(Deutsch) Sprengstoff Religion

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 01:08 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, keadilan, hukum, HAM, hukum, agama

Koalisi Retak Tanggung Jawab Presiden

 

Kompas, 11 April 2012
Koalisi Pemerintahan

oleh Sidik Pramono

Rapat paripurna DPR yang membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, menjadi potret termutakhir mengenai tak solidnya koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi telah menonjolkan keretakan antar parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (30/3) hingga Sabtu (31/3) dini hari, lewat mekanisme pemungutan ... baca semuanya

Posted on 22:38 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Susilo Bambang Yudhoyono, administrasi

(Deutsch) Angesagt – aus der Arbeit von Watch Indonesia!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 20:14 in Agro Fuels, Aktivitas, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Human Development, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kegiatan Terbaru, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Publikasi, Hutan hujan, Negara & Nation-Building, Transitional Justice, Lingkungan Hidup & Klima, Studi dan Laporan Watch, majalah SUARA
Tags: Jerman, Indonesia, hak tanah, HAM, Timor Leste, Timor Timur, minyak kelapa sawit, Papua, perkebunan, penghancuran hutan tropis, state & nation building, Sumatera, pariwisata, PBB, pelurusan sejarah, ekbis

Pemilu Sistem Terbuka Dinilai Rentan Korupsi

Tempo.Co – 06 April 2012

http://www.tempo.co/read/news/2012/04/06/078395242/Pemilu-Sistem-Terbuka-Dinilai-Rentan-Korupsi

 

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. “Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif,” katanya pada Kamis, 5 April 2012 di Kompleks Taman ismail Marzuki.

Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. “Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan ... baca semuanya

Posted on 23:14 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, partai politik, Pemilihan umum

RUU Pemilu Dinilai Masih Tambal Sulam

Suara Karya, 31 Maret 2012

LEGISLASI 

JAKARTA (Suara Karya): Penyusunan undang-undang tentang pemilihan umum (pemilu) tidak pernah disusun secara komprehensif dan cenderung tambal sulam. Akibatnya, undang-undang pemilu selalu direvisi dalam menjelang penyelenggaraan pemilu.

Hal itu disampaikan Guru Besar Riset Ilmu Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris saat menjadi pembicara dalam dialog publik yang bertema ” Dialog Publik Menyongsong UU Pemilu Baru” yang digelar oleh Seven Strategic Studies, di Jakarta, kemarin.

Dalam diskusi itu, hadir pula Selain Syamsuddin, Wakil Ketua Pansus ... baca semuanya

Posted on 22:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, sistem pemilu

(Deutsch) Flammenmeer im Regenwald

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 18:19 in demokrasi, Bencana, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim, administrasi, ekbis

Menyempurnakan Dapil Pemilu 2014

Suara Pembaruan, 19 Maret 2012

AGUST RIEWANTO

DPR RI dan Pemerintah dan pemerintah tengah menggodok revisi UU Pemilu untuk pemilu 2014 dan salah satu isu krusial yang menimbulkan perdebatan sengit di kalangan elite parpol adalah soal penetapan daerah pemilihan (Dapil). Ada yang menginginkan 3-6 kursi (usulan Golkar), 3-8 (Demokrat), atau tetap 3-10 (parpol-parpol kecil). Dari alternatif itu, manakah yang cukup ideal diterapkan untuk pemilu tahun 2014?

Dapil elemen yang sangat urgen dalam pemilu, karena Dapil merupakan wilayah kompetisi bagi seluruh ... baca semuanya

Posted on 20:35 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

(Deutsch) Palmöl: „vermischt mit dem Blut von Mutter Erde“

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 00:49 in Agro Fuels, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: keanekaragaman hayati, Jerman, Indonesia, korupsi, hak tanah, HAM, militer, minyak kelapa sawit, perkebunan, penghancuran hutan tropis, sektor keamanan dan pertahanan, lingkungan hidup dan iklim, ekbis

(Deutsch) Mit Lücken zertifiziert

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 08:08 in Agro Fuels, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: agrofuel ("biofuel"), Jerman, Indonesia, hak tanah, HAM, minyak kelapa sawit, penghancuran hutan tropis, Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), lingkungan hidup dan iklim, ekbis, sertifikasi

(English) Legislation to implement CAVR and CTF recommendations

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Inggris

Posted on 02:04 in Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Surat Terbuka Watch
Tags: Indonesia, HAM, Timor Leste, Timor Timur, parlemen, transitional justice, PBB, kejahatan kemanusiaan