(English) Constitutional Courts protect minority rights

Maaf, halaman ini tidak ada dalam Bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Inggris

Posted on 03:45 in Keadilan dan Hukum, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Masyarakat & Agama
Tags: Jerman, Gerechtigkeit, orang asli, Indonesia, Justiz, LGBT Rights, Minderheitenrechte, agama, Mahkamah Konstitusi

Jangan Anggap Partai Politik Baru sebagai Musuh

jengpatrol.com, 09 Oktober 2016

http://www.jengpatrol.com/news/nasional/jangan-anggap-partai-politik-baru-sebagai-musuh/

oleh Rakhmatulloh

JAKARTA – Rencana pemerintah menjegal partai politik (parpol) baru agar tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu 2019 terus menuai kritik.

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pipit R Kartawidajaj‎a mengatakan, kehadiran parpol baru yang ingin memunculkan kadernya menjadi pejabat eksekutif tidak bisa dipersempit dengan regulasi.

‎”Karena itu di manapun selalu tumbuh partai baru. Jadi itu tidak bisa dihalangi dengan regulasi semacam apapun kayak di Indonesia,” ujar Pipit ... baca semuanya

Posted on 02:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, parlemen, partai politik, Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu

PBB Pertanyakan HAM Dan Perampasan Tanah Di Papua Pada Delegasi Indonesia

Jubi, 02 Mei 2014

Victor Mambor

Jenewa, 2/5 (Jubi) – Pada tanggal 30 April dan 1 Mei 2014, Komite Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB di Jenewa menilai tingkat pelaksanaan hak-hak Ekosob ini di Indonesia. Proses ini meninjau akses kesehatan dan pendidikan, masalah perampasan tanah dan hak-hak minoritas serta masyarakat adat. Dalam proses peninjauan ini Komite menunjukkan perhatian khusus kepada situasi di Papua .

Rilis pers bersama oleh Franciscans International, International Coalition for Papua, VIVAT International, Watch Indonesia! dan West ... baca semuanya

Posted on 00:55 in Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: orang asli, Indonesia, hak tanah, HAM, Papua, hukum, otonomi khusus, transmigrasi, PBB, Mahkamah Konstitusi

(English) UN body questions Indonesia on Papua, land-grabbing and human rights

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 05:43 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi
Tags: orang asli, Indonesia, korupsi, hak tanah, HAM, Papua, otonomi khusus, PBB, Mahkamah Konstitusi, administrasi

(Deutsch) Sein und Schein: die Umsetzung des Zivilpakts in Indonesien

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 23:47 in Aceh, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Masyarakat & Agama
Tags: Aceh, hak perempuan, orang asli, Indonesia, hak-hak anak, Komnas HAM, HAM, Papua, Polisi, hukum, kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran, agama, otonomi khusus, PBB, Mahkamah Konstitusi, sunat perempuan (FGM)

(English) Merkel sent the wrong signals

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 12:04 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, keadilan, hukum, HAM, PKI, agama, PBB, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, perdagangan senjata

Diduga MK sudah punya putusan sebelum sidang ambang batas PT

Batakpos-online.com, 21 Januari 2009

Mahkamah Konsitusi (MK) diduga telah memiliki  keputusan sebelum sidang diperkarakan, hal itu terkait gugatan ambang batas Parliamentary Threshold (PT) yang disidangkan Kamis (22/1).

Pernyataan itu disampaikan  Koordinator kerja uji materi PT, Ratna Esther Tobing usai sidang.
Menurut Ratna, pernyataan Ketua Hakim, Abdul Mukhtie Fajar yang mengatakan sebaiknya sidang dipercepat dan Anda dapat kembali bekerja untuk memperoleh suara lebih dari ambang batas PT 2,5 persen bak keputusan sebelum keputusan. “Pernyataan itu kan seperti memberitahu,  MK akan memutuskan ... baca semuanya

Posted on 22:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum, sistem pemilu

Perluas Kewenangan MK

Suara Pembaruan, 17 April 2007

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya diberi kewenangan yang lebih luas, agar lembaga ini bisa juga menguji peraturan di bawah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu perlu dimiliki MK karena banyak peraturan di bawah UU sekarang ini yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK juga bisa menguji putusan hakim yang bertentangan dengan HAM.

Demikian pendapat pakar ilmu hukum tata negara yang saat ini menjadi anggota Komisi ... baca semuanya

Posted on 15:29 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: hubungan Jerman-Indonesia, Indonesia, tata hukum, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, administrasi

Kinerja MK Dibayangi Ketidakstabilan

Kompas, 17 April 2007

Peradilan

Jakarta, Kompas – Meskipun kinerja Mahkamah Konstitusi selama ini dinilai baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, kondisi itu senantiasa dibayang-bayangi oleh ketidakstabilan dan ketidakefektifan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa kasus, MK terjebak interpretasi demokrasi yang didasarkan pada kepentingan golongan dan partai politik melalui peraturan perundangan yang mereka ciptakan.

“Mahkamah Konstitusi (MK) masih menoleransi interpretasi undang-undang dasar ke dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang rancu antara sistem presidensial dan parlementer. Itu ... baca semuanya

Posted on 09:23 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, tata hukum, partai politik, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi

(English) The New Indonesian Constitutional Court

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 04:03 in demokrasi, Studi dan Laporan bersama, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi
Tags: Indonesia, keadilan, hukum, hukum, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi