Bravo ‘Partai Golput’

Republika – Teraju, 19 Mei 2014

Silakan lihat layout aslinya lengkap dengan grafik dan gambar2.

Oleh Harun Husein

 Jumlah yang tidak memilih dalam pemilu kali ini mencapai 46 juta.

Kemampuan partai politik di Indonesia dalam menangguk suara pemilih, kian memble. Kinerja partai-partai pada dua pemilu terakhir tersalip oleh „Partai Golput”. Di saat yang sama, efektivitas partai yang masuk parlemen, ternyata juga tak menggembirakan. Pada Pemilu 2014 ini, ‘Partai Golput’ meraih suara sebanyak 46 juta. Angka ini dua kali lipat dibanding ... baca semuanya

Posted on 05:46 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pakar Prediksi Money Politic Tetap Marak di Pemilu 2014

Berita Metro, 22 November 2013

http://www.beritametro.co.id/jatim-memilih/pakar-prediksi-money-politic-tetap-marak-di-pemilu-2014-no58j 

Surabaya (BM) – Sejumlah pihak masih menyangsikan pelaksanaan Pemilu 2014 nanti bisa bersih dari praktik money politic dan jual beli suara. Jika bercermin pada lemahnya kontrol dan pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, potensi terjadinya kecurangan itu boleh jadi masih sangat terbuka.

Demikian analisa Pakar Matematika Pemilu, Pipit Rochijat Kartawidjaja. Pegawai Publik di LASA Brandenburg Jerman ini menerangkan, Pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur dan adil adalah impian semua masyarakat. Tapi dalam realisasinya ... baca semuanya

Posted on 06:09 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Jerman, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Mencari hari baik daftar caleg

Merdeka.com, 18 April 2013

http://www.merdeka.com/khas/mencari-hari-baik-daftar-caleg.html

Penulis: Pipit Kartawidjaja

15 April 2013 lalu, seorang petinggi partai pemilu 2014 bilang, bahwa partainya belum memasukkan daftar calegnya ke KPU, karena mencari hari yang baik.

Dia tak sendirian, biar misalnya “semua hari baik” heheannya Viva Yoga (PAN) atau diplomatisannya Akbar Faisal (NasDem). Meski pendaftaran sudah dibuka sejak 9 April, tapi banyak partai yang belum bisa memastikan waktu pendaftarannya. Ada yang berencana tanggal 17 atau 18 atau 19 atau 20 atau 21, dan bahkan pada ... baca semuanya

Posted on 20:27 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Kementrian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan, 26 November 2012

http://bpp.kemendagri.go.id/index.php?action=content&id=2012112610553314 

Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres harus diperketat.  “Misalnya tidak pernah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, konstitusi/UUD, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

Pakar: Tolak Presidential Threshold

suaramerdeka.com, 10 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/10/132347/Pakar-Tolak-Presidential-Threshold

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya Presidential Threshold. Konstruksi hukum Presidential Threshold juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma.

“Presidential Threshold yang hanya memungkinkan seorang dengan adanya dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ... baca semuanya

Posted on 22:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Jawa Pos National Network, 10 Oktober 2012

http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/142833/UU-Pilpres-Perlu-Mengatur-Investigasi-Terhadap-Capres-  

Istilah Presidential Threshold Dianggap Salah Kaprah

JAKARTA – Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres ... baca semuanya

Posted on 04:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

Mekanisme Pencalonan:
Demokratiskah Sang „Penyambung Lidah“?

Kompas, 03 Desember 2008

„Yak opo iki pak wartawan.“

Begitu reaksi spontan seorang calon anggota DPR ketika daftar calon diumumkan. Pasalnya, dalam posisi sebagai calon, justru tak ada informasi yang jelas dan utuh, baik mengenai daerah pemilihan maupun nomor urut dalam daftar. Tak mengherankan jika calon anggota legislatif atau caleg itu kaget ketika tahu posisinya dalam daftar calon yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum.

Sang „calon mengaku, informasi awal, dirinya ditempatkan di nomor urut Y di daerah pemilihan A. Kabar yang beredar kemudian, ... baca semuanya

Posted on 23:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Diminta Review Dapil Pemilu Anggota DPRD

Republika online, 10 Juli 2008

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak melakukan review menyeluruh terhadap daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu anggota DPRD. Kekeliruan alokasi kursi dapil ditemukan pada sekurangnya 15 daerah. Asas proporsionalitas jumlah kursi dengan jumlah penduduk tak terpenuhi.

”Pada pemilu 2004, identifikasi masalah untuk dapil ini adalah ketidakjelasan basis data kependudukan dan batas waktu finalisasi dapil, serta kekeliruan dalam penghitungan alokasi kursi,” papar koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz, Rabu (9/7). August mengatakan data penduduk potensial ... baca semuanya

Posted on 16:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kursi di 14 Dapil Bermasalah

Jurnal Nasional, 02 Juli 2008

Kesalahan alokasi kursi akan berdampak pada Pemilu 2009

Arjuna Al Ichsan

Penetapan jumlah kursi 14 DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil Pemilu 2004 dinilai Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bermasalah. Pasalnya, alokasi kursi untuk anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil) tidak sesuai dengan jumlah suara pemilih. Jika tidak segera diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kesalahan alokasi kursi DPRD ini akan berdampak pada Pemilu 2009.

Koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) ... baca semuanya

Posted on 12:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebaiknya KPU Atur Dapil DPR Yakin Bisa Tata Daerah Pemilihan

Kompas, 03 Maret 2008

Jakarta, Kompas – Penataan daerah pemilihan atau dapil anggota DPR terkait dengan besaran daerah pemilihan yang berubah menjadi 3-10 kursi semestinya ditugaskan kepada Komisi Pemilihan Umum saja.

Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sabtu (1/3), memprediksi, DPR akan kesulitan merampungkan penetapan daerah pemilihan anggota DPR sebagai lampiran Undang- Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Meski demikian, Anas akan menganggapnya sebagai prestasi yang hebat jika DPR bisa menyelesaikan soal daerah pemilihan tersebut.

Anas yang juga mantan anggota KPU ... baca semuanya

Posted on 15:45 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)