Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet) (Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen! (Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022 (Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021 Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien (Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020 Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights! Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!
(English) Peace Agreement in Southern Philippines: A Hope for Papua?

(English) Peace Agreement in Southern Philippines: A Hope for Papua?


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Kebebasan Pers, Publikasi, Konflik Regional

Marzuki: Penolakan Studi Banding Lecehkan DPR

Marzuki: Penolakan Studi Banding Lecehkan DPR


GATRAnews, 27 November 2012

http://www.gatra.com/politik/21402-marzuki-penolakan-studi-banding-lecehkan-dpr.html

 

Marzuki Alie (ANTARA/Reno Esnir) Jakarta, GATRAnews – Ketua DPR Marzukie Alie menilai, penolakan kunjungan kerja DPR oleh sejumlah WNI di Jerman, merupakan satu bentuk pelecehan terhadap lembaga wakil rakyat. „Ini pelecehan, kerena berulang-ulang terjadi. Ini hanya terjadi di Jerman. Saya protes kepada Menlu, kenapa ini terjadi?“ tegas Marzuki, dalam dialog TvOne, di Jakarta, Selasa (27/11).

Marzuki juga memastikan, pihaknya tidak menerima surat permohonan dari Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman yang meminta diikutsertakan memantau kunjungan anggota DPR. ... baca semuanya

Posted in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres


Kementrian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan, 26 November 2012

http://bpp.kemendagri.go.id/index.php?action=content&id=2012112610553314 

Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres harus diperketat.  “Misalnya tidak pernah ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Carl Wilhelm Ottow und seine Frau Wilhelmine – Missionare in Papua

(Deutsch) Carl Wilhelm Ottow und seine Frau Wilhelmine – Missionare in Papua


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

PPI Jerman Tolak Kunker DPR RI ke Jerman

PPI Jerman Tolak Kunker DPR RI ke Jerman


beritaLima.com, 21 November 2012

http://www.beritalima.com/2012/11/ppi-jerman-tolak-kunker-dpr-ri-ke-jerman.html

 

Written By Redaksi Santos

Jakarta – Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Berlin/Jerman, PCI NU Jerman, dan Watch Indonesia! menyatakan penolakannya terhadap rencana kunjungan kerja Panitia Khusus RUU Pemerintahan Daerah DPR RI, pada 18 – 30 November 2012. Mereka menilai kunjungan atau studi banding ini sama sekali tak ada gunanya.
 

Menurut siaran pers PPI Berlin yang diterima, Selasa (20/11), di Jakarta, penolakan ini merujuk pada tuntutan PPI Berlin/Jerman dan PCI NU Jerman atas kunjungan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

PPI Jerman kembali Tolak Studi Banding DPR

PPI Jerman kembali Tolak Studi Banding DPR


Metrotvnews.com, 20 November 2012

http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/20/164619/Kunker-Baleg-ke-Jerman-Ditolak/7

 

   wawancara

Metrotvnews.com, Jakarta: Beberapa organisasi masyarakat (ormas) Indonesia di Jerman, menolak Kunjungan Kerja (kunker) Badan Legislatif (Baleg) DPR. Baleg `pelesiran` untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran.

Ormas yang menolak antara lain Perhimpunan Pelajar Indonesia Berlin (PPIB), NU cabang Jerman, dan Watch Indonesia!. Menurut Ketua PPIB Yoga Kartiko, kunker itu sangat mengagetkan. Mereka tidak pernah mendapat kabar sebelumnya.

Hal senada diungkapkan pengurus NU cabang Jerman Syafiq Hasyim. Menurutnya, kritikan tetap harus diberikan kepada anggota DPR yang berkunjung ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Pelajar Indonesia di Jerman Tolak Kunker Baleg

Pelajar Indonesia di Jerman Tolak Kunker Baleg


Metrotvnews.com, 20 November 2012

http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/20/164590/Pelajar-Indonesia-di-Jerman-Tolak-Kunker-Baleg/6

 

   wawancara

Metrotvnews.com, Jakarta: Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman menolak kunjungan kerja (kunker) Badan Legislatif (Baleg) anggota DPR RI. Mereka menilai tidak ada relevansi kunker tersebut.

Penolakan juga datang dari salah satu lembaga swadaya masyarakat di Jerman yang fokus pada perkembangan Indonesia. Mereka mempertanyakan tujuan kunjungan kerja terkait Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran (RUUK) itu.

Hal senada diungkapkan Pengamat Politik Boni Hargens yang tengah berada di Jerman. Boni mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai kunjungan tersebut. Sehingga ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(English) Lawmakers’ trip to Germany to meet protest

(English) Lawmakers’ trip to Germany to meet protest


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Inggris

Posted in demokrasi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

PPI Berlin Minta DPR Transparan Soal Kunjungan Kerja

PPI Berlin Minta DPR Transparan Soal Kunjungan Kerja


Tempo, 17 November 2012

http://m.tempo.co/read/news/2012/11/17/078442347/PPI-Berlin-Minta-DPR-Transparan-Soal-Kunjungan-Kerja

TEMPO.CO, Jakarta — Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin meminta Dewan Perwakilan Rakyat terbuka soal kunjungan kerja yang akan dilakukan ke Jerman. “Kami menuntut adanya transparansi atas kunjungan kerja yang akan dilakukan,” kata Ketua PPI Berlin, Yoga Kartiko, dalam siaran pers bersama yang diterima Sabtu, 17 November 2012. Siaran pers ini dibuat bersama Tahfidz Nahdatul Ulama Jerman dan Watch Indonesia! Berlin.

PPI menilai rencana kunjungan kerja sejumlah anggota DPR ke Jerman tak terlalu bermanfaat untuk kepentingan bangsa. ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Hanya Soal Gelar Insinyur, Anggota DPR Kunker ke Jerman

Hanya Soal Gelar Insinyur, Anggota DPR Kunker ke Jerman


Surabaya Post, 17 November 2012

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e7c69f195c707d71a6bd3e397e62921a&jenis=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b

JAKARTA – Baru saja Badan Kehormatan (BK) DPR menyatakan akan melakukan pengkajian ulang terhadap mekanisme kunjungan kerja (kunker) keluar negeri. Namun lucunya kini sebanyak 11 anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR malah melakukan kunker ke luar negeri.

Tak tangung-tanggung, kali ini tujuan kunker mereka ke Jerman. Di negara panser tersebut, 11 anggota Baleg hanya melakukan study banding terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran. “Kami ke Jerman untuk study banding UU Keinsinyuran. Dari 17 sampai 23 November. ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi



Menyusul kami