„Wakil Perempuan Harus Kritis“

jurnalperempuan.com, 29 April 2008

Jurnalis Kontributor Bremen: Yusuf Pratama, JurnalPerempuan.com-Jerman.

SOAI (Südostasien Informationsstelle) bekerja sama dengan Yayasan Jurnal Perempuan, PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) Jerman, PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Jerman, Mata Asien im Blick Bremen, Watch Indonesia! Berlin, Eine Welt Forum Aachen dan IMBAS Frankfurt menyelenggarakan seminar sehari pada Sabtu, 26 April 2008 dengan tema partisipasi dan representasi politik perempuan di negeri Muslim. Seminar yang diadakan di Aula KSHG (Katholische Studierende und Hochschulgemeinde) Münster ini dihadiri ... baca semuanya

Posted on 16:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia

UU Pemilu Makin Ditunggu

Kompas, 14 Februari 2008

Jakarta, Kompas – DPR bersama pemerintah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasalnya, jika pembahasan tidak juga tuntas akhir Februari ini, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 bakal terganggu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha di Jakarta, Rabu (13/2) siang, mengakui, merujuk pengalaman Pemilu 2004, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan kesulitan jika UU Pemilu tidak juga diundangkan pada Maret nanti.

Mundurnya satu agenda berpengaruh pada agenda lain karena setiap tahapan ... baca semuanya

Posted on 16:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Watch Indonesia! – Ein Selbstporträt

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 00:00 in Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: agrofuel ("biofuel"), demokrasi, Jerman, Indonesia, HAM, NGO, Timor Leste, Timor Timur, Papua, kepastian hukum, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim, pelurusan sejarah, administrasi

(Deutsch) „Das Andere Muslimische Land. Zum Verhältnis der Religionen in Indonesien“

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Jerman

Posted on 10:29 in "Dalam sorotan", Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama
Tags: demokrasi, Indonesia, gereja, agama

(Deutsch) Indonesier zu den Waffen!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 23:39 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan
Tags: demokrasi, Indonesia, militer, hukum, sektor keamanan dan pertahanan

Alokasi Kursi Dapil Jangan Dipatok

Sinar Harapan, 09 Nopember 2007

Aturan Kampanye Dibahas Panja RUU Pemilu

Oleh Daniel D Tagukawi Suradi

Jakarta-Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) yang berlangsung, Kamis (8/11) petang, membahas aturan kampanye pemilu 2009, meliputi penanggung jawab dan pelaksana kampanye, materi kampanye, pembuatan pedoman kampanye, dan larangan kampanye.

Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursidan Baldan mengungkapkan hal itu kepada SH, Kamis (9/11). Dia menjelaskan penanggung jawab kampanye adalah peserta pemilu dan dalam pelaksanaannya membentuk tim pelaksana kampanye.

Adapun materi kampanye selain ... baca semuanya

Posted on 17:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Tak Ada Negara di Pasar Turi

Jawa Pos, 06 Nopember 2007

Oleh: EMHA AINUN NADJIB

Ada perbedaan mendasar dan sangat serius antara negara dan pemerintah. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi maupun di alam pikiran para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum atau tidak dibedakan.

Ini bukan ilmu saya, melainkan „diwuruki“ Pipit Rukhiyat Kartawijaya, ahli pemilu (pemilihan umum) Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Jerman, sahabat yang menampung saya 23 tahun lalu ketika menggelandang di Berlin, Jerman. Anda bisa membeli bukunya ... baca semuanya

Posted on 22:45 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Menanti Perlawanan Korupsi dari Dalam

Kompas, 31 Oktober 2007

Reformasi Birokrasi (2)

Sidik Pramono

Bisa dibayangkan bagaimana jika mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Andin H Taryoto dan juga Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Didi Sadili berani menolak “perintah” Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri untuk menghimpun dana nonbudgeter? Kalau saja ada keberanian menolak perintah yang menyimpang, pasti tidak akan terjadi saling lempar tudingan antara mantan Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamdani Amin, mantan Sekretaris Jenderal Safder ... baca semuanya

Posted on 12:17 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, administrasi

Perbaikan Sistem Pemilu

Republika, 31 Oktober 2007

Ray Rangkuti
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Nasional

Pembahasan RUU Politik, khususnya yang terkait dengan pemilu, mulai memasuki poin-poin krusial. Poin itu antara lain soal penetapan angka minimal electoral threshold (ET), mekanisme pencoblosan dan penetapan perolehan suara, serta penambahan atau dengan jumlah yang tetap dari daerah pemilihan (dapil).

Tanpa mengabaikan isu-isu yang lain, tiga isu tersebut layak menjadi sorotan tajam. Ketiga isu ini akan dapat menentukan model proporsional yang kita anut, lebih merekatkan hubungan kandidat dengan ... baca semuanya

Posted on 03:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

(English) The legislative deliberations on the Law on the Governance of Aceh

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 12:37 in Aceh, demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi
Tags: Aceh, demokrasi, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, tata hukum, resolusi konflik, militer, partai politik, kepastian hukum, pemerintah, otonomi khusus