Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat

Radio Nederland Wereldomroep, 10 Mei 2005

Pendirian Komisi Meningkatkan Korupsi Bukan Pendirian Komisi-Komisi

Wawancara Ranesi di Hilversum, 10 Mei 2005

Upaya memberantas korupsi tidak akan berhasil kalau terus didirikan pelbagai komisi-komisi anti korupsi. Jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keterlibatan rakyat langsung dalam menyusun anggaran daerah. Pendirian komisi-komisi hanya akan memperbesar birokasi dan meningkatkan korupsi. Itulah satu-satunya butir yang ada dalam buku baru berjudul „Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan,“ yang ditulis oleh Mulyana W. Kusumah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sarasehan Pilkada Tak Dihadiri Calon Bupati

SUARA MERDEKA, Jumat, 06 Mei 2005

BANTUL – Sebagai bagian dari negara republik, mestinya warga dan rakyat hidupnya harus selalu berpolitik, sebagaimana layaknya di negara-negara maju, seperti di Jerman maupun negara lainnya. Sebab, dengan kehidupan masyarakat dan rakyatnya yang mau berpolitik, niscaya pemerintah dan rakyat bisa saling mengontrol dalam menjalankan roda pemerintahan. Pakar pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemerintahan daerah (pemda) yang selama ini tinggal di Jerman, Dr Pipit Kartawijaya, mengatakan hal itu di hadapan peserta „Sarasehan ... baca semuanya

Posted on 15:49 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum

Korupsi Bisa Diberantas Birokrasi

Kedaulatan Rakyat, 06 Mei 2005

BANTUL (KR) – Walaupun persoalan korupsi tidak hanya dimonopoli birokrasi tetapi sudah merambah ke semua elemen, tetapi harus menjadi komitmen memberantasnya, yaitu berupaya menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, upaya itu bisa dilakukan dari lingkungan keluarga dahulu untuk tidak menambah jumlah pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baru ke lingkungan yang lebih luas.

Saran itu mengemuka dalam sarasehan ‘Pilkada dan Prospek Pemberantasan Korupsi (Belajar Kepada Brazil)’ yang berlangsung Rabu (4/5) di gedung induk lantai ... baca semuanya

Posted on 12:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Hari Ini Sarasehan Pilkada

Kedaulatan Rakyat, 04 Mei 2005

Kenduri Rakyat Bantul Digelar di 3 Kecamatan

BANTUL (KR)-Sejumlah elemen masyarakat Bantul yang tergabung dalam HiPis Production yang merupakan divisi kreativitas dan pengembangan dari Himpunan Pemuda Islam (HiPis), menggelar ‘Kenduri Rakyat Bantul’ bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dan Kiai Kanjeng.

Acara itu sendiri yang didukung Kedaulatan Rakyat, digelar di 3 kota kecamatan, mulai 6 Mei di lapangan Hibrida Argomulyo Sedayu, 20 Mei di lapangan Mojo Donotirto Kretek dan terakhir 28 Mei di lapangan Petir ... baca semuanya

Posted on 12:28 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

(Deutsch) SBYs Weihnachtsgeschenk undankbar empfangen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Versi bahasa Inggris

 

Posted on 13:25 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi
Tags: Abdurrahman Wahid, demokrasi, Habibie, Indonesia, tata hukum, resolusi konflik, Megawati Sukarnoputri, Papua, parlemen, hukum, kepastian hukum, pemerintah, otonomi khusus, Susilo Bambang Yudhoyono, konstitusi/UUD, Pemilihan umum

(English) Indonesia: Impunity must be brought to an end – conflicts must be resolved by peaceful means

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 14:12 in pernyataan posisi bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi
Tags: Aceh, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Maluku, Munir, Orde Baru, Timor Leste, Timor Timur, Papua, sektor keamanan dan pertahanan, impunitas, tuntutan pidana, Sulawesi, Pemilihan umum

Pemilu 2004 Masih Pemilu „Mudah-mudahan“

Kompas, 16 Oktober 2004

Pipit Rochijat Kartawidjaja

Usai sudah Pemilihan Umum 2004 yang diakui paling kompleks itu. Yang tersisa kini adalah keharusan mengevaluasi pelaksanaan tiga kali pemilu itu. Salah satu aspek yang kerap luput adalah aspek teknis pemilu.

DARI sedikit orang yang tekun mencermatinya, muncul nama Pipit Rochijat Kartawidjaja, pendiri Watch Indonesia di Berlin. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana Wira Kusumah, mengakui, pria Indonesia asli kelahiran Bandung, 30 Agustus 1949, yang sejak tahun 1971 sudah bermukim ... baca semuanya

Posted on 14:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Nach den Wahlen:
Perspektiven des Landes im internationalen Horizont

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:32 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Konflik Regional, sektor keamanan dan pertahanan, Masyarakat & Agama, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, korupsi, Megawati Sukarnoputri, Timor Leste, Timor Timur, sektor keamanan dan pertahanan, Susilo Bambang Yudhoyono, terorisme, Pemilihan umum, Wiranto

Pertimbangkan Wacana Pemilu Lokal dan Nasional

Kompas, 12 Oktober 2004

Jakarta, Kompas – Jika memang masih ada rencana untuk memisahkan pemilihan umum anggota legislatif lokal dengan pemilu nasional, pertimbangan matang termasuk menyangkut manajemen pemilu harus dikedepankan. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu lokal dengan pemilu nasional secara terpisah atau bersamaan mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Demikian pendapat pendiri Watch Indonesia di Berlin Pipit R Kartawidjaja, Deputi Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay, dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hamid Awaludin, secara terpisah. Pipit pernah menyebut ... baca semuanya

Posted on 14:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, Pemilihan umum

Perlu Segera, Penataan Organisasi KPU

Kompas, 02 Oktober 2004

Jakarta, Kompas – Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum harus dilakukan segera. Sebagai lembaga yang baru, perangkat KPU terhitung tambun dengan keberadaannya secara permanen sampai di tingkat kabupaten/kota. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Didik Supriyanto, kepada Kompas di Jakarta, Jumat (1/10) siang, menunjukkan beban yang terlalu besar jika organisasi permanen KPU sampai di tingkat kabupaten/kota, terutama menyangkut masalah anggaran. Sekalipun ditambah dengan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, menimbang beban ... baca semuanya

Posted on 14:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)