LIVE! Report: Diskusi “Reformasi TNI”

PPI Berlin, 07 Juni 2010

http://www.ppiberlin-blog.org/2010/06/diskusi-reformasi-tni.html

PPI Berlin e.V. telah sukses menorehkan sebuah prestasi penting pada Minggu 6 Juni 2010. Bertempat di Aula Lt. 1 KBRI Berlin, mereka mengadakan sebuah diskusi terbuka dengan tema „Reformasi TNI“ , bekerjasama dengan Atase Pertahanan Indonesia untuk Republik Federal Jerman, Bapak Kol. (Pnb) Fachri Adamy, yang sekaligus menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.

Menurut Ketua Umum PPI Berlin e.V., Romy Hermawan, acara ini bertujuan untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang berdomisili di Berlin dan ... baca semuanya

Posted on 21:31 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, penggungsi, Indonesia, militer, sektor keamanan dan pertahanan

Temu Wicara dan Diskusi Reformasi TNI di Berlin

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA, Berlin, 06 Juni 2010

www.indonesian-embassy.de
SIARAN PERS
No: 55/SB/VI/2010

Dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional dan 12 Tahun Reformasi, Perhimpunan Pelajar Indonesia ( PPI) Berlin bekerjasama dengan KBRI Berlin menyelenggarakan acara Temu Wicara dan Diskusi Bersama dengan tema Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Acara yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2010 di Aula KBRI Berlin tersebut menghadirkan nara sumber Atase Pertahanan KBRI Berlin, Kolonel (PNB) Fachri Adamy.

Duta Besar RI Berlin, Eddy Pratomo dalam sambutan untuk membuka ... baca semuanya

Posted on 22:30 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, militer, sektor keamanan dan pertahanan

(Deutsch) Angesagt – aus der Arbeit von Watch Indonesia!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 11:13 in Aceh, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kegiatan Terbaru, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Pertambangan, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Publikasi, Hutan hujan, Negara & Nation-Building, Transitional Justice, Transitional Justice, Lingkungan Hidup & Klima, majalah SUARA
Tags: Aceh, demokrasi, proses kedamaian, Indonesia, keadilan, hukum, resolusi konflik, hak tanah, Timor Leste, Timor Timur, Papua, konflik daerah, lingkungan hidup dan iklim

(English) Solidarity Statement on the Arrest of Young Timorese Students

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Inggris

Posted on 16:18 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Publikasi
Tags: demokrasi, Indonesia, HAM, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Polisi, kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran, kepastian hukum, solidaritas

Pelibatan Tentara Dalam Program KB Adalah Pengulangan Kesalahan Di Masa Lalu

Jakarta, 6 Maret 2009

Pernyataan Bersama Menyambut Hari Perempuan Internasional

Tentara Nasional Indonesia (dulu disebut ABRI) kembali akan membantu (mengawal) pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kembalinya TNI dalam program Keluarga Berencana (KB) tersebut didasarkan pada nota kesepakatan (MoU) yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala BKKBN, Dr. Sugiri Syarief, MPA, disaksikan oleh Menko Kesra, Aburizal Bakrie, di Auditorium BKKBN Jakarta pada 12 Februari 2009.

Menurut keterangan Panglima TNI, wujud ... baca semuanya

Posted on 14:31 in demokrasi, Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Human Development, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Masyarakat & Agama
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, HAM, militer, sektor keamanan dan pertahanan, World Bank

Harapan pada Partai Politik

Kompas, 02 Februari 2009

Parpol Perlu Lakukan Mekanisme Internal

Jakarta, Kompas – Langkah yang realistis dilakukan saat ini adalah meminta adanya mekanisme internal di tubuh partai politik yang memungkinkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso, Sabtu (31/1) berpendapat, perdebatan mengenai kebijakan afirmatif untuk calon perempuan tidak bisa melulu digantungkan pada turunnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan KPU.

Baik perpu maupun peraturan KPU dinilai akan rawan gugatan karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan penetapan ... baca semuanya

Posted on 12:45 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, diskriminasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Suara Rakyat Terancam Hilang

Pikiran Rakyat online, 30 Januari 2009

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=56182

JAKARTA, (PR).– Ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dinilai akan semakin menghilangkan suara rakyat yang melalui pemilihan umum (pemilu). Padahal, misi pemilu adalah meningkatkan derajat keterwakilan masyarakat.

Hal itu dikatakan Pipit Rochijat Kartawidjaja yang menjadi saksi ahli dari pemohon dalam sidang uji materiil UU No. 10/2008 di Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat Jakarta, Kamis (29/1). Materi yang diuji utamanya pasal 202 ... baca semuanya

Posted on 11:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Pemohon Tambah Pasal yang Diuji

hukumonline.com, 30 Januari 2009

Pengujian Parliamentary Threshold

Selain mempersoalkan ketentuan Parliamentary threshold, pemohon juga menguji sejumlah pasal yang mengatur cara penetapan perolehan kursi dalam UU Pemilu.

Sidang pengujian ketentuan Parliamentary Threshold (PT) dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif baru dua kali digelar. Namun, tanda-tanda persidangan akan berlangsung alot sudah mulai terlihat. Bila sebelumnya pemohon hanya mengajukan pengujian Pasal 202, kali ini para pemohon menambah enam pasal untuk diuji.

Pasal-pasal yang diajukan untuk ikut diuji itu ... baca semuanya

Posted on 10:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Diduga MK sudah punya putusan sebelum sidang ambang batas PT

Batakpos-online.com, 21 Januari 2009

Mahkamah Konsitusi (MK) diduga telah memiliki  keputusan sebelum sidang diperkarakan, hal itu terkait gugatan ambang batas Parliamentary Threshold (PT) yang disidangkan Kamis (22/1).

Pernyataan itu disampaikan  Koordinator kerja uji materi PT, Ratna Esther Tobing usai sidang.
Menurut Ratna, pernyataan Ketua Hakim, Abdul Mukhtie Fajar yang mengatakan sebaiknya sidang dipercepat dan Anda dapat kembali bekerja untuk memperoleh suara lebih dari ambang batas PT 2,5 persen bak keputusan sebelum keputusan. “Pernyataan itu kan seperti memberitahu,  MK akan memutuskan ... baca semuanya

Posted on 22:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum, sistem pemilu

(Deutsch) Der indonesische Staatsminister für Verwaltungsreform zu Gast

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:55 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Indonesia, administrasi