Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet) (Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen! (Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022 (Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021 Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien (Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020 Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights! Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!
PT Capres Ulah Partai Besar

PT Capres Ulah Partai Besar


Suara Merdeka, 11 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/11/201820/PT-Capres-Ulah-Partai-Besar

JAKARTA – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya ambang batas (Presidential Threshold/PT) bagi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres. Konstruksi hukum tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma. “PT yang hanya memungkinkan seorang dengan dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

WNI di Jerman Tolak Pembelian 18 Pesawat Tempur Indonesia dari Jerman

WNI di Jerman Tolak Pembelian 18 Pesawat Tempur Indonesia dari Jerman


jaringews.com, 11 Oktober 2012

http://jaringnews.com/internasional/uni-eropa/25097/impor-tank-pesawat-dan-senjata-dari-jerman-sulit-dihalangi

 

oleh Silvia Werner

Indonesia tidak butuh senjata, tetapi uang untuk pendidikan.

 

BERLIN, Jaringnews.com – 50 perwakilan „Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata” bersama dengan organisasi lain seperti Attac dan Gossner Mission menyerukan aspirasi dan kritik mereka di depan kantor Kanselir Jerman, Berlin pada tanggal 5 Oktober lalu. Sekitar 80% dari demonstran adalah WNI yang bertempat tinggal di Jerman.

Untuk mengkritik pelanggaran HAM di Papua dan hak-hak dari kaum minoritas oleh kalangan militer, ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media

Impor Tank, Pesawat dan Senjata dari Jerman Sulit Dihalangi

Impor Tank, Pesawat dan Senjata dari Jerman Sulit Dihalangi


jaringnews.com, 11 Oktober 2012

http://jaringnews.com/internasional/uni-eropa/25097/impor-tank-pesawat-dan-senjata-dari-jerman-sulit-dihalangi

Silvia Werner

“Deklarasi Jakarta”  memungkinkan kemudahan pembelian ini.

 BERLIN, Jaringnews.com – Indonesia yang akan mengimpor tank-tank tempur, pesawat tempur dan senjata dari Jerman bakal tetap akan terlaksana di tengah protes WNI di Jerman yang menolak pemberosan uang untuk memperkuat militer Indonesia.

Protes dari Partai Hijau di Jerman atas penjualan senjata bekas ke luar negeri dipastikan juga tidak akan bisa menghalanginya. Hal ini juga telah tercermin ketika Partai Hijau memerintah dalam koalisi dengan Partai Sosial-Demokrat ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media

Pakar: Tolak Presidential Threshold

Pakar: Tolak Presidential Threshold


suaramerdeka.com, 10 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/10/132347/Pakar-Tolak-Presidential-Threshold

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya Presidential Threshold. Konstruksi hukum Presidential Threshold juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma.

“Presidential Threshold yang hanya memungkinkan seorang dengan adanya dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Empat Keberatan Penerapan “Presidential Treshold” WIB

Empat Keberatan Penerapan “Presidential Treshold” WIB


Gatra.com, 10 Oktober 2012

http://www.gatra.com/politik-1/19058-empat-keberatan-penerpan-presidential-treshold-wib.html

 

Jakarta, Gatranews – Watch Indonesia! Berlin, mengungkapkan empat keberatannya terhadap penerapan “presidential thershold”, karena akhirnya parpol terkuat dalam koalisilah yang berhak mengajukan calon presiden. “Ada empat keberatan terhadap penerapan ‘presidential threshold’,” kata pengamat politik Watch Indonesia! Berlin, Pipit R Kartawijaya pada acara “Dialog Publik Menyoal Presidential Threshold Menjaring Capres Pilihan Rakyat” yang digelar 7 Strategic Studies di Jakarta, Rabu, (10/10).

Pipit merinci, keberatan tersebut, pertama, istilah ‘presidential threshold’ yang ‘dipasarkan’ di Indonesia salah kaprah seperti istilah ... baca semuanya

Posted in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres


Jawa Pos National Network, 10 Oktober 2012

http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/142833/UU-Pilpres-Perlu-Mengatur-Investigasi-Terhadap-Capres-  

Istilah Presidential Threshold Dianggap Salah Kaprah

JAKARTA – Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

“Presidential Threshold, Istilah Ngawur di Indonesia”

“Presidential Threshold, Istilah Ngawur di Indonesia”


politik.pelitaonline.com, 10 Oktober 2012

 

Dalam UUD 45 Pasal 6A ayat 2 disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu.

Jakarta, POL – PENGAMAT politik dari Watch Indonesia!, Berlin, Pipit R. Kartawidjaja mengatakan, penggunaan istilah presidential threshold (ambang batas pemilihan presiden) di Indonesia tidak hanya membingungkan rakyat, tapi juga istilah yang ngawur. Umumnya, yang dimaksud presidential threshold merupakan syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden.

“Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Waffendeal mit Indonesien: Bundesregierung schweigt

(Deutsch) Waffendeal mit Indonesien: Bundesregierung schweigt


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media

Semakin banyak pesanan alutsista Jerman dari Indonesia

Semakin banyak pesanan alutsista Jerman dari Indonesia


Berlin, 07 Oktober 2012

Demonstrasi di depan kantor Kanselir Jerman

 oleh Alex Flor, Watch Indonesia!

Sekitar 50 warga Indonesia dan Jerman yang menyatakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata berdemonstrasi pada tanggal 5 Oktober di depan kantor Kanselir Jerman, yang mana ditanggal ini Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) TNI. Mereka berdemonstrasi dengan plakat/poster dan spanduk yang menyerukan ketidaksetujuan akan penjualan senjata dari Jerman ke Indonesia sekaligus mengkritik ketidakterbukaan pemerintah Jerman akan penjualan senjata tersebut.

Dengan sikap kritis ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Konflik Regional, sektor keamanan dan pertahanan, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch

Warga Jerman Tolak Ekspor Tank-tank Tempur ke Indonesia

Warga Jerman Tolak Ekspor Tank-tank Tempur ke Indonesia


jaringnews.com, 6 Oktober 2012

http://jaringnews.com/internasional/uni-eropa/24710/warga-jerman-tolak-ekspor-tank-tank-tempur-ke-indonesia

 

oleh Silvia Werner

Ada tidaknya permintaan untuk ekspor senjata tidak diberitahukan kepada parlemen dan publik oleh pemerintah Koalisi CDU-FDP di Jerman.

BERLIN, Jaringnews.com – Rencana penjualan 103 buah tank tempur „Leopard 2” dan 50 buah tank pengangkut tentara „Marder 1A3” oleh pemerintah Jerman ke Indonesia mengundang reaksi keras dari masyarakat Jerman. Warga Jerman melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kanselir Federal di Berlin pada Jumat, 5/10. Mereka menolak penjualan tank-tank tersebut ke Indonesia.

Sayangnya, hingga kini ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi



Menyusul kami