(Deutsch) Das ›unfinished Business‹ in Aceh: von der Flagge bis zur engen Hose

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 01:20 in Aceh, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Konflik Regional
Tags: Aceh, hak perempuan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, HAM, Maluku, partai politik, hukum, otonomi khusus, Susilo Bambang Yudhoyono, kejahatan kemanusiaan

(Deutsch) Erfolg für die Ureinwohner Indonesiens

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 02:30 in Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hak tanah, HAM, hukum, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim, PBB

(Deutsch) Landnutzungsplanung in Indonesien
Regelungen, Chancen und Hemmnisse

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 01:56 in Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Pertambangan, Publikasi, Pulp & Paper, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: penambangan, Indonesia, hak tanah, minyak kelapa sawit, perkebunan, hukum, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim, administrasi, ekbis

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Kementrian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan, 26 November 2012

http://bpp.kemendagri.go.id/index.php?action=content&id=2012112610553314 

Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres harus diperketat.  “Misalnya tidak pernah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, konstitusi/UUD, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Jawa Pos National Network, 10 Oktober 2012

http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/142833/UU-Pilpres-Perlu-Mengatur-Investigasi-Terhadap-Capres-  

Istilah Presidential Threshold Dianggap Salah Kaprah

JAKARTA – Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres ... baca semuanya

Posted on 04:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

(Deutsch) Sprengstoff Religion

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 01:08 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, keadilan, hukum, HAM, hukum, agama

RUU Pemilu Dinilai Masih Tambal Sulam

Suara Karya, 31 Maret 2012

LEGISLASI 

JAKARTA (Suara Karya): Penyusunan undang-undang tentang pemilihan umum (pemilu) tidak pernah disusun secara komprehensif dan cenderung tambal sulam. Akibatnya, undang-undang pemilu selalu direvisi dalam menjelang penyelenggaraan pemilu.

Hal itu disampaikan Guru Besar Riset Ilmu Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris saat menjadi pembicara dalam dialog publik yang bertema ” Dialog Publik Menyongsong UU Pemilu Baru” yang digelar oleh Seven Strategic Studies, di Jakarta, kemarin.

Dalam diskusi itu, hadir pula Selain Syamsuddin, Wakil Ketua Pansus ... baca semuanya

Posted on 22:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, sistem pemilu

(Deutsch) Indonesien: Die Regierung Indonesiens muss dem Recht Geltung verschaffen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Versi bahasa Jerman

Posted on 00:55 in Aceh, pernyataan posisi bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: Aceh, kemiskinan, Pemerintah Jerman, diskriminasi, keamanan pangan, gender, kekerasan, orang asli, Indonesia, keadilan, hukum, Kalimantan / Borneo, hak tanah, HAM, militer, Munir, minyak kelapa sawit, Papua, hukum, agama, impunitas, lingkungan hidup dan iklim, PBB

Mengadaptasi Pemilihan Umum 1999

Kompas, 17 September 2011

Terlepas dari beragam persoalan yang menyertainya, Pemilihan Umum 1999 dinilai sebagai salah satu penyelenggaraan pemilu terbaik, selain Pemilu 1955. Pemilu demokratis pertama sejak era reformasi 1998 itu menjadi „kulminasi politik“ pasca-Orde Baru dengan keikutsertaan berbagai kekuatan politik yang sebelumnya terepresi.

Cerita berlanjut. Tiga kali pemilu pascareformasi memang memberikan beragam catatan. Misalnya, cara penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dianggap membuat demokrasi menjadi „bergaya Amerika“ disertai keharusan berbiaya mahal. Nyaris tak mungkin calon bisa terpilih tanpa dibekali kekuatan finansial ... baca semuanya

Posted on 01:15 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Memperbaiki Design Sistem Pemilu Indonesia

Prasetya Online, 16 September 2011

http://prasetya.ub.ac.id/berita/Memperbaiki-Desain-Sistem-Pemilu-Indonesia-5943-id.html
 

Setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia selalu membuat Undang-Undang (UU) Sistem Pemilu yang baru. Selama era reformasi saja telah lahir dua UU yakni UU Sistem pemilu 2003 dan 2008. Pada kedua UU tersebut, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, termuat beberapa tujuan yang ternyata juga dilanggar dalam pelaksanaannya. Beberapa tujuan ini meliputi proporsionalitas, akuntabilitas, derajat keterwakilan yang tinggi serta multikepartaian sederhana. Dr. Pipit Kartawidjaja dari Landesagentur fuer ... baca semuanya

Posted on 03:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, partai politik, hukum, sistem pemilu