(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
(Deutsch) Suharto gewinnt Prozess
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Kebebasan Pers, Publikasi
(Deutsch) Agrokraftstoffe: Vom Wundermittel zum Desaster
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Agro Fuels, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Zwielichtige Geschäfte mit Suharto
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in "Dalam sorotan", Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi
(Deutsch) Watch Indonesia! verurteilt Verbrennung von Schulbüchern in Indonesien
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Bücherverbrennungen in Indonesien
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Indonesien begeht Unabhängigkeitstag mit Bücherverbrennungen
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch
(Deutsch) Technik allein schützt nicht vor Tsunamis
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in "Dalam sorotan", Bencana, Indonesia, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima
KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis
Kompas, 16 Juli 2007
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.
Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.
Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Batas Perolehan Suara Partai Indonesia Tak Lazim
Radio Nederland Wereldomroep, 12 Juli 2007
Usulan angka batas minimum perolehan suara bagi partai peserta pemilu meningkat. Tadinya hanya dua persen untuk tahun 2004, lalu ada usulan untuk menaikkannya menjadi lima persen untuk pemilu tahun 2014. Tapi apakah hal tersebut lazim dilakukan di seluruh dunia? Apa yang mendasari Indonesia menaikkan batas minimum perolehan suara? Ikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep, dengan Pipit Kartawidjaja, pakar pemilu di Berlin yang telah menulis beberapa buku tentang pemilu:
Kacau
Pertama yang harus dibereskan adalah istilah batas angka ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) So nicht, Suharto!
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
