Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.
Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.
Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya
Usulan angka batas minimum perolehan suara bagi partai peserta pemilu meningkat. Tadinya hanya dua persen untuk tahun 2004, lalu ada usulan untuk menaikkannya menjadi lima persen untuk pemilu tahun 2014. Tapi apakah hal tersebut lazim dilakukan di seluruh dunia? Apa yang mendasari Indonesia menaikkan batas minimum perolehan suara? Ikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep, dengan Pipit Kartawidjaja, pakar pemilu di Berlin yang telah menulis beberapa buku tentang pemilu:
Pertama yang harus dibereskan adalah istilah batas angka ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan perihal pembatasan jumlah partai-partai politik. Terutama berkaitan dengan proses pembahasan RUU Politik di DPR. Pada dasarnya saya bersetuju jika jumlah partai politik di kurangi. Masalahnya, kapan dan bagaimana caranya?
Sebetulnya saya pernah sedikit membahas soal sistem politik dan sistem pemilu kita di blog ini sebelumnya [Klik disini jika ingin membaca lagi]. Karena agak panjang, posting kali ini saya bagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama mengurai prinsip umum ... baca semuanya
Jakarta, Kompas – Pembahasan rancangan undang-undang bidang politik sebaiknya jangan didasarkan pada dikotomi partai politik besar melawan parpol kecil. Cara pandang seperti itu hanya akan menjadikan desain RUU bersifat sementara dan pendek.
Cara pandang atas pembentukan RUU semestinya diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu (7/7), mengatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah desain ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris