(English) Human Rights in West Papua 2017

Maaf, halaman ini tidak ada dalam Bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Inggris

Posted on 02:41 in Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Pertambangan, Papua, Kebebasan Pers, Publikasi, Hutan hujan, Studi , Lingkungan Hidup & Klima
Tags: buruh/serikat buruh, penambangan, demokrasi, pembangunan, keamanan pangan, hak perempuan, kesehatan, orang asli, Indonesia, Joko Widodo, korupsi, hak tanah, HAM, pembela HAM, militer, minyak kelapa sawit, Papua, perkebunan, Platagen, tahanan politik, kebebasan pers, kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran, penghancuran hutan tropis, otonomi khusus, impunitas, transitional justice, transmigrasi, lingkungan hidup dan iklim, PBB, Verhaftugen, administrasi

Pegawai Kok Negeri

Kompasiana, 30 November 2016

http://www.kompasiana.com/achmadpongsahidysaifullah/pegawai-kok-negeri_583e6ff5319773b9100275f6

Siapa lagi kalau bukan Menteri Susi yang bikin “gara-gara”. Menteri Kelautan dan Perikanan itu membuat gebrakan yang bertujuan ingin menyegarkan komposisi pegawai negeri di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Menteri Susi akan merekrut kaum muda berprestasi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasalnya, lebih dari setengah PNS di Indonesia sudah berusia di atas 40 tahun.

Golden handshake adalah program yang ditawarkan Menteri Susi bagi pegawai negeri yang bersedia pensiun dini. Kompensasi yang ... baca semuanya

Posted on 00:38 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, pemerintah, administrasi

Ngadirejo Menuju Jerman

Caknun.com, 11 Oktober 2016

Penulis: Fahmi Agustian *)

Pipit Rochiyat Kartawidjaja, putra M. Kartawidjaja seorang pejabat Pabrik Gula pada era Presiden Sukarno. Ia menghabiskan masa kecilnya di Ngadirejo. Pergolakan politik di Indonesia pada era 1960 memengaruhi wawasan politik seorang Pipit. Pengalaman pribadi sebagai salah seorang putra dari seorang pejabat yang dimusuhi oleh PKI saat itu, merupakan pengalaman yang cukup berharga baginya. Dan setelah PKI dilarang di Indonesia paska G 30 S/PKI, M. Kartawidjaja diangkat menjadi Inspektur Pabrik Gula.

Pipit ... baca semuanya

Posted on 05:41 in demokrasi, Sejarah & Tinjauan, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, demokrasi, Jerman, Intel, Indonesia, Orde Baru, PKI, pemerintah, mahasiswa/i, administrasi

(Deutsch) Angesagt! – aus der Arbeit von Watch Indonesia!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 23:22 in Aceh, Agro Fuels, Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Sejarah & Tinjauan, Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Kegiatan Terbaru, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Kebebasan Pers, Hutan hujan, Masyarakat & Agama, Transitional Justice, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: 1965, Aceh, agrofuel ("biofuel"), Bali, hubungan Jerman-Indonesia, Uni Eropa (EU), pilem, Forum für nachhaltiges Palmöl (FONAP), hak perempuan, kesehatan, Indonesia, Joko Widodo, hak-hak anak, budaya, hak tanah, LGBT Rights, minyak kelapa sawit, Papua, kebebasan pers, aksi protes, penghancuran hutan tropis, agama, lingkungan hidup dan iklim, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

(Deutsch) Strenger Halbmond über “Mekkas Veranda”

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:02 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, agama, administrasi

(Deutsch) Demokratieabbau auf indonesisch

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 19:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, GOLKAR, Indonesia, Joko Widodo, parlemen, Partai Demokrat, PDI-P, partai politik, Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono, administrasi, Pemilihan umum

(English) UN body questions Indonesia on Papua, land-grabbing and human rights

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 05:43 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi
Tags: orang asli, Indonesia, korupsi, hak tanah, HAM, Papua, otonomi khusus, PBB, Mahkamah Konstitusi, administrasi

Pemerintah harus tunduk pada negara

Merdeka.com, 28 Oktober 2013

http://www.merdeka.com/khas/pemerintah-harus-tunduk-pada-negara.html

Reporter: Ivan Hadar

Merdeka.com – Dalam perdebatan terkait kondisi karut marut akhir-akhir ini, banyak yang mencemaskan bahwa Indonesia akan terjerembab menjadi negara gagal. Berbagai tuntutan perbaikan diajukan, seperti perlunya pemimpin yang kuat, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan, dalam sebuah talk show di televisi, mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie berkesimpulan diperlukan pemimpin yang otoriter, tapi harus baik.

Boleh jadi, hal tersebut adalah reaksi terhadap kepemimpinan saat ini yang dianggap lemah. Intinya, hampir semua ... baca semuanya

Posted on 14:06 in Indonesia, Hukum & Tata Negara, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, administrasi

(Deutsch) Angesagt – aus der Arbeit von Watch Indonesia!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 21:43 in Agro Fuels, Aktivitas, demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Kegiatan Terbaru, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Pulp & Paper, Masyarakat & Agama, Lingkungan Hidup & Klima, majalah SUARA
Tags: 1965, agrofuel ("biofuel"), buruh/serikat buruh, penambangan, Jerman, keamanan pangan, Indonesia, hak tanah, HAM, minyak kelapa sawit, kertas dan bubur kertas, Papua, perkebunan, agama, Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), pariwisata, lingkungan hidup dan iklim, pelurusan sejarah, administrasi, ekbis

Setjen DPR, aparatur DPR atau toilet pemerintah

Merdeka.com, 14 Agustus 2013

http://www.merdeka.com/khas/setjen-dpr-aparatur-dpr-atau-toilet-pemerintah.html 

Penulis: Pipit Kartawidjaja

Kalau diterawang turunnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, yaitu 2/03/2005, maka Setjen DPR adalah Ayam Pisces yang daya khayalnya tidak seimbang dengan keadaannya. Barangkali gara-gara itulah rencana merenovasi seluruh toilet di dalam gedung DPR, beranggaran mencapai Rp 1,4 miliar, berwujud jadi gegeran ggrrr gggrrrran.

Ada kemungkinan, ngalab wangsit renovasi toilet juga di kabin toilet. Tapi, soal toilet itu membongkar kerikil dalam sepatunya DPR.

Harapan, DPR berkepala satu: Somasi yang dilayangkan ... baca semuanya

Posted on 18:11 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, parlemen, pemerintah, administrasi