(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
(Deutsch) Zweifel an der Autonomiegesetzgebung in West Papua
maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Conference Autonomy for Papua, June 2003, Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Partai Besar Ingin Diperbanyak, Partai Kecil Minta Dikurangi
Suara Pembaruan Daily, 04 April 2007
Soal Jumlah Daerah Pemilihan
[JAKARTA] Kepentingan masing-masing partai politik (parpol) akan sangat berpengaruh dan menjadi faktor dominan pada penentuan daerah pemilihan pada pemilu 2009 mendatang. Sedangkan perhitungan matematis dan pertimbangan sosio-kultural hanyalah salah satu faktor yang kadang- kadang tidak sejalan dengan kepentingan parpol.
Kepentingan itu terlihat dari usulan partai-partai politik besar, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) supaya jumlah daerah pemilihan (dapil) diperbanyak dan luasnya diperkecil agar komunikasi antara pemilih ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Jumlah Daerah Pemilihan Mulai Diperdebatkan
Kompas, 04 April 2007
Pemilu 2009
Jakarta, Kompas – Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, tetapi gaungnya sudah mulai terasa. Salah satu topik yang menarik dibicarakan ialah daerah pemilihan. Beberapa partai politik sudah mulai berdebat soal daerah pemilihan yang juga berdampak pada alokasi kursi dan jumlah kursi di DPR.
Perdebatan jumlah daerah pemilihan dalam pemilu berlangsung di Peluncuran dan Diskusi Buku Akal-akalan Daerah Pemilihan yang ditulis oleh Pipit R Kartawidjaja dan wartawan Kompas Sidik Pramono di Jakarta, Selasa (3/4). Selain Pipit ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Partai Besar Minta Diperbanyak, Partai Kecil Dikurangi
Sinar Harapan, 03 April 2007
Soal Jumlah Daerah Pemilihan
Oleh Daniel Duka Tagukawi
Jakarta-Partai besar seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghendaki agar jumlah daerah pemilihan (dapil) diperbanyak. Alasannya, agar pemilih lebih dekat dengan wakil rakyat. Sebaliknya, partai kecil seperti Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Keadilan Sejahtera menghendaki daerah pemilihan yang ada dipertahankan atau dikurangi. Hal itu terungkap dalam diskusi buku Akal-akalan Daerah Pemilihan karya Pipit Kartawidjaja dan Sidik Pramono, Selasa (3/4). Acara yang dipandu ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Proporsional Terbuka Sistem yang Bikin Dilema…
Kompas, 14 Maret 2007
Sidik Pramono
Ada kebutuhan untuk membuat setiap wakil rakyat dekat dengan konstituen di daerah pemilihannya. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai peranan partai politik untuk „mengontrol“ kadernya di parlemen. Keinginan untuk menerapkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka sepenuhnya memang dihadapkan pada dilema.
Iisu yang bakal (tarik)-menarik dalam pembahasan rancangan undang- undang (RUU) untuk Pemilihan Umum 2009 adalah bisa tidaknya sistem proporsional daftar terbuka diterapkan. Pada Pemilu 2004, sistem proporsional disebut masih setengah terbuka ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Run auf Bio-Diesel tötet Orang-Utans
maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Agro Fuels, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Sebaiknya Kajati Baca, Lagi UU Kejaksaan
Padang Ekspres Online Senin, 12 Maret 2007
http://www.padangekspres.co.id/mod.php
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Ridwan Darmansyah, S.H., menanggapi pernyataan bersama empat organisasi advokat, DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Padang, DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Padang, DPD Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Sumbar dan DPD Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Sumbar tentang Piagam Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan PT Semen Padang (Kejati-PTSP) yang cukup menghebohkan itu. Intinya, Kajati menyatakan MoU tersebut sudah sesuai dengan undang-undang Kejaksaan.
... baca semuanya
Posted in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Menjelang Pemilu Presiden di Timor Leste
Deutsche Welle, Laporan dan Komentar, 09 Maret 2007
Pemilu direncanakan berlangsung 9 April mendatang. Presiden saat ini, Xanana Gusmão, telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi.
Saat ini ada tujuh berkas kandidat presiden yang sedang diteliti pengadilan Timor Leste. Namun hanya satu orang perempuan yang pasti tampil sebagai kandidat, yaitu Lucia Lobato pengacara yang anggota Partai Sosial Demokrat. Seorang perempuan lain, Dr Angela Freitas, Ketua Partai Buruh Trabalhista sudah menyatakan niatnya, tapi masih belum pasti. Ia mengatakan, mungkin akan mengurungkan pencalonannya, ... baca semuanya
Posted in Pemilu & Partai Politik, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Pemilihan Umum Kegagalan Ambang Batas Batasi Peserta Pemilu
Kompas, 09 Maret 2007
Sidik Pramono
Yang besar menginginkan penciutan partai politik demi efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, yang kecil, yang baru, dan yang sedang berkembang menginginkan ada kesempatan lebih panjang lagi untuk memperebutkan kepercayaan rakyat. Jadi, harus bagaimana?
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Saldi Isra, mengakui, terdapat dua pendulum dalam undang-undang (UU) pemilihan umum (pemilu). Di satu sisi, ada keinginan memperkecil jumlah parpol, tetapi di sisi lain terus dimungkinkan pembentukan parpol baru. Karenanya, dibutuhkan sistem ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Siapa Setuju Tambah Lagi Kursi di DPR?
Kompas, 08 Maret 2007
Sidik Pramono
Jangan pernah menghitung jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2004-2009 saat sidang paripurna saja. Kehadiran wakil rakyat di tingkat pengambilan keputusan tertinggi itu bisa-bisa sangat minimal, walau jumlah uang kehormatan yang semestinya disediakan setiap bulan tetap saja untuk 550 anggota Dewan.
Belum lagi jika menilik rapat pada alat kelengkapan atau panitia khusus. Daftar hadir boleh saja terisi, tetapi bisa saja anggota itu entah berada di mana. Jika hadir, belum tentu mereka ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
