(Deutsch) Suciwati: „Die Regierung nutzt die Justiz als Mauer aus, um sich vor Strafverfolgung zu schützen“

Maaf, halaman ini tidak ada dalam Bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

Posted on 17:54 in "Dalam sorotan", Aktivitas, demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kegiatan Terbaru, Publikasi, Transitional Justice
Tags: demokrasi, Gerechtigkeit, Indien, Indonesia, Justiz, tata hukum, perbandingan antarnegara, HAM, pembela HAM, Munir, NGO, masyarakat sipil

(Deutsch) Frauenrechtlerinnen aus Osttimor

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 12:54 in Aktivitas, Program Kunjungan
Tags: Pemerintah Jerman, pembangunan, gender, keadilan, hukum, tata hukum, HAM, Timor Leste, Timor Timur, transitional justice

(Deutsch) Zehn Jahre Vergangenheitsaufarbeitung in Indonesien: Eine Bilanz der verpassten Chancen

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 12:25 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Transitional Justice
Tags: diktator Suharto, Indonesia, tata hukum, HAM, militer, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, tuntutan pidana, Tanjung Priok, transitional justice, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

(English) The legislative deliberations on the Law on the Governance of Aceh

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 12:37 in Aceh, demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi
Tags: Aceh, demokrasi, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, tata hukum, resolusi konflik, militer, partai politik, kepastian hukum, pemerintah, otonomi khusus

Perluas Kewenangan MK

Suara Pembaruan, 17 April 2007

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya diberi kewenangan yang lebih luas, agar lembaga ini bisa juga menguji peraturan di bawah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu perlu dimiliki MK karena banyak peraturan di bawah UU sekarang ini yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK juga bisa menguji putusan hakim yang bertentangan dengan HAM.

Demikian pendapat pakar ilmu hukum tata negara yang saat ini menjadi anggota Komisi ... baca semuanya

Posted on 15:29 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: hubungan Jerman-Indonesia, Indonesia, tata hukum, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, administrasi

(English) Constitutional Court judge a lifetime duty: Analysts

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 11:17 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, tata hukum, konstitusi/UUD

Kinerja MK Dibayangi Ketidakstabilan

Kompas, 17 April 2007

Peradilan

Jakarta, Kompas – Meskipun kinerja Mahkamah Konstitusi selama ini dinilai baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, kondisi itu senantiasa dibayang-bayangi oleh ketidakstabilan dan ketidakefektifan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa kasus, MK terjebak interpretasi demokrasi yang didasarkan pada kepentingan golongan dan partai politik melalui peraturan perundangan yang mereka ciptakan.

“Mahkamah Konstitusi (MK) masih menoleransi interpretasi undang-undang dasar ke dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang rancu antara sistem presidensial dan parlementer. Itu ... baca semuanya

Posted on 09:23 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, tata hukum, partai politik, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi

Sebaiknya Kajati Baca, Lagi UU Kejaksaan

Padang Ekspres Online Senin, 12 Maret 2007

http://www.padangekspres.co.id/mod.php

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Ridwan Darmansyah, S.H., menanggapi pernyataan bersama empat organisasi advokat, DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Padang, DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Padang, DPD Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Sumbar dan DPD Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Sumbar tentang Piagam Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan PT Semen Padang (Kejati-PTSP) yang cukup menghebohkan itu. Intinya, Kajati menyatakan MoU tersebut sudah sesuai dengan undang-undang Kejaksaan.

... baca semuanya

Posted on 01:52 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, tata hukum, kepastian hukum

(Deutsch) Wir sind nicht indonesisch, wir sind nicht australisch, aber wer sind wir?

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:45 in Informasi dan Analisa, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Negara & Nation-Building
Tags: kekerasan, José Ramos-Horta, tata hukum, krisis 2006, Mari Alkatiri, HAM, Timor Leste, Timor Timur, state & nation building, impunitas, transitional justice, Xanana Gusmão

(Deutsch) Unruhen in Indonesien nach Hinrichtung von Christen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 09:47 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Uni Eropa (EU), kekerasan, Indonesia, tata hukum, HAM, konflik daerah, agama