PAN Coba Terapkan Suara Terbanyak untuk Isi Kursi Legislatif

Kompas, 14 Agustus 2003

Jakarta, Kompas – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional akan mengupayakan kebijakan internal di mana calon yang memperoleh suara terbanyak mengisi kursi hasil perolehan PAN. Akan tetapi, kebijakan tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003.

Menurut fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat PAN Ahmad Farhan Hamid hari Rabu (13/8), keinginan PAN tersebut telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan sedang didalami. Sementara menurut anggota KPU Hamid Awaluddin, jika hal tersebut dilakukan oleh ... baca semuanya

Posted on 15:40 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Belum Disepakati, Alokasi Kursi Tiap Daerah Pemilihan

Kompas, 08 Agustus 2003

Jakarta, Kompas – Rapat kerja teknis Komisi Pemilihan Umum bersama KPU provinsi dan kabupaten/kota dari 14 provinsi belum bisa mengerucutkan kecenderungan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan. Karena itu, patokan sementara yang digunakan adalah setiap daerah pemilihan akan mendapatkan alokasi kursi 3-12 kursi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Legislatif.

Anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, Kamis (7/8), menceritakan, ada beberapa kabupaten/kota yang bertahan untuk ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri. Padahal, konsekuensinya, ... baca semuanya

Posted on 15:45 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU yang Kini Menuai Rumitnya UU Pemilu

Kompas, 30 Juli 2003

ADA rumus hitungan mudah yang menjadi rumit ketika diterapkan, bisa jadi penetapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap pada 2004 merupakan salah satunya. Bagaimana tidak? Komisi Pemilihan Umum mengutak-atik alokasi kursi dari semua provinsi sehingga jumlahnya harus pas 550 kursi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota.

Seperti diakui Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan anggota KPU Mulyana W Kusumah, alokasi kursi DPR tiap provinsi ini secara teknis rumit. Berbeda dengan ketentuan alokasi kursi DPRD ... baca semuanya

Posted on 16:04 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, parlemen, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Apapun Keputusan KPU, Langgar UU

Jawa Pos, 25 Juli 2003

Repotnya Menentukan Daerah Pemilihan Ibu Kota

CEMPAKA PUTIH – Agaknya, kemampuan dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, kali ini benar-benar diuji. Khususnya dalam menentukan pembagian daerah pemilihan.

Repotnya, ada analis yang menilai, keputusan apapun yang ditetapkan KPU dalam membagi daerah pemilihan di Jakarta, bakal menyimpang dari UU Pemilu.

Adalah Pipit Kartawijaya, salah seorang pakar Sistem Pemilu Ibu Kota yang mengungkapkan analisa itu. „Dengan rumus apapun, keputusan pembagian daerah ... baca semuanya

Posted on 16:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Draft Pemetaan Belum Dibuat

Jawa Pos, 23 Juli 2003

KPU DKI Dituding Lamban

CAWANG – Polemik soal penetapan daerah pemilihan di Ibu Kota dalam pemilu 2004 terus bergulir. Sejumlah kalangan menilai Komisi Pemilihan Umum DKI (KPU) Jakarta kurang pintar memanfaatkan waktu, alias lamban.

Lihat saja, meski dijadualkan dibahas pekan lalu, hingga kini draft rencana pembagian daerah pemilihan di Ibu Kota, belum juga dibuat.

„Padahal, masalah ini justru penting dibahas jauh-jauh hari sebelum pemilu digelar,“ ujar salah seorang aktivis Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KIPP Minta Hati-Hati soal Kursi

Jawa Pos, 23 Juli 2003

PRESIDEN Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaya mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar hati-hati menentukan peraturan penetapan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi. Dia menyarankan, sebaiknya penetapan kursi didasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Sebab, mengenai hal ini, dalam UU Pemilu sendiri ada beberapa pasal kontroversial.

“Banyaknya pasal kontroversial tersebut bisa membuat KPU melanggar UU Pemilu,” ungkap Pipit saat diskusi KIPP Indonesia soal proyeksi penetapan perolehan kursi di Cawang, Jakarta, kemarin.

Dia ... baca semuanya

Posted on 16:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penetapan Daerah Pemilihan Untungkan Golkar

Suara Pembaruan, 23 Juli 2003

JAKARTA – Penetapan daerah pemilihan, terutama di Pulau Jawa, akan menimbulkan persoalan besar. Penetapan daerah pemilihan dengan berapa pun jumlah kursi setiap daerah pemilihannya juga tetap akan menguntungkan partai-partai besar seperti Partai Golkar. Paling konkret hal itu akan terjadi di Jawa Timur yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Demikian antara lain benang merah pemikiran Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, Pipit Kartawidjaya dalam diskusi tetang daerah pemilihan yang diselenggarakan KIPP Indonesia di Jakarta, Selasa ... baca semuanya

Posted on 16:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, GOLKAR, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kontroversi Sistem Proporsional Daftar Tertutup

Sinar Harapan, 27 November 2002

Oleh Pipit R. Kartawidjaja

Tiga fraksi DPR „kelas kakap“ (F-PDIP, F-PG dan F-PPP), menolak RUU usulan pemerintah guna menerapkan sistem proporsional daftar terbuka untuk pemilu (pemilihan umum) DPR mendatang. Alasannya, penentuan calon legeslatif (caleg) adalah hak parpol peserta pemilu. Pada hal, proporsional daftar tertutup banyak menerima kecaman tajam. Dan itu layak, soalnya dalam pemilu 1999, caleg parpol yang berada di urutan teratas, bisa didepak, kendati parpol itu jelas-jelas memperoleh suara cukup untuk dibagikan kepada ... baca semuanya

Posted on 15:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu 2004

Republika Online, 06 Juni 2002

Mulyana W Kusumah dan Pipit Kartawidjaja

Dalam salah satu usul pemikiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, 11 Februari 2002, dikemukakan agar pelaksanaan Pasal 22E ayat (2) amandemen UUD 1945 mengenai pemilihan anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah tidak diartikan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak untuk memilih penyelenggara kelima jabatan publik itu. Kalau diartikan sebagai pemilihan umum secara serentak, itu tidak hanya akan membuat administrasi ... baca semuanya

Posted on 13:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)