(Deutsch) Von der Idee des gerechten Friedens geleitet – Empfehlungen zu zivilen und militärischen Interventionen zum Schutz der Menschenrechte

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:10 in Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Sektor Keamanan, Transitional Justice
Tags: proses kedamaian, kekerasan, bantuan kemanusiaan, intervensi and pemeliharaan keamanan, resolusi konflik, HAM, Timor Leste, Timor Timur, sektor keamanan dan pertahanan, transitional justice, PBB, rekonsiliasi, masyarakat sipil

(Deutsch) Osttimor wo?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 18:16 in Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, diktator Suharto, Indonesia, konflik 1975 - 1999, resolusi konflik, HAM, NGO, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999

(Deutsch) Intervention in Asien: Das Beispiel Osttimor – Konfliktlösung ohne ausreichende Prävention

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:30 in Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Negara & Nation-Building, Studi dan Laporan Watch
Tags: Australi, diktator Suharto, penggungsi, Habibie, Indonesia, intervensi and pemeliharaan keamanan, konflik 1975 - 1999, resolusi konflik, HAM, milisi, Timor Leste, Timor Timur, Portugal, referendum 1999, sektor keamanan dan pertahanan, PBB, kejahatan kemanusiaan

(Deutsch) Urteil gegen Entwürdigung Linker

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 02:59 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, diktator Suharto, Indonesia, keadilan, hukum, HAM, PKI, kejahatan kemanusiaan, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum

(Deutsch) Entzug des passiven Wahlrechts von Ex-PKI-lern verfassungswidrig

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:57 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Transitional Justice
Tags: demokrasi, Indonesia, HAM, PKI, transitional justice, Pemilihan umum

(Deutsch) Singapurs Hausmädchen erhalten Unterricht gegen Hochhaus-Stürze

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 16:36 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi
Tags: buruh/serikat buruh, gender, Indonesia, HAM

(English) Indonesia: Impunity must be brought to an end – conflicts must be solved by peaceful means

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 10:32 in pernyataan posisi bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi
Tags: 1965, Aceh, Intel, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, pengadilan internasional, resolusi konflik, HAM, militer, Orde Baru, Timor Leste, Timor Timur, Papua, tuntutan pidana, Tanjung Priok, transitional justice

(Deutsch) Womit hat Papua das verdient?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 16:29 in demokrasi, Indonesia, Papua, sektor keamanan dan pertahanan
Tags: Eurico Guterres, Indonesia, HAM, militer, milisi, Papua

(Deutsch) Opfer der Holzmafia auf die Straße gesetzt

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 05:13 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: penebangan liar, Indonesia, HAM, penghancuran hutan tropis, ekbis

(Deutsch) Osttimors Wahrheitskommission

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 12:31 in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Uskup Belo, gender, pengadilan internasional, José Ramos-Horta, keadilan, hukum, Mari Alkatiri, HAM, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, tuntutan pidana, transitional justice, Merdeka, PBB, kejahatan kemanusiaan, rekonsiliasi, komisi kebenaran, Xanana Gusmão