(English) Introduction

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 22:58 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, Kegiatan
Tags: Abdurrahman Wahid, Pemerintah Jerman, Jerman, desetralisasi, Habibie, Indonesia, Megawati Sukarnoputri, HAM, Papua, hukum, otonomi khusus, Merdeka

(English) Popular Participation since the Special Autonomy Law for the Province of Papua came into effect

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 22:46 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Indonesia, Papua, Kegiatan
Tags: demokrasi, desetralisasi, pembangunan, orang asli, Indonesia, Papua, hukum, otonomi khusus, transmigrasi, Merdeka

Dokumentasi sumber hukum yang relevan tentang Otsus Papua

Konperensi  “Autonomy for Papua – Opportunity or Illusion?”, 04-05  Juni 2003

Selected relevant provisions from the Broad Outlines of State Policy (GBHN) 1999-2004, the Law No. 21/2001 on Special Autonomy for the Province of Papua, the Law No. 45/1999 on the on the Establishment of the Province of Central Irian Jaya, the Province of West Irian Jaya etc. and the Presidential Instruction No. 1/2003 on the Acceleration of the Implementation of Law No. 45/1999

Daftar Isi

I. Relevant Provisions from the MPR ... baca semuanya

Posted on 22:38 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Papua, Publikasi, Kegiatan
Tags: Indonesia, Papua, hukum, otonomi khusus

(Deutsch) Trennung von Amt und Mandat: Wahlkampf in Indonesien

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:06 in "Dalam sorotan", demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, Pemilihan umum

Pemilihan Presiden RI Tahun 2004

Kompas, 07 Agustus 2002

Mulyana W Kusumah

PERUBAHAN UUD 1945 yang merupakan salah satu agenda reformasi telah dikokohkan dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor IV/ MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 Bidang Politik, yakni menyempurnakan UUD 1945 sejalan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945.

Dengan begitu, baik lembaga-lembaga tinggi negara maupun kekuatan-kekuatan politik harus terikat pada ketentuan itu, dan proses perubahan UUD ... baca semuanya

Posted on 12:19 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum

Pemilu 2004

Republika Online, 06 Juni 2002

Mulyana W Kusumah dan Pipit Kartawidjaja

Dalam salah satu usul pemikiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, 11 Februari 2002, dikemukakan agar pelaksanaan Pasal 22E ayat (2) amandemen UUD 1945 mengenai pemilihan anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah tidak diartikan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak untuk memilih penyelenggara kelima jabatan publik itu. Kalau diartikan sebagai pemilihan umum secara serentak, itu tidak hanya akan membuat administrasi ... baca semuanya

Posted on 13:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Pressespiegel indonesische Streitkräfte

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 07:06 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Studi dan Laporan Watch
Tags: Abdurrahman Wahid, Aceh, Indonesia, Megawati Sukarnoputri, militer, Maluku, Timor Leste, Timor Timur, hukum, sektor keamanan dan pertahanan, Wiranto

(Deutsch) Pressespiegel indonesische Streitkräfte

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 06:11 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Studi dan Laporan Watch
Tags: Abdurrahman Wahid, Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, militer, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Polisi, hukum, konflik daerah, sektor keamanan dan pertahanan, PBB

(Deutsch) Offener Brief zum Thema doppelte Staatsangehörigkeit

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 09:50 in demokrasi, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Surat Terbuka Watch
Tags: demokrasi, Jerman, hukum