Membagi Kursi DPR, Menghormati Undang-undang

Kompas, 16 September 2003

Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 1)

SETELAH lebih dari sebulan molor dari jadwal yang dibuat, keputusan penetapan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum 2004 akhirnya keluar. Begitu diumumkan pada 21 Agustus 2003, reaksi penolakan langsung berhamburan kepada Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya sudah empat utusan masyarakat mempersoalkan penetapan alokasi kursi itu. Sebuah parpol baru pun segera membuat rilis untuk memprotes hal yang sama. Dari Kota Ambon, sebuah radiogram ... baca semuanya

Posted on 14:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Belum Ada Keputusan soal Jumlah Penduduk

Kompas, 13 September 2003

Jakarta, Kompas – Meskipun dijadwalkan keluar awal Juli lalu, sampai saat ini belum ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum mengenai data jumlah penduduk. Padahal, data tersebut merupakan elemen penting dalam penetapan alokasi kursi DPR dan DPRD, daerah pemilihan, serta acuan dasar partai politik untuk melengkapi ketentuan minimal dukungan dalam tingkat kepengurusan kabupaten/kota.

Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti di Jakarta, Jumat (12/9), mengakui, setelah masuk data hasil pencacahan terakhir dari Provinsi Maluku yang tuntas ... baca semuanya

Posted on 14:50 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, demokrasi, Indonesia, Maluku, Papua, parlemen, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu 2004:
KIPP Nilai KPU Akal-akalan

Suara Merdeka, 27 Agustus 2003

Soal Alokasi Kursi DPR

JAKARTA-Meski ada protes terhadap penetapan alokasi kursi DPR yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan jalan terus. Karenanya, bila ada yang tidak puas diminta menempuhnya dengan legal opinion-pendapat hukum-saja kepada Mahkamah Agung. Namun selama pengujian legal opinion di MA, keputusan itu tetap berlaku sehingga tidak mengganggu jalannya Pemilu 2004.

Hal itu disampaikan salah seorang anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, kemarin. Disebutkan bahwa keputusan penetapan alokasi ... baca semuanya

Posted on 15:27 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Parpol Kecil-Menengah Akan Habis oleh „Threshold“ Terselubung

Kompas, 16 Agustus 2003

PARTAI gurem, kecil, hingga menengah harus awas betul jika tidak mau dirugikan. Soalnya, besar daerah pemilihan akan menjadi threshold (ambang) alamiah terselubung bagi partai politik peserta pemilu. Ambang tersebut menentukan besar kecilnya peluang parpol mendapatkan kursi. Secara matematis, besar kemungkinan partai menengah dan kecil akan „habis“ jika daerah pemilihan dibuat kecil.

Besar daerah pemilihan adalah jumlah alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Legislatif Nomor 12 ... baca semuanya

Posted on 15:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

PAN Coba Terapkan Suara Terbanyak untuk Isi Kursi Legislatif

Kompas, 14 Agustus 2003

Jakarta, Kompas – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional akan mengupayakan kebijakan internal di mana calon yang memperoleh suara terbanyak mengisi kursi hasil perolehan PAN. Akan tetapi, kebijakan tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003.

Menurut fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat PAN Ahmad Farhan Hamid hari Rabu (13/8), keinginan PAN tersebut telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan sedang didalami. Sementara menurut anggota KPU Hamid Awaluddin, jika hal tersebut dilakukan oleh ... baca semuanya

Posted on 15:40 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Belum Disepakati, Alokasi Kursi Tiap Daerah Pemilihan

Kompas, 08 Agustus 2003

Jakarta, Kompas – Rapat kerja teknis Komisi Pemilihan Umum bersama KPU provinsi dan kabupaten/kota dari 14 provinsi belum bisa mengerucutkan kecenderungan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan. Karena itu, patokan sementara yang digunakan adalah setiap daerah pemilihan akan mendapatkan alokasi kursi 3-12 kursi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Legislatif.

Anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, Kamis (7/8), menceritakan, ada beberapa kabupaten/kota yang bertahan untuk ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri. Padahal, konsekuensinya, ... baca semuanya

Posted on 15:45 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU yang Kini Menuai Rumitnya UU Pemilu

Kompas, 30 Juli 2003

ADA rumus hitungan mudah yang menjadi rumit ketika diterapkan, bisa jadi penetapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap pada 2004 merupakan salah satunya. Bagaimana tidak? Komisi Pemilihan Umum mengutak-atik alokasi kursi dari semua provinsi sehingga jumlahnya harus pas 550 kursi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota.

Seperti diakui Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan anggota KPU Mulyana W Kusumah, alokasi kursi DPR tiap provinsi ini secara teknis rumit. Berbeda dengan ketentuan alokasi kursi DPRD ... baca semuanya

Posted on 16:04 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, parlemen, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Apapun Keputusan KPU, Langgar UU

Jawa Pos, 25 Juli 2003

Repotnya Menentukan Daerah Pemilihan Ibu Kota

CEMPAKA PUTIH – Agaknya, kemampuan dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, kali ini benar-benar diuji. Khususnya dalam menentukan pembagian daerah pemilihan.

Repotnya, ada analis yang menilai, keputusan apapun yang ditetapkan KPU dalam membagi daerah pemilihan di Jakarta, bakal menyimpang dari UU Pemilu.

Adalah Pipit Kartawijaya, salah seorang pakar Sistem Pemilu Ibu Kota yang mengungkapkan analisa itu. „Dengan rumus apapun, keputusan pembagian daerah ... baca semuanya

Posted on 16:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Draft Pemetaan Belum Dibuat

Jawa Pos, 23 Juli 2003

KPU DKI Dituding Lamban

CAWANG – Polemik soal penetapan daerah pemilihan di Ibu Kota dalam pemilu 2004 terus bergulir. Sejumlah kalangan menilai Komisi Pemilihan Umum DKI (KPU) Jakarta kurang pintar memanfaatkan waktu, alias lamban.

Lihat saja, meski dijadualkan dibahas pekan lalu, hingga kini draft rencana pembagian daerah pemilihan di Ibu Kota, belum juga dibuat.

„Padahal, masalah ini justru penting dibahas jauh-jauh hari sebelum pemilu digelar,“ ujar salah seorang aktivis Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Hati-hati Tentukan Daerah Pemilihan

Kompas, 23 Juli 2003

Jakarta, Kompas – Penentuan daerah pemilihan merupakan salah satu proses penting dalam pemilihan umum mendatang sehingga harus dilakukan secara arif. Meskipun sudah ada aturan untuk penentuan daerah pemilihan, hingga sejauh ini tampaknya belum memadai untuk di tingkat operasional. Jika penentuan daerah pemilihan ini dilakukan secara sembarangan, maka justru akan memperbesar potensi konflik yang memang sudah ada.

Hal ini diungkapkan dosen ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, ketika dihubungi di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 16:53 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum