Peluang Ambang Bisa Disembunyikan Jawa Dominasi Penentuan Daerah Pemilihan

Kompas, 31 Januari 2007

Sidik Pramono

Beberapa waktu terakhir, ramai diperdebatkan perlunya penerapan parliamentary threshold untuk menciptakan sistem multipartai sederhana. Lepas dari perdebatan itu, begitu daerah pemilihan ditetapkan, sebenarnya dapat langsung terbaca adanya ambang „informal“ yang menjadi penentu bisa tidaknya partai politik meloloskan wakilnya ke parlemen. Lantas, bagaimana tingkat seleksi itu „diselinapkan“ dalam penetapan daerah pemilihan?

Dalam setiap daerah pemilihan selalu terdapat ambang (threshold) „terselubung“, yaitu ambang terselubung atas dan bawah. Ambang terselubung atas menunjukkan seberapa ... baca semuanya

Posted on 09:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

„Akal-akalan“ dalam Merebut Kursi Wakil Rakyat

Kompas, 04 Januari 2007

Sidik Pramono

Lupakan sejenak soal filosofi pemilihan umum. Sudah terlalu banyak yang akan setia memikirkannya. Persoalannya kini, terhadap soal-soal teknis pemilu, siapa yang peduli?

Setiap membicarakan pemilu, kebanyakan kita berputar-putar soal dua sistem besar pemilihan: proporsional atau distrik. Aspek teknis luput dari perhatian, misalnya soal daerah pemilihan.

Padahal, penetapan daerah pemilihan berpengaruh langsung terhadap sistem pemilihan, hubungan antara suara dan kursi atau berapa wakil rakyat yang pantas mewakili satu daerah pemilihan, serta peluang satu partai politik ... baca semuanya

Posted on 09:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Landesübersicht Osttimor

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:27 in Sejarah & Tinjauan, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Negara & Nation-Building, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, pembangunan, konflik 1975 - 1999, Timor Leste, Timor Timur, sektor keamanan dan pertahanan, state & nation building, Merdeka, PBB

Sutjipto: Sutrisno Takut Kuwalat

Radar Kediri, 11 September 2006

Reuni di SMAN 1 Bareng KSAU KEDIRI- Meski Sekjen DPP PDIP Pramono Anung membuka peluang untuknya, niat Bupati Sutrisno untuk macung gubernur tampaknya akan direvisi. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Sutjipto. Menurutnya, bupati Kediri yang terpilih untuk periode kedua itu sudah mengklarifikasi hal tersebut langsung kepadanya.

„Pak Tris sudah telepon langsung kepada saya. Katanya, kalau saya maju, beliau tidak akan maju. Takut kuwalat. Begitu bahasa yang disampaikan kepada saya,“ ujar Sutjipto kepada Radar Kediri ... baca semuanya

Posted on 02:32 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Meneropong Indonesia

Tempo Interaktif, 23 Juli 2006

Heri Susanto

Bertempat di lantai dasar sebuah apartemen kuno di Planufer Strasse, Berlin, kami bertujuh menonton sebuah film asal Timor Leste melalui laptop pada Kamis pekan lalu. Film itu berkisah mengenai kesaksian rakyat Timor Leste atas anarki yang terjadi seusai referendum di negeri tersebut. Konon pemerintah Indonesia melarang film ini diputar di Tanah Air.

Menonton film dengan ditemani kacang dan makanan kecil lainnya adalah salah satu ... baca semuanya

Posted on 13:53 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia, HAM, NGO, Timor Leste, Timor Timur, lingkungan hidup dan iklim

„Menghukum“ Sang Penyalur Aspirasi

Kompas, 27 Juni 2006

Partai Politik

SIDIK PRAMONO

Kalah atau menang, berhasil atau gagal total dalam pemilihan umum, partai politik di Indonesia dari sisi kuantitas terus tumbuh dan berkembang. Ketika stabilitas pemerintahan menjadi kebutuhan, akankah sistem multipartai sederhana tercipta lewat Pemilihan Umum 2009 mendatang?

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 mengenai Partai Politik menjelaskan fungsi parpol, seperti sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban. Parpol juga ... baca semuanya

Posted on 12:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Diskresi Pejabat Tidak Berpihak ke Publik

Kompas, 20 Juni 2006

Jakarta, Kompas – Ketentuan diskresi yang dimiliki pejabat administrasi pemerintahan yang dimuat Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa membahayakan. “Diskresi itu mengkhawatirkan. Semangat diskresi itu tidak propublik. Harusnya diskresi dipatok dengan rambu-rambu jelas dan transparan termasuk kapan diskresi boleh digunakan, hak informasi dan konsultasi, dengar pendapat, ataupun berkas acara pemeriksaan,” ujar Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin lewat surat elektroniknya pekan lalu.

RUU Administrasi Pemerintahan yang kini disiapkan pemerintah menyebutkan diskresi ... baca semuanya

Posted on 13:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Harus Dikritik

Media Indonesia, 10 Juni 2006

EMPAT hari lalu Pipit Rochijat Kartawidjaja telah kembali ke Jerman setelah berputar-putar di lndonesia membicarakan buku terbarunya nya, Negara bukanlah Pemerintah. Ia harus kembali ke Jerman, sebab sejak reunifikasi Jerman hingga saat ini, Pipit bekerja sebagai pegawai di lembaga Negara Bagian Bradenburg di Postdam, Jerman. Di samping itu, tentu saja Pipit ingin rnenyaksikan pertandingan akbar sepak bola Piala Dunia di negeri Hegel itu.

Sehari sebelum keberangkatannya ke Jerman, Media lndonesia sempat menemui Pipit di rumah adiknya di ... baca semuanya

Posted on 04:39 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, hukum, pemerintah, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Bukanlah Negara

Media Indonesia, 03 Juni 2006

DALAM sistem demokrasi, pemerintah merupakan pelayan masyarakat, bukan pelayan negara itu sendiri. Karena itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk memonopoli kehidupan masyarakat.

Pikiran ini memang bukan hal baru. Namun dalam acara diskusi publik dan peluncuran buku Pemerintah Bukanlah Negara karya Pipit Rochijat Kartawidjaya, pikiran semacam itu seolah menemukan kesegarannya kembali.

Dalam acara yang digelar di Jakarta Media Center, Jakarta, Kamis, (1/6), hadir praktisi Adnan Buyung Nasution dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Gotong ... baca semuanya

Posted on 04:28 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, Orde Baru, pemerintah, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan

Masyarakat Tranparensi Indonesia; www.transparansi.or.id, Juni 2006

www.transparansi.or.id – Bertempat di Jakarta Media Centre, Kamis, 1 Juni 2006, diadakan Diskusi Publik Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh KOMWAS PBB (Koalisi Masyarakat Pengawas Pemerintahan Yang Baik dan Bersih). Dalam acara tersebut juga diluncurkan buku “Negara Bukan Pemerintah” yang dikarang oleh Pipit R. Kartawidjaya.

Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bahwa posisi warga Negara sebagai subyek hukum dan meyeimbangkan ... baca semuanya

Posted on 13:48 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan