(Deutsch) Indonesier zu den Waffen!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 23:39 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan
Tags: demokrasi, Indonesia, militer, hukum, sektor keamanan dan pertahanan

Pengelolaan Anggaran Pemilu 2009 Harus Terbuka

Republika, 09 Nopember 2007

Jakarta-RoL– Anggaran Pemilu 2009 harus dikelola secara efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban memastikan anggaran tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya.

„Pengawasan harus benar-benar dilakukan sehingga menyingkirkan kemungkinan terjadi praktik korupsi seperti pada Pemilu 2004,“ kata ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zein, di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu dia didampingi oleh mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Didik Supriyanto, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampauw, dan wakil ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, korupsi, hukum, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Permintaan KPU Rp 47,9 Triliun Dipangkas

Kedaulatan Rakyat, 09 Nopember 2007

Dana Pemilu Cukup 10 T

Anggaran untuk pelaksanaan Pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 47,9 triliun dipangkas habis. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan perhitungan yang rasional, anggaran Pemilu bisa ditekan hingga menjadi Rp 10,4 triliun. Artinya terjadi pemangkasan sebesar Rp 39,3 triliun. Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat khusus tentang pembahasan Pemangkasan Efisiensi Anggaran Pemilu 2009 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta , Kamis (8/11). Hadir pada rapat tersebut antara lain, ... baca semuanya

Posted on 17:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, hukum, administrasi, Pemilihan umum

(English) What Future for Papua?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 13:52 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Pertambangan, Papua, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media, Studi dan Laporan Watch
Tags: penambangan, orang asli, Indonesia, resolusi konflik, hak tanah, Megawati Sukarnoputri, OPM, Papua, hukum, reformasi, penghancuran hutan tropis, konflik daerah, otonomi khusus

(English) The New Indonesian Constitutional Court

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 04:03 in demokrasi, Studi dan Laporan bersama, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi
Tags: Indonesia, keadilan, hukum, hukum, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi

(Deutsch) Zweifel an der Autonomiegesetzgebung in West Papua

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:27 in Conference Autonomy for Papua, June 2003, Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, hak tanah, HAM, Papua, hukum, kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran, konflik daerah, otonomi khusus

„Menghukum“ Sang Penyalur Aspirasi

Kompas, 27 Juni 2006

Partai Politik

SIDIK PRAMONO

Kalah atau menang, berhasil atau gagal total dalam pemilihan umum, partai politik di Indonesia dari sisi kuantitas terus tumbuh dan berkembang. Ketika stabilitas pemerintahan menjadi kebutuhan, akankah sistem multipartai sederhana tercipta lewat Pemilihan Umum 2009 mendatang?

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 mengenai Partai Politik menjelaskan fungsi parpol, seperti sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban. Parpol juga ... baca semuanya

Posted on 12:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemerintah Harus Dikritik

Media Indonesia, 10 Juni 2006

EMPAT hari lalu Pipit Rochijat Kartawidjaja telah kembali ke Jerman setelah berputar-putar di lndonesia membicarakan buku terbarunya nya, Negara bukanlah Pemerintah. Ia harus kembali ke Jerman, sebab sejak reunifikasi Jerman hingga saat ini, Pipit bekerja sebagai pegawai di lembaga Negara Bagian Bradenburg di Postdam, Jerman. Di samping itu, tentu saja Pipit ingin rnenyaksikan pertandingan akbar sepak bola Piala Dunia di negeri Hegel itu.

Sehari sebelum keberangkatannya ke Jerman, Media lndonesia sempat menemui Pipit di rumah adiknya di ... baca semuanya

Posted on 04:39 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, hukum, pemerintah, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Bukanlah Negara

Februari 2006

(Draft Cetakan ke II – Revisi Terhadap Cetakan I)

Oleh: Pipit Rochijat Kartawidajaja Anggota Presidium Watch Indonesia e.V. Berlin Anggota PBHI Jakarta (kata Hendardi)

Kata Pengantar:

1. Hengki Kurniadi / Penerbit
2. Feisal Tamin, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Prof. Daniel Lev, Seattle

Daftar Isi

I. Pendahuluan
II. Instansi Pemerintah Ataukah Instansi Negara?
II.1. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia II.2. Pembagian Kekuasaan Di Jerman
II.3. Contoh Praktis Tentang Tugas ... baca semuanya

Posted on 01:13 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Studi dan Laporan Watch
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, pemerintah, administrasi

Penting dan Rumit demi Kepuasan Rakyat

Kompas, 16 Desember 2005

Sidik Pramono

Apakah pelayanan publik sudah memenuhi harapan? Jawabannya mungkin nyaris seragam: tidak atau belum! Berpijak dari kondisi itu, apakah mendesak kebutuhan payung hukum soal pelayanan publik? Jawabannya tentu tidak akan bergeser: ya! Pertanyaan berikutnya, kapan dan dari mana pembenahan itu harus dimulai?

Keinginan memperbaiki pelayanan publik mendasari kesepakatan antara Komisi II DPR dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi untuk meneruskan proses pengusulan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik. Semua fraksi di Komisi II sependapat RUU ... baca semuanya

Posted on 11:54 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi