(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
(Deutsch) EU ausgetrickst:
Indonesien hebt Rodungsstopp von Torfmoorgebieten für Ölpalmplantagen auf
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Agro Fuels, Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
Eropa Khawatir Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia
ANTARA, 21 Februari 2009
http://www.antara.co.id/arc/2009/2/21/eropa-khawatir-ekspansi-perkebunan-sawit-di-indonesia
Jambi (ANTARA News) – Masyarakat Uni Eropa semakin mengkhawatirkan ekspansi perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Jambi yang merugikan masyarakat.
Kekhawatiran Uni Eropa menyusul penangkapan Kepala Desa Karang Mendapo, Kab. Sarolangun Jambi, M Rusdi oleh Polres Sarolangun pada 28 Januari 2009 karena menentang dan memperjuangkan tanah milik warga yang dirampas PT Kresna Duta Agroindo (KDA), kata Klaus Schenck dari Rettet den Regenwald dan Watch Indonesia dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jambi, Sabtu.
Posted in Agro Fuels, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Umweltschützer von Palmölmafia eingesperrt
maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Agro Fuels, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
(English) Indonesia: Criminalization of social leader for the benefit of oil palm corporation
maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Agro Fuels, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
(English) Letter to UN Security Council on Justice and Accountability
Posted in Surat Terbuka Bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Sektor Keamanan, Transitional Justice
(English) Protests erupt over growing number of land and human rights conflicts around biofuels in Indonesia
maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Agro Fuels, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) „Wir sind betrogen worden!“
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Agro Fuels, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Eropa mengkhawatirkan ekspansi perkebunan sawit di Indonesia
17 Februari 2009
Siaran Pers oleh Watch Indonesia! dan Rettet den Regenwald
10.000 warga Uni Eropa menuntut pembebasan pembela lingkungan M. Rusdi di Jambi
Lebih dari 10.000 warga Uni-Eropa menuntut pembebasan M.Rusdi, kepala desa Karang Mendapo. Ia ditahan pada tanggal 28 Januari 2009. Warga Uni-Eropa tersebut menandatangani petisi yang diajukan oleh Rettet den Regenwald dan Watch Indonesia!. Wakil dari LSM Lingkungan Hidup dan HAM ini menyerahkan petisi tersebut kepada Kedutaan Besar Indonesia di Jerman pada 16 Februari. Aksi yang ... baca semuanya
Posted in Agro Fuels, Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima
(Deutsch) Widerstand gegen Palmöl – Rechtswidrige Festnahme von Bauernführer in Jambi, Indonesien
Posted in Agro Fuels, Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
Harapan pada Partai Politik
Kompas, 02 Februari 2009
Parpol Perlu Lakukan Mekanisme Internal
Jakarta, Kompas – Langkah yang realistis dilakukan saat ini adalah meminta adanya mekanisme internal di tubuh partai politik yang memungkinkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso, Sabtu (31/1) berpendapat, perdebatan mengenai kebijakan afirmatif untuk calon perempuan tidak bisa melulu digantungkan pada turunnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan KPU.
Baik perpu maupun peraturan KPU dinilai akan rawan gugatan karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan penetapan ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
