Kalah atau menang, berhasil atau gagal total dalam pemilihan umum, partai politik di Indonesia dari sisi kuantitas terus tumbuh dan berkembang. Ketika stabilitas pemerintahan menjadi kebutuhan, akankah sistem multipartai sederhana tercipta lewat Pemilihan Umum 2009 mendatang?
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 mengenai Partai Politik menjelaskan fungsi parpol, seperti sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban. Parpol juga ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Jakarta, Kompas – Ketentuan diskresi yang dimiliki pejabat administrasi pemerintahan yang dimuat Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa membahayakan. “Diskresi itu mengkhawatirkan. Semangat diskresi itu tidak propublik. Harusnya diskresi dipatok dengan rambu-rambu jelas dan transparan termasuk kapan diskresi boleh digunakan, hak informasi dan konsultasi, dengar pendapat, ataupun berkas acara pemeriksaan,” ujar Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin lewat surat elektroniknya pekan lalu.
RUU Administrasi Pemerintahan yang kini disiapkan pemerintah menyebutkan diskresi ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
EMPAT hari lalu Pipit Rochijat Kartawidjaja telah kembali ke Jerman setelah berputar-putar di lndonesia membicarakan buku terbarunya nya, Negara bukanlah Pemerintah. Ia harus kembali ke Jerman, sebab sejak reunifikasi Jerman hingga saat ini, Pipit bekerja sebagai pegawai di lembaga Negara Bagian Bradenburg di Postdam, Jerman. Di samping itu, tentu saja Pipit ingin rnenyaksikan pertandingan akbar sepak bola Piala Dunia di negeri Hegel itu.
Sehari sebelum keberangkatannya ke Jerman, Media lndonesia sempat menemui Pipit di rumah adiknya di ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
DALAM sistem demokrasi, pemerintah merupakan pelayan masyarakat, bukan pelayan negara itu sendiri. Karena itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk memonopoli kehidupan masyarakat.
Pikiran ini memang bukan hal baru. Namun dalam acara diskusi publik dan peluncuran buku Pemerintah Bukanlah Negara karya Pipit Rochijat Kartawidjaya, pikiran semacam itu seolah menemukan kesegarannya kembali.
Dalam acara yang digelar di Jakarta Media Center, Jakarta, Kamis, (1/6), hadir praktisi Adnan Buyung Nasution dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Gotong ... baca semuanya
www.transparansi.or.id – Bertempat di Jakarta Media Centre, Kamis, 1 Juni 2006, diadakan Diskusi Publik Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh KOMWAS PBB (Koalisi Masyarakat Pengawas Pemerintahan Yang Baik dan Bersih). Dalam acara tersebut juga diluncurkan buku “Negara Bukan Pemerintah” yang dikarang oleh Pipit R. Kartawidjaya.
Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bahwa posisi warga Negara sebagai subyek hukum dan meyeimbangkan ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman