Pemerintah Bukanlah Negara

Rakyat Merdeka, Kamis, 01 Juni 2006

Laporan: Sholahudin Achmad

Jakarta, Rakyat Merdeka. Nama Pipit R.Kertawijaya bukanlah nama asing bagi kalangan pergerakan mahasiswa. Pria berusia 57 tahun ini, kata Adnan Buyung Nasution, sejak masa Orde Baru sudah aktif mengkritisi jalannya pemerintahan. Dicekal, sudah menjadi bagian dari kehidupan Pipit yang selama 35 tahun menetap di Jerman.

Si Abang dan Pipit siang tadi bertemu di Jakarta Media Center, Jakarta, untuk berdiskusi, difasilitasi Feisal Tamin, bekas Menteri Pendayagunaan ... baca semuanya

Posted on 14:04 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Timor Leste dianggap tidak mampu

Deutsche Welle, Laporan dan Komentar, 31 Mei 2006

Siaran Radio Deutsche Welle mengenai krisis pemerintahan Timor Leste pada bulan Mei 2006. Wawancara dengan Monika Schlicher (Watch Indonesia!) dan José Ramos-Horta (Menlu Timor Leste).

Dengarlah wawancara Monika Schlicher dan Ramos-Horta di sini (mp3, 20,6 MB)

Posted on 16:47 in Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Sektor Keamanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Australi, demokrasi, penggungsi, José Ramos-Horta, krisis 2006, Timor Leste, Timor Timur, sektor keamanan dan pertahanan

Menggali Kebenaran

Radio Nederland Wereldomroep, 18 Mei 2006

Aboeprijadi Santosa dan Lea Pamungkas

Jerman pernah menanggung beban masa silam yang carut marut: rezim NAZI, perang dunia, pembelahan bangsa, dan rezim totaliter di Jerman Timur. Beban tersebut dapat dihadapi dengan terbuka, seperti di Jerman, atau dengan menggelar proses mencari kebenaran dan rekonsiliasi seperti dipelopori Afrika Selatannya Presiden Nelson Mandela. Di Indonesia, belum ada kesadaran akan pentingnya pelurusan sejarah, para pelanggar HAM di rezim lama masih berkuasa, dan stigmatisasi terhadap para korban masih ... baca semuanya

Posted on 14:17 in Dealing With A Burdened Past - Transitional Justice and Democratization, conference 20./21.04.2006, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Kegiatan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, demokrasi, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, transitional justice, kejahatan kemanusiaan, pelurusan sejarah

Membedakan Pemerintah dan Negara

Suara Pembaruan, 07 Mei 2006

Gedung Reichstag (parlemen) Jerman yang terletak di kota Berlin digunakan sejak tahun 1894 hingga tahun 1933. Menyusul penyatuan kembali Jerman, gedung ini digunakan lagi sebagai parlemen Jerman sejak tahun 1999 hingga sekarang. Di gedung inilah semua anggota parlemen bersidang untuk membuat kebijakan dan berbagai produk undang-undang Republik Federal Jerman.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pernyataan ini dioperasionalkan dalam UU Tentang Sistem Jaminan Sosial yang menyatakan ... baca semuanya

Posted on 14:35 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Bukanlah Negara

Februari 2006

(Draft Cetakan ke II – Revisi Terhadap Cetakan I)

Oleh: Pipit Rochijat Kartawidajaja Anggota Presidium Watch Indonesia e.V. Berlin Anggota PBHI Jakarta (kata Hendardi)

Kata Pengantar:

1. Hengki Kurniadi / Penerbit
2. Feisal Tamin, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Prof. Daniel Lev, Seattle

Daftar Isi

I. Pendahuluan
II. Instansi Pemerintah Ataukah Instansi Negara?
II.1. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia II.2. Pembagian Kekuasaan Di Jerman
II.3. Contoh Praktis Tentang Tugas ... baca semuanya

Posted on 01:13 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Studi dan Laporan Watch
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, pemerintah, administrasi

Penting dan Rumit demi Kepuasan Rakyat

Kompas, 16 Desember 2005

Sidik Pramono

Apakah pelayanan publik sudah memenuhi harapan? Jawabannya mungkin nyaris seragam: tidak atau belum! Berpijak dari kondisi itu, apakah mendesak kebutuhan payung hukum soal pelayanan publik? Jawabannya tentu tidak akan bergeser: ya! Pertanyaan berikutnya, kapan dan dari mana pembenahan itu harus dimulai?

Keinginan memperbaiki pelayanan publik mendasari kesepakatan antara Komisi II DPR dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi untuk meneruskan proses pengusulan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik. Semua fraksi di Komisi II sependapat RUU ... baca semuanya

Posted on 11:54 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi

Aturan Baru buat KPU

Kompas, 11 Oktober 2005

Sidik Pramono

Pemilihan Umum 2004 selalu digadang-gadang sebagai kisah sukses Komisi Pemilihan Umum. Di tengah kekhawatiran selama persiapan, penyelenggaraan pemilu yang tergolong rumit dan kompleks diakui berjalan lancar. Sekalipun dibanjiri kritik dari dalam negeri, pujian dari luar negeri juga bertaburan ditujukan ke KPU.

Sekalipun demikian, tidak bisa dilepaskan bagaimana rusaknya harapan masuknya para akademisi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harapan bahwa mereka dapat mendorong proses demokratisasi dan tak akan tergoda uang ternyata kandas. Sejak terbelit ... baca semuanya

Posted on 12:06 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Baru Merdeka 20 Persen

Radar Kediri, 21 Agustus 2005

Cak Nun: Fatwa MUI Tak Mengikat

KEDIRI – Budayawan Emha Ainun Najib menilai bahwa fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat siapa pun. Hal ini diungkapkannya usai menjadi pembicara dalam acara ’Ngobrol Merdeka 60 Persen’ di Hotel Insumo Palace, kemarin.

„Sebenarnya perlu diperjelas, MUI itu lembaga Islam atau lembaga negara. Kalau lembaga Islam maka fatwa yang dikeluarkan tidak mengikat. Sedangkan jika menjadi lembaga negara maka MUI tidak bisa ... baca semuanya

Posted on 14:34 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, agama

Partai Lokal Bisa Jadi Sarana Integrasi

Sinar Harapan, Sabtu, 13 Agustus 2005

oleh Suradi

Jakarta – Tuntutan partai lokal oleh Gerakan Aceh Merdela (GAM) tak perlu ditakutkan. Keberadaan partai lokal justru bisa menjadi salah satu saluran bagi pemimpin yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah untuk berintegrasi dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia.

Demikian benang merah diskusi interaktif yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang menghadirkan narasumber Hary Tjan Silalahi (Centre for Social and International Studies), Masduki Baidowi (anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa), ... baca semuanya

Posted on 15:29 in Aceh, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, demokrasi, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat

Radio Nederland Wereldomroep, 10 Mei 2005

Pendirian Komisi Meningkatkan Korupsi Bukan Pendirian Komisi-Komisi

Wawancara Ranesi di Hilversum, 10 Mei 2005

Upaya memberantas korupsi tidak akan berhasil kalau terus didirikan pelbagai komisi-komisi anti korupsi. Jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keterlibatan rakyat langsung dalam menyusun anggaran daerah. Pendirian komisi-komisi hanya akan memperbesar birokasi dan meningkatkan korupsi. Itulah satu-satunya butir yang ada dalam buku baru berjudul „Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan,“ yang ditulis oleh Mulyana W. Kusumah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)