepada kubu marhaen dan kemudian direalisasikan lewat sinterklasan klas teri, tanpa memberikan peluang buat berpartisipasi secara ekonomis dan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia

Pemerintah harus tunduk pada negara

Pemerintah harus tunduk pada negara


Merdeka.com, 28 Oktober 2013

http://www.merdeka.com/khas/pemerintah-harus-tunduk-pada-negara.html

Reporter: Ivan Hadar

Merdeka.com – Dalam perdebatan terkait kondisi karut marut akhir-akhir ini, banyak yang mencemaskan bahwa Indonesia akan terjerembab menjadi negara gagal. Berbagai tuntutan perbaikan diajukan, seperti perlunya pemimpin yang kuat, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan, dalam sebuah talk show di televisi, mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie berkesimpulan diperlukan pemimpin yang otoriter, tapi harus baik.

Boleh jadi, hal tersebut adalah reaksi terhadap kepemimpinan saat ini yang dianggap lemah. Intinya, hampir semua ... baca semuanya

Posted in Indonesia, Hukum & Tata Negara, Watch Indonesia! dalam Media

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi



Menyusul kami