Ketika yang Sedikit Mengalahkan yang Banyak

Republika, 25 Oktober 2011

Dalam demokrasi, ada sebuah kredo terkenal: one people, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Tapi, kredo ini hanyalah kata-kata muluk, ketika diterapkan dalam konteks Indonesia. Sebab, harga suara tak pernah benar-benar bisa sama. Dan, ini merupakan salah satu contoh disproporsionalitas hasil pemilu di Indonesia.

Kasus ini cukup mencolok terjadi pada hasil Pemilu 1999 lalu, PKB yang meraih suara 13 juta, hanya meraih 51 kursi. Sementara, PPP yang meraih 11 juta — atau selisih ... baca semuanya

Posted on 09:05 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Mengadaptasi Pemilihan Umum 1999

Kompas, 17 September 2011

Terlepas dari beragam persoalan yang menyertainya, Pemilihan Umum 1999 dinilai sebagai salah satu penyelenggaraan pemilu terbaik, selain Pemilu 1955. Pemilu demokratis pertama sejak era reformasi 1998 itu menjadi „kulminasi politik“ pasca-Orde Baru dengan keikutsertaan berbagai kekuatan politik yang sebelumnya terepresi.

Cerita berlanjut. Tiga kali pemilu pascareformasi memang memberikan beragam catatan. Misalnya, cara penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dianggap membuat demokrasi menjadi „bergaya Amerika“ disertai keharusan berbiaya mahal. Nyaris tak mungkin calon bisa terpilih tanpa dibekali kekuatan finansial ... baca semuanya

Posted on 01:15 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Atas Nama Proporsionalitas

Republika, 12 Juli 2011

DEMI KEADILAN

Pada metode yang fair, jumlah suara mencerminkan jumlah kursi.

Oleh Harun Husein

Dalam buku Electoral System Design: The New International IDEA Hand book, yang terbit tahun 2005 lalu, ada 18 negara yang menjadi contoh kasus, salah satunya adalah Indonesia. Pada bab tersebut, dipaparkan secara ringkas tentang sistem dan berbagai pernak-pernik pemilu masingmasing negara.

Kasus Indonesia ditulis oleh An drew Ellis, dengan tajuk „Indonesia: Continuity, Deals and Consensus. Direktur Regional untuk Program Asia dan Pasifik IDEA (International ... baca semuanya

Posted on 10:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Menanti Bumerang Upaya Pemangkasan

Kompas, 11 Januari 2011

Sidik Pramono

Turki, 1950. Merasa terancam lawan, Republican People’s Party (Cumhuriyet Halk Partisi) mengubah sistem pemilu dari mayoritas mutlak ke sistem mayoritas sederhana. Alih-alih menang, CHP yang memperoleh 69 kursi malah keok oleh Democratic Party (Demokrat Parti) yang memborong 470 kursi.

Pascakudeta militer 1982, ditetapkan ambang batas 10 persen dengan cara perhitungan suara varian d’Hondt. Merasa mendapat angin untuk bisa menang kembali, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mendukungnya. Alih-alih kembali berkuasa, perolehan CHP dalam pemilu justru semakin merosot. Pada Pemilu ... baca semuanya

Posted on 01:38 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, hukum, Pemilihan umum

Biarkan, Setgab bakal Bubar Sendiri

Media Indonesia, 23 Desember 2010

Penulis : Anata Syah Fitri

JAKARTA–MICOM: Koalisi  partai dalam sekretariat gabungan (setgab) saat ini adalah koalisi yang rapuh dan tak solid karena transaksional politis sehingga rapuh dan  hanya berdasarkan pada kepentingan poltik masing masing parpol anggota  koalisi. Ketua Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengatakan,  keberadaan setgab saat ini hanya tinggal menunggu waktu menuju bubar.

“Tak usah dibubarkan pun akan bubar dengan sendirinya, tinggal menunggu  waktu saja. Kalau kita lihat, mereka sekarang bertahan hanya karena  para petinggi ... baca semuanya

Posted on 00:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Harapan pada Partai Politik

Kompas, 02 Februari 2009

Parpol Perlu Lakukan Mekanisme Internal

Jakarta, Kompas – Langkah yang realistis dilakukan saat ini adalah meminta adanya mekanisme internal di tubuh partai politik yang memungkinkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso, Sabtu (31/1) berpendapat, perdebatan mengenai kebijakan afirmatif untuk calon perempuan tidak bisa melulu digantungkan pada turunnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan KPU.

Baik perpu maupun peraturan KPU dinilai akan rawan gugatan karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan penetapan ... baca semuanya

Posted on 12:45 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, diskriminasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Parliamentary Threshold dinilai Banyak Kekurangan

Metro TV Election Channel / Polkam / Jum’at, 30 Januari 2009

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang kedua uji materiil Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang parliamentary treshold akhirnya digelar, Kamis (29/1) kemarin. Sidang menghadirkan saksi ahli Pipit Rochijat Kartawidjaja. Menurut Pipit electoral treshold mempunyai banyak kekurangan.

Buat Pipit, sistem parlemantary treshold memiliki ambang batas yang berlebihan, sehingga terkesan menggelembungkan parpol besar serta mengancam parpol menengah. Pendapat tersebut ditentang kuasa hukum DPR Ferry Mursidan Baldan. Ferry menganggap bahwa sistem parlemantary treshold dilakukan ... baca semuanya

Posted on 17:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum

Suara Rakyat Terancam Hilang

Pikiran Rakyat online, 30 Januari 2009

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=56182

JAKARTA, (PR).– Ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dinilai akan semakin menghilangkan suara rakyat yang melalui pemilihan umum (pemilu). Padahal, misi pemilu adalah meningkatkan derajat keterwakilan masyarakat.

Hal itu dikatakan Pipit Rochijat Kartawidjaja yang menjadi saksi ahli dari pemohon dalam sidang uji materiil UU No. 10/2008 di Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat Jakarta, Kamis (29/1). Materi yang diuji utamanya pasal 202 ... baca semuanya

Posted on 11:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Pemohon Tambah Pasal yang Diuji

hukumonline.com, 30 Januari 2009

Pengujian Parliamentary Threshold

Selain mempersoalkan ketentuan Parliamentary threshold, pemohon juga menguji sejumlah pasal yang mengatur cara penetapan perolehan kursi dalam UU Pemilu.

Sidang pengujian ketentuan Parliamentary Threshold (PT) dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif baru dua kali digelar. Namun, tanda-tanda persidangan akan berlangsung alot sudah mulai terlihat. Bila sebelumnya pemohon hanya mengajukan pengujian Pasal 202, kali ini para pemohon menambah enam pasal untuk diuji.

Pasal-pasal yang diajukan untuk ikut diuji itu ... baca semuanya

Posted on 10:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Diduga MK sudah punya putusan sebelum sidang ambang batas PT

Batakpos-online.com, 21 Januari 2009

Mahkamah Konsitusi (MK) diduga telah memiliki  keputusan sebelum sidang diperkarakan, hal itu terkait gugatan ambang batas Parliamentary Threshold (PT) yang disidangkan Kamis (22/1).

Pernyataan itu disampaikan  Koordinator kerja uji materi PT, Ratna Esther Tobing usai sidang.
Menurut Ratna, pernyataan Ketua Hakim, Abdul Mukhtie Fajar yang mengatakan sebaiknya sidang dipercepat dan Anda dapat kembali bekerja untuk memperoleh suara lebih dari ambang batas PT 2,5 persen bak keputusan sebelum keputusan. “Pernyataan itu kan seperti memberitahu,  MK akan memutuskan ... baca semuanya

Posted on 22:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum, sistem pemilu