Referendum

Merdeka.com, 03 Februari 2014

http://www.merdeka.com/khas/referendum-kolom-sableng.html 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Meski setel jadi presidennya mirip, tapi lengsernya Abuelo (mbah) Jenderal Augusto Pinochet (Cile) itu beda dari Eyang Jenderal Soeharto.

Pas ultah Golkar ke 33 medio Oktober 1997, dengan senyum yang terkembang, Eyang Soeharto meminta agar Golkar sudi meneliti pencalonannya buat nerusin jadi presiden. Kalaupun harus lengser, bukan masalah bagi Eyang Soeharto, “karena saya akan bisa menempatkan diri dalam falsafah suksesi perwayangan”.

Yang dimaksud adalah lengser keprabon, madeg pandito. Lantaran refleksnya ... baca semuanya

Posted on 19:27 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

(Deutsch) Im Frausein beschnitten

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 21:05 in Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Jerman, hak perempuan, kesehatan, Indonesia, HAM, agama

(Deutsch) Millionen Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 20:25 in Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Jerman, hak perempuan, kesehatan, Indonesia, hak-hak anak, HAM, sunat perempuan (FGM)

Hapus Praktek Sunat Perempuan di Indonesia, Lindungi Perempuan dan Anak Perempuan!

30 January 2014

Terre des Femmes, Kalyanamitra and Watch Indonesia! demand that the President and the Health Minister of Indonesia follow the international agreements signed by Indonesia and implement national laws to end FGM in Indonesia.

In 2006 the Indonesian government banned the practice of female genital mutilation. However in 2010 the ban was contradicted through the publishing of an advisory for medical professionals on the correct ways to perform the “circumcision” of females.

This sanctioned double moral standards, ... baca semuanya

Posted on 02:17 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama
Tags: Jerman, hak perempuan, Indonesia, hak-hak anak, HAM, agama, sunat perempuan (FGM)

(English) Calls Mount for RI Government to Retract Support for Female Genital Mutilation

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Inggris

Posted on 17:33 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: hak perempuan, kesehatan, Indonesia, HAM, NGO, agama, PBB

Pesugihan Bansos dan Bantsos

Merdeka.com, 27 Januari 2014

http://www.merdeka.com/khas/pesugihan-bansos-dan-bantsos-kolom-sableng.html
 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 dinilai berpotensi menimbulkan politisasi anggaran menjelang pemilihan umum (pemilu), kata Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Di situ ada Rp 75 triliun pesugihan Bantuan Sosial (Bansos) yang tersebar di 15 Kementerian dan Lembaga yang diyakini akan banyak dituyulkan buat kampanye calon legislatif (caleg) dan akan lebih melayani elit-elit partai politik tertentu.

Kicauan sang konon, setiap gembong DPR berpesugihan Bansos ... baca semuanya

Posted on 05:55 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, parlemen, Pemilihan umum

(Deutsch) Finger weg vom Palmöl

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 04:45 in Agro Fuels, Indonesia, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: agrofuel ("biofuel"), Jerman, Indonesia, minyak kelapa sawit, aksi protes, penghancuran hutan tropis, Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), lingkungan hidup dan iklim, ekbis

Daftar pemilih tetapi melulu

Merdeka.com, 10 Januari 2014

http://www.merdeka.com/khas/daftar-pemilih-tetapi-melulu-kolom-sableng.html 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Daftar pemilih tetap (DPT) itu belum kelar-kelar, gara-gara selalu ada tetapinya. Sampai 4 Desember tahun lalu, kabarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan, untuk melakukan penyempurnaan DPT sampai dua pekan sebelum pemungutan suara Pemilu legislatif 9 April.

Mungkin biangnya masalah DPT itu terletak pada gaibannya pemilihan umum (pemilu) Indonesia.

Terawanglah misalnya daerah pemilihan (dapil) DPRD Kabupaten Sidoarjo 2. Di sana ada kecamatan Tanggulangin, Jabon dan Porong. Berdasarkan Lampiran III.15 Keputusan ... baca semuanya

Posted on 14:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Kepresidenan Jerman menanggapi surat penolakan penempatan Fauzi Bowo sebagai Duta Besar RI

09 Januari 2014

Aliansi Peduli KBRI Jerman

Surat penolakan pengangkatan Fauzi Bowo sebagai Duta Besar RI untuk Jerman yang dikirimkan oleh Aliansi Peduli KBRI Jerman mendapat jawaban dari Kepresidenan Jerman. Surat dengan nomor: 22-622 12-32-2/10 berisi pemberitahuan kepada Koordinator Aliansi, Erwin Sutanto bahwa tuntutan Aliansi mengenai penempatan Fauzi Bowo sebagai Duta Besar di Jerman telah diteruskan ke Kementrian Luar Negeri Jerman. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak Kepresidenan meminta Kementerian Luar Negeri Jerman untuk mempertimbangkan poin-poin tuntutan Aliansi. Selanjutnya ... baca semuanya

Posted on 00:40 in Aktivitas, demokrasi, Surat Terbuka Bersama, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi
Tags: Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Fauzi Bowo, Indonesia, aksi protes

(Deutsch) Aceh

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 22:25 in Aceh, demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, HAM, militer, Prabowo, konflik daerah, agama, otonomi khusus, Susilo Bambang Yudhoyono, pelurusan sejarah, Pemilihan umum