Kami sangat terkejut mendapatkan informasi bahwa Kejari Palu, Sulawesi Tengah sudah mempersiapkan eksekusi terhadap para pelaku kerusuhan Poso tahun 2000, Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus da Silva yang direncanakan dilakukan pada 12 Agustus 2006, pukul 12.15 WITA. Padahal, Polda Sulawesi Tengah sedang melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang disebutkan Tibo dalam kesaksiannya. Hingga saat ini, belum ada informasi atas perkembangan penyelidikan tersebut. Selain itu, dalam 3 bulan terakhir, Pemerintah juga tengah mensosialisasikan rencana pemberlakukan ”amnesti umum” bagi ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Bertempat di lantai dasar sebuah apartemen kuno di Planufer Strasse, Berlin, kami bertujuh menonton sebuah film asal Timor Leste melalui laptop pada Kamis pekan lalu. Film itu berkisah mengenai kesaksian rakyat Timor Leste atas anarki yang terjadi seusai referendum di negeri tersebut. Konon pemerintah Indonesia melarang film ini diputar di Tanah Air.
Menonton film dengan ditemani kacang dan makanan kecil lainnya adalah salah satu ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Kalah atau menang, berhasil atau gagal total dalam pemilihan umum, partai politik di Indonesia dari sisi kuantitas terus tumbuh dan berkembang. Ketika stabilitas pemerintahan menjadi kebutuhan, akankah sistem multipartai sederhana tercipta lewat Pemilihan Umum 2009 mendatang?
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 mengenai Partai Politik menjelaskan fungsi parpol, seperti sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban. Parpol juga ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Jakarta, Kompas – Ketentuan diskresi yang dimiliki pejabat administrasi pemerintahan yang dimuat Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa membahayakan. “Diskresi itu mengkhawatirkan. Semangat diskresi itu tidak propublik. Harusnya diskresi dipatok dengan rambu-rambu jelas dan transparan termasuk kapan diskresi boleh digunakan, hak informasi dan konsultasi, dengar pendapat, ataupun berkas acara pemeriksaan,” ujar Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin lewat surat elektroniknya pekan lalu.
RUU Administrasi Pemerintahan yang kini disiapkan pemerintah menyebutkan diskresi ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman