(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
Kursi Siluman Masih „Gentayangan“
Jurnal Nasional, 04 Agustus 2008
by : Arjuna Al Ichsan
RIBUAN warga Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tak banyak yang tahu jika suara yang mereka berikan dalam Pemilu 2004 tak mendapatkan keterwakilan yang layak di DPRD Kabupaten Nunukan. Pasalnya, dari kuota 13 kursi wakil rakyat yang seharusnya dialokasikan di kecamatan tersebut dengan jumlah penduduk mencapai 53 ribu lebih jiwa hanya diberikan 10 kursi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan saat penetapan hasil Pemilu ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Dapil 2009 Berpotensi Langgar UU
Banjarmasin Post, 31 Juli 2008
http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/43578/627/
Laporan: MI/Hendra Makmur
JAKARTA, BPOST – Basis data kependudukan yang akan digunakan KPU sebagai dasar untuk menetapkan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi dipertanyakan. Pasalnya data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Depdagri belum final, padahal dapil dan alokasi kursi harus segera ditetapkan.
Koalisi LSM Gabungan Non Funding Organization (Ganofo) yang terdiri atas Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Indonesia, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Watch Indonesia mengingatkan, hal ini ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(English) Indonesia Regrets Human Rights Violations in East Timor
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
KPU Diminta Review Dapil Pemilu Anggota DPRD
Republika online, 10 Juli 2008
JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak melakukan review menyeluruh terhadap daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu anggota DPRD. Kekeliruan alokasi kursi dapil ditemukan pada sekurangnya 15 daerah. Asas proporsionalitas jumlah kursi dengan jumlah penduduk tak terpenuhi.
”Pada pemilu 2004, identifikasi masalah untuk dapil ini adalah ketidakjelasan basis data kependudukan dan batas waktu finalisasi dapil, serta kekeliruan dalam penghitungan alokasi kursi,” papar koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz, Rabu (9/7). August mengatakan data penduduk potensial ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
KPU Harus Kembalikan Kursi Hilang
Jurnal Nasional, 09 Juli 2008
by : Arjuna Al Ichsan
KPU bersikukuh tidak akan melakukan perubahan daerah pemilihan
Penetapan alokasi kursi DPRD di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu 2004 dinilai telah terjadi kekeliruan akibat salah perhitungan. Berdasarkan catatan Sindikasi Pemilu dan Demokasi (SPD) dan Watch Indonesia setidaknya kekeliruan penetapan alokasi kursi itu terjadi di 15 daerah. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan review menyeluruh terhadap alokasi kursi Pemilu 2004 sebelum menetapkan alokasi ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Kursi di 14 Dapil Bermasalah
Jurnal Nasional, 02 Juli 2008
Kesalahan alokasi kursi akan berdampak pada Pemilu 2009
Arjuna Al Ichsan
Penetapan jumlah kursi 14 DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil Pemilu 2004 dinilai Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bermasalah. Pasalnya, alokasi kursi untuk anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil) tidak sesuai dengan jumlah suara pemilih. Jika tidak segera diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kesalahan alokasi kursi DPRD ini akan berdampak pada Pemilu 2009.
Koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Negara dan Pemerintah Harus Dipisah
Jurnal Nasional, 01 Juli 2008
by : Arjuna Al Ichsan
TIDAK jelasnya perbedaan antara administratur negara dan pemerintah di Indonesia dinilai turut menyumbang rendahnya kualitas pelayanan publik. Di negara maju seperti Jerman, telah mengatur tegas antara administratur negara dan pemerintah berikut dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya.
Hasilnya, tugas-tugas negara sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal meski pemerintahannya mengalami berbagai periode pergantian kekuasaan.
Mantan Presiden Komisaris Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa Pipit R Kartawidjaya dalam ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
RUU Administrasi Pemerintahan Lamban
Media Indonesia, 01 Juli 2008
LAMBANNYA pengajuan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan diduga karena Presiden khawatir kehilangan kewenangan kalau RUU itu disahkan. Presidium Indonesia Watch di Jerman Pipit R Kartawidjaya mengatakan itu pada diskusi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, kemarin. Pipit mengatakan di negara-negara maju sudah dilakukan reformasi birokrasi dengan memisahkan pemerintahan dari kekuasaan pejabat politik. (KN/P-4)
Posted in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan
Sinar Harapan, 01 Juli 2008
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/01/pol02.html
Substansi Kekuasaan Masih Rancu dengan Pemerintahan
Jakarta – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (AP) yang kini tengah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah maju dalam dunia administrasi kenegaraan. Perundangan ini diharapkan menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan fungsinya dengan publik.
Selain itu, UU ini juga menjadi senjata publik yang dapat menghindarkan segenap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri mengajukan rancangan tandingan yang isinya antara lain memisahkan antara kepentingan publik ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Der indonesische Tropenwald und die Klimaerwärmung
maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Agro Fuels, Indonesia, Publikasi, Pulp & Paper, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
