(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
(Deutsch) Verwirrender Panzerdeal
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in demokrasi, Indonesia, Papua, sektor keamanan dan pertahanan
Formasi Komisi di DPR Bebani Kerja Legislator
Koran Jakarta, 18 Oktober 2012
koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/103395
Polkamnas
JAKARTA – Formasi komisi parlemen di Indonesia, dinilai menjadi penyebab pengambilan keputusan bertele-tele. Karena formasi komisi-komisi di DPR membuat legislator memunyai beban kerja berlebih. Hal itu dikatakan Pipit R Kartawijaya dari Watch Indonesia!, di Jakarta, Rabu (17/10).
Di DPR terdapat 11 komisi dan badan-badan kelengkapan. Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Menurut dia, 11 komisi DPR ini harus mengerjakan 46 ruang lingkup kerja.
Sementara ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Proses Pelaksanaan UU di Indonesia Semrawut
INDIEpenden, 13 Oktober 2012
Pipit Rochijat Kartawidjaja
Sejak 1971 Pipit Rochijat Kartawidjaja (63) melanjutkan studi elektro di Berlin, Jerman hingga sampai sarjana muda. Ketika menyaksikan otoritarian rezim orde baru Soeharto, bersama kalangan mahasiswa di Jerman, Pipit melakukan berbagai aksi perlawanan yang berakibat paspornya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Selama di Jerman, dia bersinggungan dengan beragam pemikiran yang menjadikan dirinya begitu kritis dalam membaca dinamika Indonesia.
Sudah 21 tahun terakhir, Pipit bekerja di sebagai pejabat publik yang melayani peluang kerja, dia juga ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Sistem pemilu terbuka sarat jual beli suara
WaspadaOnline, 13 Oktober 2012
JAKARTA – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. “Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif,” katanya, tadi malam, di Kompleks Taman Ismail Marzuki.
Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. “Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan mahar,” katanya.
Pipit menilai ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tolak Senjata Jerman untuk TNI
matanews.com, 12 Oktober 2012
http://matanews.com/2012/10/05/tolak-senjata-jerman-untuk-tni/
Tidak ada Bukti Indonesia Terancam
PENGADAAN alat utama sistem senjata (Alutsista) modern dan canggih dari Jerman harus ditolak, karena TNI dianggap tidak bisa memberi alasan jelas tujuan keperluannya.
Disebutkan, sebanyak 103 tank jenis Leopard dan 50 tank jenis Marder, serta kemungkinan berbagai jenis senjata militer lainnya, sedang dinegosiasikan Pemerintah Indonesia dengan Jerman, untuk memperkuat Alutsista TNI.
Menurut release Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata yang diterima matanews.com, Kamis, 5 Oktober 2012, Pemerintah Jerman ingin merahasiakan perdagangan ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
PT Capres Ulah Partai Besar
Suara Merdeka, 11 Oktober 2012
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/11/201820/PT-Capres-Ulah-Partai-Besar
JAKARTA – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya ambang batas (Presidential Threshold/PT) bagi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres. Konstruksi hukum tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma. “PT yang hanya memungkinkan seorang dengan dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
WNI di Jerman Tolak Pembelian 18 Pesawat Tempur Indonesia dari Jerman
jaringews.com, 11 Oktober 2012
oleh Silvia Werner
Indonesia tidak butuh senjata, tetapi uang untuk pendidikan.
BERLIN, Jaringnews.com – 50 perwakilan „Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata” bersama dengan organisasi lain seperti Attac dan Gossner Mission menyerukan aspirasi dan kritik mereka di depan kantor Kanselir Jerman, Berlin pada tanggal 5 Oktober lalu. Sekitar 80% dari demonstran adalah WNI yang bertempat tinggal di Jerman.
Untuk mengkritik pelanggaran HAM di Papua dan hak-hak dari kaum minoritas oleh kalangan militer, ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Impor Tank, Pesawat dan Senjata dari Jerman Sulit Dihalangi
jaringnews.com, 11 Oktober 2012
Silvia Werner
“Deklarasi Jakarta” memungkinkan kemudahan pembelian ini.
BERLIN, Jaringnews.com – Indonesia yang akan mengimpor tank-tank tempur, pesawat tempur dan senjata dari Jerman bakal tetap akan terlaksana di tengah protes WNI di Jerman yang menolak pemberosan uang untuk memperkuat militer Indonesia.
Protes dari Partai Hijau di Jerman atas penjualan senjata bekas ke luar negeri dipastikan juga tidak akan bisa menghalanginya. Hal ini juga telah tercermin ketika Partai Hijau memerintah dalam koalisi dengan Partai Sosial-Demokrat ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Pakar: Tolak Presidential Threshold
suaramerdeka.com, 10 Oktober 2012
JAKARTA, suaramerdeka.com – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya Presidential Threshold. Konstruksi hukum Presidential Threshold juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma.
“Presidential Threshold yang hanya memungkinkan seorang dengan adanya dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Empat Keberatan Penerapan “Presidential Treshold” WIB
Gatra.com, 10 Oktober 2012
http://www.gatra.com/politik-1/19058-empat-keberatan-penerpan-presidential-treshold-wib.html
Jakarta, Gatranews – Watch Indonesia! Berlin, mengungkapkan empat keberatannya terhadap penerapan “presidential thershold”, karena akhirnya parpol terkuat dalam koalisilah yang berhak mengajukan calon presiden. “Ada empat keberatan terhadap penerapan ‘presidential threshold’,” kata pengamat politik Watch Indonesia! Berlin, Pipit R Kartawijaya pada acara “Dialog Publik Menyoal Presidential Threshold Menjaring Capres Pilihan Rakyat” yang digelar 7 Strategic Studies di Jakarta, Rabu, (10/10).
Pipit merinci, keberatan tersebut, pertama, istilah ‘presidential threshold’ yang ‘dipasarkan’ di Indonesia salah kaprah seperti istilah ... baca semuanya
Posted in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
