(Deutsch) Watch Indonesia! verurteilt Verbrennung von Schulbüchern in Indonesien

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:09 in Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, demokrasi, diktator Suharto, sejarah dan gambaran ikhtisar, Indonesia, HAM, PKI, transitional justice, kejahatan kemanusiaan

(Deutsch) Indonesien begeht Unabhängigkeitstag mit Bücherverbrennungen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 07:41 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch
Tags: 1965, demokrasi, diktator Suharto, sejarah dan gambaran ikhtisar, Indonesia, HAM, kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran, transitional justice

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Batas Perolehan Suara Partai Indonesia Tak Lazim

Radio Nederland Wereldomroep, 12 Juli 2007

Usulan angka batas minimum perolehan suara bagi partai peserta pemilu meningkat. Tadinya hanya dua persen untuk tahun 2004, lalu ada usulan untuk menaikkannya menjadi lima persen untuk pemilu tahun 2014. Tapi apakah hal tersebut lazim dilakukan di seluruh dunia? Apa yang mendasari Indonesia menaikkan batas minimum perolehan suara? Ikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep, dengan Pipit Kartawidjaja, pakar pemilu di Berlin yang telah menulis beberapa buku tentang pemilu:

Kacau

Pertama yang harus dibereskan adalah istilah batas angka ... baca semuanya

Posted on 15:12 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum

Wacana Jumlah Partai Politik dan Pemilu

Berpolitik.com, 09 Juli 2007

Philips J Vermonte

Akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan perihal pembatasan jumlah partai-partai politik. Terutama berkaitan dengan proses pembahasan RUU Politik di DPR. Pada dasarnya saya bersetuju jika jumlah partai politik di kurangi. Masalahnya, kapan dan bagaimana caranya?

Sebetulnya saya pernah sedikit membahas soal sistem politik dan sistem pemilu kita di blog ini sebelumnya [Klik disini jika ingin membaca lagi]. Karena agak panjang, posting kali ini saya bagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama mengurai prinsip umum ... baca semuanya

Posted on 20:01 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Lepaskan Dikotomi Parpol

Kompas, 09 Juli 2007

Depdagri Jangan Awasi Uang Partai

Jakarta, Kompas – Pembahasan rancangan undang-undang bidang politik sebaiknya jangan didasarkan pada dikotomi partai politik besar melawan parpol kecil. Cara pandang seperti itu hanya akan menjadikan desain RUU bersifat sementara dan pendek.

Cara pandang atas pembentukan RUU semestinya diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu (7/7), mengatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah desain ... baca semuanya

Posted on 09:16 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Daerah Pemilihan dan Persekongkolan Pemerintah – Parpol Besar

Suara Pembaruan, 17 Juni 2007

Pengantar

Meskipun pemerintah telah mengajukan draf paket Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang Politik ke DPR, tetapi sampai saat ini belum juga dibahas. Pembahasan RUU itu diperkirakan tidak akan berjalan mulus karena adanya berbagai kepentingan partai politik (parpol). Masalah daerah pemilihan, merupakan salah satu materi RUU yang akan banyak diperdebatkan. Wartawan SP Alex Madji menuliskan laporan tentang hal itu.

SP/Alex Suban

Warga melihat dulu daftar partai dan calon legislatif sebelum masuk tempat pemungutan suara, di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 14:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sembilan Tahun Reformasi Liberalisasi Parpol: Menjamur atau „Berjamur“?

KOMPAS, Kamis, 24 Mei 2007

M Zaid Wahyudi/Sidik Pramono

Kehidupan parpol yang terus tumbuh, terutama menjelang pemilihan umum, bak cendawan di musim hujan adalah salah satu yang mesti dicatat dalam sembilan tahun era reformasi berlangsung. Menjelang Pemilu 2009, sudah meruyak kembali kemunculan parpol baru baik murni baru, sempalan partai yang ada, gabungan partai kecil, maupun partai cadangan atau sekoci.

Masing-masing pimpinan partai mengklaim mendapat dukungan besar dari masyarakat. Belum terpenuhinya kehausan warga atas nasib mereka dijadikan alasan untuk ... baca semuanya

Posted on 15:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, reformasi

Kinerja MK Dibayangi Ketidakstabilan

Kompas, 17 April 2007

Peradilan

Jakarta, Kompas – Meskipun kinerja Mahkamah Konstitusi selama ini dinilai baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, kondisi itu senantiasa dibayang-bayangi oleh ketidakstabilan dan ketidakefektifan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa kasus, MK terjebak interpretasi demokrasi yang didasarkan pada kepentingan golongan dan partai politik melalui peraturan perundangan yang mereka ciptakan.

“Mahkamah Konstitusi (MK) masih menoleransi interpretasi undang-undang dasar ke dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang rancu antara sistem presidensial dan parlementer. Itu ... baca semuanya

Posted on 09:23 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, tata hukum, partai politik, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi

Perempuan Bersiap Hadapi Pemilihan Umum 2009

Kompas, 16 April 2007

Parlemen

Ninuk Mardiana Pambudy

Pemilihan Umum 2009 tinggal dua setengah tahun lagi. Sambil menunggu aturan main pemilihan umum selesai dirancang Departemen Dalam Negeri bersama DPR melalui paket undang-undang bidang politik, perempuan sudah harus mempersiapkan diri.

Jumlah perempuan setidaknya 30 persen di posisi pengambilan keputusan seperti parlemen dan partai politik dianggap cukup untuk memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan menempatkan perempuan di dalam posisi pengambilan keputusan, harapannya kepentingan, pengalaman, dan akses perempuan ... baca semuanya

Posted on 09:16 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)