Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Benchmark Indonesia. Begitulah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomentar soal pembuatan daerah pemilihan (districting) menjelang Pemilu 2004. Betapa tidak. Sepanjang Republik ini berdiri, dapil memang selalu mengikuti wilayah administratif. Meski demikian, setelah dua pemilu berlalu, berbagai persoalan menyertai pembuatan dapil di Indonesia.
Sejak Pemilu 1955, dapil anggota DPR adalah provinsi, dan sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu ... baca semuanya
Salah satu prinsip demokrasi adalah kesetaraan. Sejak Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia, prinsip ini sudah diterapkan dalam mengalokasikan kursi untuk setiap provinsi. Tidak ada perbedaan antara Jawa yang berpenduduk padat dengan luar Jawa yang berpenduduk renggang. Semua dihitung dengan prinsip satu orang, satu suara, satu nilai alias one person, one vote, one value (OPOVOV). Saat itu, kuota yang ditetapkan adalah 300 ribu penduduk untuk satu kursi.
Dari 16 ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Saat orang partai sibuk ekspansi ke berbagai lembaga negara, fungsi-fungsi partai justru mengalami kemandegan. Alhasil, partai di Indonesia tak ubahnya layang-layang. Setiap saat ditengadahi rakyat karena tingkah-polahnya, tapi tak kunjung benar-benar membumi. Kian tak mengakarnya partai-partai di Indonesia, dikonfirmasi Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
Dalam surveinya, Mei lalu, LSI mengajukan pertanyaan „Apakah Anda merasa lebih dekat dengan partai tertentu?” Sebanyak 78,8 persen atau mayoritas, menjawab „Tidak”. Hanya 20 persen yang menjawab „Ya”, dan selebihnya menjawab „Tidak ... baca semuanya
Republika, 25 Oktober 2011
Dalam demokrasi, ada sebuah kredo terkenal: one people, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Tapi, kredo ini hanyalah kata-kata muluk, ketika diterapkan dalam konteks Indonesia. Sebab, harga suara tak pernah benar-benar bisa sama. Dan, ini merupakan salah satu contoh disproporsionalitas hasil pemilu di Indonesia.
Kasus ini cukup mencolok terjadi pada hasil Pemilu 1999 lalu, PKB yang meraih suara 13 juta, hanya meraih 51 kursi. Sementara, PPP yang meraih 11 juta — atau selisih ... baca semuanya