http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/11/201820/PT-Capres-Ulah-Partai-Besar
JAKARTA – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya ambang batas (Presidential Threshold/PT) bagi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres. Konstruksi hukum tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma. “PT yang hanya memungkinkan seorang dengan dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan ... baca semuanya
BERLIN, Jaringnews.com – 50 perwakilan „Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata” bersama dengan organisasi lain seperti Attac dan Gossner Mission menyerukan aspirasi dan kritik mereka di depan kantor Kanselir Jerman, Berlin pada tanggal 5 Oktober lalu. Sekitar 80% dari demonstran adalah WNI yang bertempat tinggal di Jerman.
Untuk mengkritik pelanggaran HAM di Papua dan hak-hak dari kaum minoritas oleh kalangan militer, ... baca semuanya
BERLIN, Jaringnews.com – Indonesia yang akan mengimpor tank-tank tempur, pesawat tempur dan senjata dari Jerman bakal tetap akan terlaksana di tengah protes WNI di Jerman yang menolak pemberosan uang untuk memperkuat militer Indonesia.
Protes dari Partai Hijau di Jerman atas penjualan senjata bekas ke luar negeri dipastikan juga tidak akan bisa menghalanginya. Hal ini juga telah tercermin ketika Partai Hijau memerintah dalam koalisi dengan Partai Sosial-Demokrat ... baca semuanya
JAKARTA, suaramerdeka.com – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya Presidential Threshold. Konstruksi hukum Presidential Threshold juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma.
“Presidential Threshold yang hanya memungkinkan seorang dengan adanya dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ... baca semuanya
Jakarta, Gatranews – Watch Indonesia! Berlin, mengungkapkan empat keberatannya terhadap penerapan “presidential thershold”, karena akhirnya parpol terkuat dalam koalisilah yang berhak mengajukan calon presiden. “Ada empat keberatan terhadap penerapan ‘presidential threshold’,” kata pengamat politik Watch Indonesia! Berlin, Pipit R Kartawijaya pada acara “Dialog Publik Menyoal Presidential Threshold Menjaring Capres Pilihan Rakyat” yang digelar 7 Strategic Studies di Jakarta, Rabu, (10/10).
Pipit merinci, keberatan tersebut, pertama, istilah ‘presidential threshold’ yang ‘dipasarkan’ di Indonesia salah kaprah seperti istilah ... baca semuanya
http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/142833/UU-Pilpres-Perlu-Mengatur-Investigasi-Terhadap-Capres-
JAKARTA – Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres ... baca semuanya
Jakarta, POL – PENGAMAT politik dari Watch Indonesia!, Berlin, Pipit R. Kartawidjaja mengatakan, penggunaan istilah presidential threshold (ambang batas pemilihan presiden) di Indonesia tidak hanya membingungkan rakyat, tapi juga istilah yang ngawur. Umumnya, yang dimaksud presidential threshold merupakan syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden.
“Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Sekitar 50 warga Indonesia dan Jerman yang menyatakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata berdemonstrasi pada tanggal 5 Oktober di depan kantor Kanselir Jerman, yang mana ditanggal ini Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) TNI. Mereka berdemonstrasi dengan plakat/poster dan spanduk yang menyerukan ketidaksetujuan akan penjualan senjata dari Jerman ke Indonesia sekaligus mengkritik ketidakterbukaan pemerintah Jerman akan penjualan senjata tersebut.
Dengan sikap kritis ... baca semuanya
Ada tidaknya permintaan untuk ekspor senjata tidak diberitahukan kepada parlemen dan publik oleh pemerintah Koalisi CDU-FDP di Jerman.
BERLIN, Jaringnews.com – Rencana penjualan 103 buah tank tempur „Leopard 2” dan 50 buah tank pengangkut tentara „Marder 1A3” oleh pemerintah Jerman ke Indonesia mengundang reaksi keras dari masyarakat Jerman. Warga Jerman melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kanselir Federal di Berlin pada Jumat, 5/10. Mereka menolak penjualan tank-tank tersebut ke Indonesia.
Sayangnya, hingga kini ... baca semuanya