Sejarawan Ong Hok Ham (alm.) pernah melontarkan skeptisismenya terhadap upaya-upaya alternatif menemukan dalang Gerakan 30 September 1965 (G30S). Kesangsiannya ini merupakan respons atas silang pendapat mengenai dalang di balik penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat (AD) pada 30 September 1965. Silang pendapat itu muncul tidak lama setelah Suharto jatuh pada Mei 1998. Tentu bukan maksud Ong untuk membela versi resmi rezim Orba yang secara gampangan menuduh Partai Komunis Indonesia ... baca semuanya
maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Jakarta, Kompas – Penataan daerah pemilihan atau dapil anggota DPR terkait dengan besaran daerah pemilihan yang berubah menjadi 3-10 kursi semestinya ditugaskan kepada Komisi Pemilihan Umum saja.
Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sabtu (1/3), memprediksi, DPR akan kesulitan merampungkan penetapan daerah pemilihan anggota DPR sebagai lampiran Undang- Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Meski demikian, Anas akan menganggapnya sebagai prestasi yang hebat jika DPR bisa menyelesaikan soal daerah pemilihan tersebut.
Anas yang juga mantan anggota KPU ... baca semuanya
Indonesia — Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat menyelenggarakan pertemuan kedua kalinya dengan Mitra Pembangunan Papua yang di selenggarakan di Jayapura, Papua pada 15-20 februari 2008. Pertemuan bertujuan memetakan dan menyelaraskan tujuan-tujuan dari beberapa rencana pembangunan yang tengah berjalan atau rencana yang berasal dari prakarasa antara pemerintah, bersama para donor dan organisasi internasional lainnya.
Hadir pada pertemuan ini Emmy Hafild, Direktur eksekutif Greenpeace Asia Tenggara dengan misi untuk meyerukan penghentian pengundulan hutan ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Jakarta, Kompas – DPR bersama pemerintah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasalnya, jika pembahasan tidak juga tuntas akhir Februari ini, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 bakal terganggu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha di Jakarta, Rabu (13/2) siang, mengakui, merujuk pengalaman Pemilu 2004, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan kesulitan jika UU Pemilu tidak juga diundangkan pada Maret nanti.
Mundurnya satu agenda berpengaruh pada agenda lain karena setiap tahapan ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman