(English) Social and economic changes in Papua since the Law on Special Autonomy came into effect

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 23:24 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Indonesia, Papua
Tags: demokrasi, pembangunan, orang asli, Indonesia, keadilan, hukum, HAM, Papua, Polisi, penghancuran hutan tropis, otonomi khusus, rekonsiliasi, ekbis

(English) Popular Participation since the Special Autonomy Law for the Province of Papua came into effect

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 22:46 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Indonesia, Papua, Kegiatan
Tags: demokrasi, desetralisasi, pembangunan, orang asli, Indonesia, Papua, hukum, otonomi khusus, transmigrasi, Merdeka

(English) Welcome Speech by H. E. Mr. Rahardjo Jamtomo, Ambassador of the Republic of Indonesia, on the Conference on Special Autonomy in the Province of Papua, Berlin 4-5 June, 2003

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 21:38 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Papua, Publikasi, Kegiatan
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, Papua, otonomi khusus

(English) Human Rights in Papua: An overview

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 01:11 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Sejarah & Tinjauan, Indonesia, Papua, Konflik Regional
Tags: demokrasi, sejarah dan gambaran ikhtisar, kekerasan, orang asli, Indonesia, resolusi konflik, budaya, HAM, militer, Papua, Polisi, kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran, penghancuran hutan tropis, konflik daerah, otonomi khusus

(Deutsch) Indonesiens Militär will mehr Macht

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris dan Jerman

Posted on 17:23 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, sektor keamanan dan pertahanan
Tags: demokrasi, Indonesia, militer, sektor keamanan dan pertahanan

Kontroversi Sistem Proporsional Daftar Tertutup

Sinar Harapan, 27 November 2002

Oleh Pipit R. Kartawidjaja

Tiga fraksi DPR „kelas kakap“ (F-PDIP, F-PG dan F-PPP), menolak RUU usulan pemerintah guna menerapkan sistem proporsional daftar terbuka untuk pemilu (pemilihan umum) DPR mendatang. Alasannya, penentuan calon legeslatif (caleg) adalah hak parpol peserta pemilu. Pada hal, proporsional daftar tertutup banyak menerima kecaman tajam. Dan itu layak, soalnya dalam pemilu 1999, caleg parpol yang berada di urutan teratas, bisa didepak, kendati parpol itu jelas-jelas memperoleh suara cukup untuk dibagikan kepada ... baca semuanya

Posted on 15:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Book launch: Wahlsysteme im Vergleich

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:47 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, reformasi, Pemilihan umum

UU Parpol Diperkirakan Undang Reaksi 200 Parpol

Sinar Harapan, Jum’at, 22 November 2002

Jakarta, Sinar Harapan – Rancangan Undang-undang (RUU) Partai Politik (Parpol) yang kini sedang dibahas untuk ditetapkan menjadi UU, diperkirakan bakal mengundang reaksi politik dari sekitar 200 Parpol. Reaksi itu terutama menyangkut ketentuan pendirian Parpol.

Demikian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana W. Kusumah, dalam acara peluncuran buku „Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden“ di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/11). Buku itu merupakan karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja, Presiden KIPP Eropa.
Menurut Mulyana, RUU ... baca semuanya

Posted on 17:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Lebih Moderat

Suara Pembaruan, 22 November 2002

JAKARTA – Hasil poling (jajak pendapat) Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) yang dilakukan di 10 kabupaten/kota menunjukkan, sekitar 80 persen masyarakat menghendaki diterapkannya sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Pilihan tersebut karena sistem ini sebagai varian yang lebih moderat dibanding sistem pemilu proporsional daftar tertutup dan sistem distrik.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif PSPK Laode Ida dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, di Gedung MPR/DPR, Kamis (21/11) sore.

Selain PSPK, RDPU ... baca semuanya

Posted on 17:19 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum

Diharapkan, Pemilu Proporsional Terbuka

Kompas, 22. November 2002

Jakarta, Kompas – Pengamat sosial politik dari Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) Dr Laode Ida menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Kamis (21/11), di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Chozin Chumaidy. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Serikat Bersama (Sekber) Partai-Partai Baru, dan Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS) hadir memberikan masukan.

Laode juga memaparkan, berdasarkan hasil ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum