Menanti Bumerang Upaya Pemangkasan

Kompas, 11 Januari 2011

Sidik Pramono

Turki, 1950. Merasa terancam lawan, Republican People’s Party (Cumhuriyet Halk Partisi) mengubah sistem pemilu dari mayoritas mutlak ke sistem mayoritas sederhana. Alih-alih menang, CHP yang memperoleh 69 kursi malah keok oleh Democratic Party (Demokrat Parti) yang memborong 470 kursi.

Pascakudeta militer 1982, ditetapkan ambang batas 10 persen dengan cara perhitungan suara varian d’Hondt. Merasa mendapat angin untuk bisa menang kembali, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mendukungnya. Alih-alih kembali berkuasa, perolehan CHP dalam pemilu justru semakin merosot. Pada Pemilu ... baca semuanya

Posted on 01:38 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, hukum, Pemilihan umum

(Deutsch) Geld oder Liebe? Geld!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Jerman

Posted on 01:50 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: gender, Indonesia, hukum, agama, administrasi

Suara Rakyat Terancam Hilang

Pikiran Rakyat online, 30 Januari 2009

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=56182

JAKARTA, (PR).– Ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dinilai akan semakin menghilangkan suara rakyat yang melalui pemilihan umum (pemilu). Padahal, misi pemilu adalah meningkatkan derajat keterwakilan masyarakat.

Hal itu dikatakan Pipit Rochijat Kartawidjaja yang menjadi saksi ahli dari pemohon dalam sidang uji materiil UU No. 10/2008 di Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat Jakarta, Kamis (29/1). Materi yang diuji utamanya pasal 202 ... baca semuanya

Posted on 11:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Pemohon Tambah Pasal yang Diuji

hukumonline.com, 30 Januari 2009

Pengujian Parliamentary Threshold

Selain mempersoalkan ketentuan Parliamentary threshold, pemohon juga menguji sejumlah pasal yang mengatur cara penetapan perolehan kursi dalam UU Pemilu.

Sidang pengujian ketentuan Parliamentary Threshold (PT) dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif baru dua kali digelar. Namun, tanda-tanda persidangan akan berlangsung alot sudah mulai terlihat. Bila sebelumnya pemohon hanya mengajukan pengujian Pasal 202, kali ini para pemohon menambah enam pasal untuk diuji.

Pasal-pasal yang diajukan untuk ikut diuji itu ... baca semuanya

Posted on 10:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Diduga MK sudah punya putusan sebelum sidang ambang batas PT

Batakpos-online.com, 21 Januari 2009

Mahkamah Konsitusi (MK) diduga telah memiliki  keputusan sebelum sidang diperkarakan, hal itu terkait gugatan ambang batas Parliamentary Threshold (PT) yang disidangkan Kamis (22/1).

Pernyataan itu disampaikan  Koordinator kerja uji materi PT, Ratna Esther Tobing usai sidang.
Menurut Ratna, pernyataan Ketua Hakim, Abdul Mukhtie Fajar yang mengatakan sebaiknya sidang dipercepat dan Anda dapat kembali bekerja untuk memperoleh suara lebih dari ambang batas PT 2,5 persen bak keputusan sebelum keputusan. “Pernyataan itu kan seperti memberitahu,  MK akan memutuskan ... baca semuanya

Posted on 22:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum, sistem pemilu

Press release seminar „Reformasi Birokrasi di Indonesia“

Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman, 04 September 2008

Tempat : KJRI Hamburg – Jerman
Waktu : Sabtu 30 Agustus 2008, jam 14.00 – 18.00 waktu Jerman
Penyelenggara: Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman

Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman telah mengadakan seminar dengan tema reformasi birokrasi di Indonesia. Pembicara dalam seminar ini adalah Hok An, Pipit Rochiyat, empat pejabat dari Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan satu orang perwakilan dari Koalisi Masyarakat ... baca semuanya

Posted on 00:04 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: kemiskinan, Jerman, Indonesia, korupsi, hukum, administrasi, ekbis