UU Pemilu Makin Ditunggu

Kompas, 14 Februari 2008

Jakarta, Kompas – DPR bersama pemerintah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasalnya, jika pembahasan tidak juga tuntas akhir Februari ini, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 bakal terganggu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha di Jakarta, Rabu (13/2) siang, mengakui, merujuk pengalaman Pemilu 2004, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan kesulitan jika UU Pemilu tidak juga diundangkan pada Maret nanti.

Mundurnya satu agenda berpengaruh pada agenda lain karena setiap tahapan ... baca semuanya

Posted on 16:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Oleh karena PKB Inginkan Nomor Tiga

Kompas, 08 Februari 2008

Sidik Pramono

Jika jumlah kursi mesti sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh, urutan pemenang Pemilihan Umum 2004 harus bergeser. Posisi Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P sebagai dua besar memang tak akan tergoyahkan. Namun, urutan berikutnya tidak akan sama lagi.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Effendy Choirie, misalnya, mempersoalkan perolehan kursi di DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang bisa lebih banyak ketimbang PKB. Padahal, perolehan ... baca semuanya

Posted on 16:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, hukum, Pemilihan umum

Alokasi Kursi Dapil Jangan Dipatok

Sinar Harapan, 09 Nopember 2007

Aturan Kampanye Dibahas Panja RUU Pemilu

Oleh Daniel D Tagukawi Suradi

Jakarta-Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) yang berlangsung, Kamis (8/11) petang, membahas aturan kampanye pemilu 2009, meliputi penanggung jawab dan pelaksana kampanye, materi kampanye, pembuatan pedoman kampanye, dan larangan kampanye.

Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursidan Baldan mengungkapkan hal itu kepada SH, Kamis (9/11). Dia menjelaskan penanggung jawab kampanye adalah peserta pemilu dan dalam pelaksanaannya membentuk tim pelaksana kampanye.

Adapun materi kampanye selain ... baca semuanya

Posted on 17:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Pengelolaan Anggaran Pemilu 2009 Harus Terbuka

Republika, 09 Nopember 2007

Jakarta-RoL– Anggaran Pemilu 2009 harus dikelola secara efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban memastikan anggaran tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya.

„Pengawasan harus benar-benar dilakukan sehingga menyingkirkan kemungkinan terjadi praktik korupsi seperti pada Pemilu 2004,“ kata ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zein, di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu dia didampingi oleh mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Didik Supriyanto, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampauw, dan wakil ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, korupsi, hukum, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Permintaan KPU Rp 47,9 Triliun Dipangkas

Kedaulatan Rakyat, 09 Nopember 2007

Dana Pemilu Cukup 10 T

Anggaran untuk pelaksanaan Pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 47,9 triliun dipangkas habis. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan perhitungan yang rasional, anggaran Pemilu bisa ditekan hingga menjadi Rp 10,4 triliun. Artinya terjadi pemangkasan sebesar Rp 39,3 triliun. Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat khusus tentang pembahasan Pemangkasan Efisiensi Anggaran Pemilu 2009 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta , Kamis (8/11). Hadir pada rapat tersebut antara lain, ... baca semuanya

Posted on 17:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, hukum, administrasi, Pemilihan umum

Perbaikan Sistem Pemilu

Republika, 31 Oktober 2007

Ray Rangkuti
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Nasional

Pembahasan RUU Politik, khususnya yang terkait dengan pemilu, mulai memasuki poin-poin krusial. Poin itu antara lain soal penetapan angka minimal electoral threshold (ET), mekanisme pencoblosan dan penetapan perolehan suara, serta penambahan atau dengan jumlah yang tetap dari daerah pemilihan (dapil).

Tanpa mengabaikan isu-isu yang lain, tiga isu tersebut layak menjadi sorotan tajam. Ketiga isu ini akan dapat menentukan model proporsional yang kita anut, lebih merekatkan hubungan kandidat dengan ... baca semuanya

Posted on 03:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

(Deutsch) Das Rennen ist eröffnet

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 05:04 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan
Tags: diktator Suharto, GOLKAR, Indonesia, Megawati Sukarnoputri, militer, Orde Baru, sektor keamanan dan pertahanan, Pemilihan umum, Wiranto

(Deutsch) „Die Wahlen waren in keinster Weise friedlich“

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:13 in Pemilu & Partai Politik, Informasi dan Analisa, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi
Tags: Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Fretilin, kekerasan, José Ramos-Horta, krisis 2006, Timor Leste, Timor Timur, partai politik, pemerintah, impunitas, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, Pemilihan umum, Xanana Gusmão

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Batas Perolehan Suara Partai Indonesia Tak Lazim

Radio Nederland Wereldomroep, 12 Juli 2007

Usulan angka batas minimum perolehan suara bagi partai peserta pemilu meningkat. Tadinya hanya dua persen untuk tahun 2004, lalu ada usulan untuk menaikkannya menjadi lima persen untuk pemilu tahun 2014. Tapi apakah hal tersebut lazim dilakukan di seluruh dunia? Apa yang mendasari Indonesia menaikkan batas minimum perolehan suara? Ikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep, dengan Pipit Kartawidjaja, pakar pemilu di Berlin yang telah menulis beberapa buku tentang pemilu:

Kacau

Pertama yang harus dibereskan adalah istilah batas angka ... baca semuanya

Posted on 15:12 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum