(Deutsch) Scharia-Polizei ruft “Phase der Bestrafung” aus

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 00:26 in Aceh, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, hak perempuan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, Megawati Sukarnoputri, HAM, hukum, agama, otonomi khusus, konstitusi/UUD

(English) Democratic elections may result in a fascist regime

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 23:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi
Tags: Tionghoa, demokrasi, Jerman, diktator Suharto, Indonesia, militer, milisi, Orde Baru, Prabowo, konstitusi/UUD, pelurusan sejarah, Pemilihan umum, sistem pemilu

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Kementrian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan, 26 November 2012

http://bpp.kemendagri.go.id/index.php?action=content&id=2012112610553314 

Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres harus diperketat.  “Misalnya tidak pernah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, konstitusi/UUD, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

“Presidential Threshold, Istilah Ngawur di Indonesia”

politik.pelitaonline.com, 10 Oktober 2012

 

Dalam UUD 45 Pasal 6A ayat 2 disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu.

Jakarta, POL – PENGAMAT politik dari Watch Indonesia!, Berlin, Pipit R. Kartawidjaja mengatakan, penggunaan istilah presidential threshold (ambang batas pemilihan presiden) di Indonesia tidak hanya membingungkan rakyat, tapi juga istilah yang ngawur. Umumnya, yang dimaksud presidential threshold merupakan syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden.

“Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di ... baca semuanya

Posted on 03:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, konstitusi/UUD, sistem pemilu

(English) Merkel sent the wrong signals

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 12:04 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, keadilan, hukum, HAM, PKI, agama, PBB, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, perdagangan senjata

Tak Ada Negara di Pasar Turi

Jawa Pos, 06 Nopember 2007

Oleh: EMHA AINUN NADJIB

Ada perbedaan mendasar dan sangat serius antara negara dan pemerintah. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi maupun di alam pikiran para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum atau tidak dibedakan.

Ini bukan ilmu saya, melainkan „diwuruki“ Pipit Rukhiyat Kartawijaya, ahli pemilu (pemilihan umum) Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Jerman, sahabat yang menampung saya 23 tahun lalu ketika menggelandang di Berlin, Jerman. Anda bisa membeli bukunya ... baca semuanya

Posted on 22:45 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Mampukah UU AP Menjadi Tumpuan Publik?

Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2007

oleh Ronny Sugian

LAYANAN yang diberikan oleh Pemerintah selama ini dirasa masih kurang memuaskan. Sebagian masyarakat beranggapan hal ini karena Pemerintah terkesan tidak siap menghadapi perubahan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang sangat kental dengan nuansa otonomi daerah. Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa Pemerintah memang tidak serius dalam melayani rakyatnya. Ini terbukti karena hampir-hampir tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Lihat saja jalanan di kota-kota besar semakin padat dan ... baca semuanya

Posted on 14:05 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Daerah Pemilihan dan Persekongkolan Pemerintah – Parpol Besar

Suara Pembaruan, 17 Juni 2007

Pengantar

Meskipun pemerintah telah mengajukan draf paket Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang Politik ke DPR, tetapi sampai saat ini belum juga dibahas. Pembahasan RUU itu diperkirakan tidak akan berjalan mulus karena adanya berbagai kepentingan partai politik (parpol). Masalah daerah pemilihan, merupakan salah satu materi RUU yang akan banyak diperdebatkan. Wartawan SP Alex Madji menuliskan laporan tentang hal itu.

SP/Alex Suban

Warga melihat dulu daftar partai dan calon legislatif sebelum masuk tempat pemungutan suara, di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 14:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perluas Kewenangan MK

Suara Pembaruan, 17 April 2007

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya diberi kewenangan yang lebih luas, agar lembaga ini bisa juga menguji peraturan di bawah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu perlu dimiliki MK karena banyak peraturan di bawah UU sekarang ini yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK juga bisa menguji putusan hakim yang bertentangan dengan HAM.

Demikian pendapat pakar ilmu hukum tata negara yang saat ini menjadi anggota Komisi ... baca semuanya

Posted on 15:29 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: hubungan Jerman-Indonesia, Indonesia, tata hukum, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, administrasi