Mekanisme Pencalonan:
Demokratiskah Sang „Penyambung Lidah“?

Kompas, 03 Desember 2008

„Yak opo iki pak wartawan.“

Begitu reaksi spontan seorang calon anggota DPR ketika daftar calon diumumkan. Pasalnya, dalam posisi sebagai calon, justru tak ada informasi yang jelas dan utuh, baik mengenai daerah pemilihan maupun nomor urut dalam daftar. Tak mengherankan jika calon anggota legislatif atau caleg itu kaget ketika tahu posisinya dalam daftar calon yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum.

Sang „calon mengaku, informasi awal, dirinya ditempatkan di nomor urut Y di daerah pemilihan A. Kabar yang beredar kemudian, ... baca semuanya

Posted on 23:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dari Isu Utama Buruh ke Isu Demokrasi dan HAM

Sinar Harapan, 29 Oktober 2008

40 Tahun FES di Indonesia

JAKARTA – Nama Friedrich Ebert telah mendunia. Bukan saja karena ia merupakan presiden pertama Jerman, tapi juga karena namanya disandang oleh Yayasan Friedrich Ebert (disingkat FES dalam bahasa Jerman).

Yayasan ini memulai kegiatannya di Jerman dengan memberikan beasiswa bagi pelajar dari keluarga yang berlatar belakang kelas pekerja.

Sebagai yayasan politik di Jerman, FES nyaris sepenuhnya didanai Pemerintah Jerman lewat alokasi anggaran tahunan yang jumlahnya ditentukan parlemen. Meski menerima dana publik dan memiliki ... baca semuanya

Posted on 17:19 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: buruh/serikat buruh, demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, sejarah dan gambaran ikhtisar, Indonesia, HAM

Kursi Siluman Masih „Gentayangan“

Jurnal Nasional, 04 Agustus 2008

by : Arjuna Al Ichsan

RIBUAN warga Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tak banyak yang tahu jika suara yang mereka berikan dalam Pemilu 2004 tak mendapatkan keterwakilan yang layak di DPRD Kabupaten Nunukan. Pasalnya, dari kuota 13 kursi wakil rakyat yang seharusnya dialokasikan di kecamatan tersebut dengan jumlah penduduk mencapai 53 ribu lebih jiwa hanya diberikan 10 kursi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan saat penetapan hasil Pemilu ... baca semuanya

Posted on 12:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Dapil 2009 Berpotensi Langgar UU

Banjarmasin Post, 31 Juli 2008

http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/43578/627/

Laporan: MI/Hendra Makmur

JAKARTA, BPOST – Basis data kependudukan yang akan digunakan KPU sebagai dasar untuk menetapkan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi dipertanyakan. Pasalnya data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Depdagri belum final, padahal dapil dan alokasi kursi harus segera ditetapkan.

Koalisi LSM Gabungan Non Funding Organization (Ganofo) yang terdiri atas Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Indonesia, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Watch Indonesia mengingatkan, hal ini ... baca semuanya

Posted on 15:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

KPU Diminta Review Dapil Pemilu Anggota DPRD

Republika online, 10 Juli 2008

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak melakukan review menyeluruh terhadap daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu anggota DPRD. Kekeliruan alokasi kursi dapil ditemukan pada sekurangnya 15 daerah. Asas proporsionalitas jumlah kursi dengan jumlah penduduk tak terpenuhi.

”Pada pemilu 2004, identifikasi masalah untuk dapil ini adalah ketidakjelasan basis data kependudukan dan batas waktu finalisasi dapil, serta kekeliruan dalam penghitungan alokasi kursi,” papar koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz, Rabu (9/7). August mengatakan data penduduk potensial ... baca semuanya

Posted on 16:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Harus Kembalikan Kursi Hilang

Jurnal Nasional, 09 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

KPU bersikukuh tidak akan melakukan perubahan daerah pemilihan

Penetapan alokasi kursi DPRD di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu 2004 dinilai telah terjadi kekeliruan akibat salah perhitungan. Berdasarkan catatan Sindikasi Pemilu dan Demokasi (SPD) dan Watch Indonesia setidaknya kekeliruan penetapan alokasi kursi itu terjadi di 15 daerah. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan review menyeluruh terhadap alokasi kursi Pemilu 2004 sebelum menetapkan alokasi ... baca semuanya

Posted on 16:32 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Kursi di 14 Dapil Bermasalah

Jurnal Nasional, 02 Juli 2008

Kesalahan alokasi kursi akan berdampak pada Pemilu 2009

Arjuna Al Ichsan

Penetapan jumlah kursi 14 DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil Pemilu 2004 dinilai Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bermasalah. Pasalnya, alokasi kursi untuk anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil) tidak sesuai dengan jumlah suara pemilih. Jika tidak segera diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kesalahan alokasi kursi DPRD ini akan berdampak pada Pemilu 2009.

Koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) ... baca semuanya

Posted on 12:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Negara dan Pemerintah Harus Dipisah

Jurnal Nasional, 01 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

TIDAK jelasnya perbedaan antara administratur negara dan pemerintah di Indonesia dinilai turut menyumbang rendahnya kualitas pelayanan publik. Di negara maju seperti Jerman, telah mengatur tegas antara administratur negara dan pemerintah berikut dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya.

Hasilnya, tugas-tugas negara sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal meski pemerintahannya mengalami berbagai periode pergantian kekuasaan.

Mantan Presiden Komisaris Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa Pipit R Kartawidjaya dalam ... baca semuanya

Posted on 15:38 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan

Sinar Harapan, 01 Juli 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/01/pol02.html

Substansi Kekuasaan Masih Rancu dengan Pemerintahan

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (AP) yang kini tengah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah maju dalam dunia administrasi kenegaraan. Perundangan ini diharapkan menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan fungsinya dengan publik.

Selain itu, UU ini juga menjadi senjata publik yang dapat menghindarkan segenap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri mengajukan rancangan tandingan yang isinya antara lain memisahkan antara kepentingan publik ... baca semuanya

Posted on 14:18 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, masyarakat sipil

(Deutsch) “Die Mühen der Ebene”

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:43 in 10 Years Reformasi: Democracy, Human Rights and Social Justice in Indonesia, Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, Kegiatan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, kemiskinan, demokrasi, diktator Suharto, pembangunan, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Papua, partai politik, kebebasan pers, kepastian hukum, reformasi, konflik daerah, agama, sektor keamanan dan pertahanan, state & nation building, transitional justice, Pemilihan umum, ekbis