Penetapan Daerah Pemilihan Diprediksi Akan Segera Pancing Konflik Internal Parpol

Kompas, 30 Oktober 2003

Jakarta, Kompas – Begitu Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saat itu pula konflik internal dalam partai politik calon peserta Pemilu 2004 akan meruncing. Keharusan penggabungan beberapa wilayah administratif menjadi satu daerah pemilihan akan menjadi bibit konflik internal parpol, terutama pada saat pengajuan calon anggota legislatif.

Prediksi itu disampaikan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit R Kartawidjaja dalam perbincangan dengan Kompas di Jakarta, Rabu ... baca semuanya

Posted on 12:27 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Jerman Butuh Gambaran Utuh tentang Indonesia

Suara Pembaruan, 26 Oktober 2003

Dubes Rahardjo Jamtono:

Pengalaman Rahardjo Jamtono sebagai diplomat karier di negara-negara Eropa dimulai tahun 1981. Dengan bekal wawasan dan pengalaman, dia kemudian menyusun strategi khusus sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Jerman sejak dua tahun lalu.

Ketika memulai tugasnya di sana, Jamtono melakukan pendekatan khusus ke parlemen untuk pembentukan caucus friends of Indonesia. Cita-citanya hanya satu, agar parlemen dan pemerintah Jerman memperoleh gambaran yang utuh tentang Indonesia. Berikut ... baca semuanya

Posted on 13:26 in demokrasi, Indonesia, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia, NGO, Papua, sektor keamanan dan pertahanan, terorisme

Daerah Pemilihan, Penentu Ayunan Bandul Kemenangan

Kompas, 27 September 2003

KETIKA diminta menjelaskan konsep daerah pemilihan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum 2004, seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi itu kemudian meminta izin untuk menggambarkan konsep daerah pemilihan versinya. Mula-mula ia menggambarkan sebuah tempat pemungutan suara. Kemudian dia melingkari wilayah di sekitarnya. Batas wilayah sekitar TPS itulah yang disebutnya sebagai daerah pemilihan. Ketika ditanyakan apakah sawah dan empang di sekitar sebuah TPS termasuk dalam daerah pemilihan yang diceritakannya, calon tersebut tegas menjawab, „Ya!“

CERITA itu dituturkan ... baca semuanya

Posted on 13:31 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, administrasi, Pemilihan umum

Akomodasi Isu Jawa-Luar Jawa yang Setengah-setengah

Kompas, 17 September 2003

Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 2 – Habis)

PENGUMUMAN hasil pembahasan final alokasi kursi DPR yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum akhir Agustus 2003 memang bisa „digoreng“ melebar ke dalam keseimbangan representasi Jawa-luar Jawa. Mengapa enam provinsi di Jawa harus mendominasi dengan 303 kursi dari total 550 kursi DPR? Padahal, saat Pemilu 1999, Jawa hanya memperoleh 234 kursi dari total 500 kursi DPR.

DALAM pertemuan dengan KPU, beberapa delegasi menyebutkan, Indonesia benar-benar meminggirkan wilayah „Mamalupa“. ... baca semuanya

Posted on 13:43 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Membagi Kursi DPR, Menghormati Undang-undang

Kompas, 16 September 2003

Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 1)

SETELAH lebih dari sebulan molor dari jadwal yang dibuat, keputusan penetapan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum 2004 akhirnya keluar. Begitu diumumkan pada 21 Agustus 2003, reaksi penolakan langsung berhamburan kepada Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya sudah empat utusan masyarakat mempersoalkan penetapan alokasi kursi itu. Sebuah parpol baru pun segera membuat rilis untuk memprotes hal yang sama. Dari Kota Ambon, sebuah radiogram ... baca semuanya

Posted on 14:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Belum Ada Keputusan soal Jumlah Penduduk

Kompas, 13 September 2003

Jakarta, Kompas – Meskipun dijadwalkan keluar awal Juli lalu, sampai saat ini belum ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum mengenai data jumlah penduduk. Padahal, data tersebut merupakan elemen penting dalam penetapan alokasi kursi DPR dan DPRD, daerah pemilihan, serta acuan dasar partai politik untuk melengkapi ketentuan minimal dukungan dalam tingkat kepengurusan kabupaten/kota.

Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti di Jakarta, Jumat (12/9), mengakui, setelah masuk data hasil pencacahan terakhir dari Provinsi Maluku yang tuntas ... baca semuanya

Posted on 14:50 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, demokrasi, Indonesia, Maluku, Papua, parlemen, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Alokasi Kursi DPR

Media Indonesia, 03 September 2003

POLITIK DAN KEAMANAN

Provinsi Induk pun Protes Keputusan KPU

KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai alokasi kursi DPR untuk masing-masing provinsi pada 21 Agustus 2003 menuai banyak protes. Sejak 25 Agustus lalu hingga kemarin, sekelompok masyarakat dari berbagai provinsi secara bergantian mendatangi KPUP. Mulanya dari Papua, disusul komponen masyarakat Maluku, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan KPU Provinsi Maluku. Yang terakhir malah datang bersama pengurus wilayah Partai Golkar, PDIP, Partai Amanat Nasional, PPP, Partai ... baca semuanya

Posted on 02:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KIPP Nilai KPU Akal-akalan

Kapuas Post, 28 Agustus 2003

JAKARTA-Meski ada protes terhadap penetapan alokasi kursi DPR yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan jalan terus. Karenanya, bila ada yang tidak puas diminta menempuhnya dengan legal opinion-pendapat hukum-saja kepada Mahkamah Agung. Namun selama pengujian legal opinion di MA, keputusan itu tetap berlaku sehingga tidak mengganggu jalannya Pemilu 2004.

Hal itu disampaikan salah seorang anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, kemarin. Disebutkan bahwa keputusan penetapan alokasi kursi DPR karena ... baca semuanya

Posted on 15:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu 2004:
KIPP Nilai KPU Akal-akalan

Suara Merdeka, 27 Agustus 2003

Soal Alokasi Kursi DPR

JAKARTA-Meski ada protes terhadap penetapan alokasi kursi DPR yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan jalan terus. Karenanya, bila ada yang tidak puas diminta menempuhnya dengan legal opinion-pendapat hukum-saja kepada Mahkamah Agung. Namun selama pengujian legal opinion di MA, keputusan itu tetap berlaku sehingga tidak mengganggu jalannya Pemilu 2004.

Hal itu disampaikan salah seorang anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, kemarin. Disebutkan bahwa keputusan penetapan alokasi ... baca semuanya

Posted on 15:27 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KIPP Nilai KPU Akal-akalan

Media Indonesia, Selasa, 26 Agustus 2003

JAKARTA (Media): Sejumlah kalangan mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai alokasi kursi DPR untuk tiap provinsi. Khususnya, mengenai keputusan KPU mengurangi tiga kursi dari provinsi induk, untuk menjadi kursi dari provinsi pemekaran.

„Dalam penetapan alokasi kursi DPR untuk masing-masing provinsi, KPU terpaksa akal-akalan membagi provinsi menjadi provinsi induk, dan provinsi pemekaran. Seperti Maluku, yang pada 1999 memperoleh enam kursi, akhirnya harus menerima tiga kursi, sebab pecahannya, Maluku Utara, memperoleh tiga kursi,“ jelas ... baca semuanya

Posted on 03:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)