Pemerintah Bukanlah Negara

Februari 2006

(Draft Cetakan ke II – Revisi Terhadap Cetakan I)

Oleh: Pipit Rochijat Kartawidajaja Anggota Presidium Watch Indonesia e.V. Berlin Anggota PBHI Jakarta (kata Hendardi)

Kata Pengantar:

1. Hengki Kurniadi / Penerbit
2. Feisal Tamin, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Prof. Daniel Lev, Seattle

Daftar Isi

I. Pendahuluan
II. Instansi Pemerintah Ataukah Instansi Negara?
II.1. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia II.2. Pembagian Kekuasaan Di Jerman
II.3. Contoh Praktis Tentang Tugas ... baca semuanya

Posted on 01:13 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Studi dan Laporan Watch
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, pemerintah, administrasi

Penting dan Rumit demi Kepuasan Rakyat

Kompas, 16 Desember 2005

Sidik Pramono

Apakah pelayanan publik sudah memenuhi harapan? Jawabannya mungkin nyaris seragam: tidak atau belum! Berpijak dari kondisi itu, apakah mendesak kebutuhan payung hukum soal pelayanan publik? Jawabannya tentu tidak akan bergeser: ya! Pertanyaan berikutnya, kapan dan dari mana pembenahan itu harus dimulai?

Keinginan memperbaiki pelayanan publik mendasari kesepakatan antara Komisi II DPR dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi untuk meneruskan proses pengusulan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik. Semua fraksi di Komisi II sependapat RUU ... baca semuanya

Posted on 11:54 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi

RUU Prosedur Administrasi Perlu Untuk Perbaiki Birokrasi Indonesia

hukum online.com, 24 Agustus 2005

Bila terwujud, pejabat negara tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam memutus suatu kebijakan publik. Pelayanan publik juga dilaksanakan dengan lebih profesional.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, saat menjelaskan perlunya Indonesia memiliki RUU Prosedur Administrasi Pemerintahan di Jakarta (23/8).

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang dikenal gemuk dan korup telah membuat pelayanan terhadap publik terhambat dan semakin memburuk. „RUU Prosedur Administrasi ini bisa jadi pintu masuk bagi perbaikan ... baca semuanya

Posted on 02:43 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat

Radio Nederland Wereldomroep, 10 Mei 2005

Pendirian Komisi Meningkatkan Korupsi Bukan Pendirian Komisi-Komisi

Wawancara Ranesi di Hilversum, 10 Mei 2005

Upaya memberantas korupsi tidak akan berhasil kalau terus didirikan pelbagai komisi-komisi anti korupsi. Jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keterlibatan rakyat langsung dalam menyusun anggaran daerah. Pendirian komisi-komisi hanya akan memperbesar birokasi dan meningkatkan korupsi. Itulah satu-satunya butir yang ada dalam buku baru berjudul „Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan,“ yang ditulis oleh Mulyana W. Kusumah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Korupsi Bisa Diberantas Birokrasi

Kedaulatan Rakyat, 06 Mei 2005

BANTUL (KR) – Walaupun persoalan korupsi tidak hanya dimonopoli birokrasi tetapi sudah merambah ke semua elemen, tetapi harus menjadi komitmen memberantasnya, yaitu berupaya menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, upaya itu bisa dilakukan dari lingkungan keluarga dahulu untuk tidak menambah jumlah pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baru ke lingkungan yang lebih luas.

Saran itu mengemuka dalam sarasehan ‘Pilkada dan Prospek Pemberantasan Korupsi (Belajar Kepada Brazil)’ yang berlangsung Rabu (4/5) di gedung induk lantai ... baca semuanya

Posted on 12:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Hari Ini Sarasehan Pilkada

Kedaulatan Rakyat, 04 Mei 2005

Kenduri Rakyat Bantul Digelar di 3 Kecamatan

BANTUL (KR)-Sejumlah elemen masyarakat Bantul yang tergabung dalam HiPis Production yang merupakan divisi kreativitas dan pengembangan dari Himpunan Pemuda Islam (HiPis), menggelar ‘Kenduri Rakyat Bantul’ bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dan Kiai Kanjeng.

Acara itu sendiri yang didukung Kedaulatan Rakyat, digelar di 3 kota kecamatan, mulai 6 Mei di lapangan Hibrida Argomulyo Sedayu, 20 Mei di lapangan Mojo Donotirto Kretek dan terakhir 28 Mei di lapangan Petir ... baca semuanya

Posted on 12:28 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Perlu Segera, Penataan Organisasi KPU

Kompas, 02 Oktober 2004

Jakarta, Kompas – Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum harus dilakukan segera. Sebagai lembaga yang baru, perangkat KPU terhitung tambun dengan keberadaannya secara permanen sampai di tingkat kabupaten/kota. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Didik Supriyanto, kepada Kompas di Jakarta, Jumat (1/10) siang, menunjukkan beban yang terlalu besar jika organisasi permanen KPU sampai di tingkat kabupaten/kota, terutama menyangkut masalah anggaran. Sekalipun ditambah dengan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, menimbang beban ... baca semuanya

Posted on 14:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Diminta Antisipasi jika TI Macet di Tengah Jalan

Kompas, 15 April 2004

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum diminta mengantisipasi secara dini kemungkinan penghitungan sementara berbasis teknologi informasi macet sebelum tuntas menampilkan seluruh data yang dijanjikan. Jika sampai kemungkinan itu yang terjadi dan tidak ada antisipasi dini, hal itu akan mengganggu persepsi masyarakat atas hasil Pemilu 2004 secara keseluruhan.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) M Rozy Munir di Jakarta, Rabu (14/4), mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi jika ternyata perhitungan sementara perolehan suara berbasis teknologi informasi (TI) tersebut ternyata ... baca semuanya

Posted on 15:14 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Timbul-Tenggelamnya Wacana Amandemen Alokasi Kursi DPR

Kompas, 15 Desember 2003

Begitu Komisi Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2003 mengumumkan hasil pembahasan akhir alokasi kursi DPR per provinsi pada Pemilihan Umum 2004, pada saat itulah kritik bertubi-tubi dari beragam kalangan harus dituai.

Utusan masyarakat Papua dan Maluku getol mendatangi Gedung KPU meminta beraudiensi menyangkut dasar yang dipergunakan KPU sehingga menghasilkan penetapan seperti itu.

Ketua KPU Provinsi Maluku Tatuhey Jusuf Idrus dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Donald A Rumokoy berikut rombongannya bahkan harus jauh-jauh ke Jakarta dengan membawa aspirasi ... baca semuanya

Posted on 12:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Data Pendudukkah yang Menjadi Soal?

Kompas, 15 Desember 2003

KETIKA menggagas perlunya data kependudukan terintegrasi, Komisi Pemilihan Umum mencoba belajar dari pengalaman Pemilu 1999. Saat itu pendaftaran pemilih dilakukan tanpa disertai pendaftaran penduduk. Padahal, jumlah penduduk diperlukan sebagai dasar penetapan jumlah kursi DPR dan DPRD.

KARENA itu, data yang dipergunakan dalam penetapan jumlah kursi adalah data yang berdasarkan pada perkiraan karena data yang dimiliki daerah berbeda dengan data yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sering menimbulkan protes dari daerah yang juga ... baca semuanya

Posted on 12:31 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)