(English) Human Rights in Papua – some remarks

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 23:12 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Kegiatan
Tags: Abdurrahman Wahid, kemiskinan, diskriminasi, Habibie, penebangan liar, orang asli, Indonesia, keadilan, hukum, Megawati Sukarnoputri, HAM, militer, Papua, penghancuran hutan tropis, konflik daerah, otonomi khusus, transitional justice, rekonsiliasi

(English) Popular Participation since the Special Autonomy Law for the Province of Papua came into effect

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 22:46 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Indonesia, Papua, Kegiatan
Tags: demokrasi, desetralisasi, pembangunan, orang asli, Indonesia, Papua, hukum, otonomi khusus, transmigrasi, Merdeka

Dokumentasi sumber hukum yang relevan tentang Otsus Papua

Konperensi  “Autonomy for Papua – Opportunity or Illusion?”, 04-05  Juni 2003

Selected relevant provisions from the Broad Outlines of State Policy (GBHN) 1999-2004, the Law No. 21/2001 on Special Autonomy for the Province of Papua, the Law No. 45/1999 on the on the Establishment of the Province of Central Irian Jaya, the Province of West Irian Jaya etc. and the Presidential Instruction No. 1/2003 on the Acceleration of the Implementation of Law No. 45/1999

Daftar Isi

I. Relevant Provisions from the MPR ... baca semuanya

Posted on 22:38 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Papua, Publikasi, Kegiatan
Tags: Indonesia, Papua, hukum, otonomi khusus

(English) Welcome Speech by H. E. Mr. Rahardjo Jamtomo, Ambassador of the Republic of Indonesia, on the Conference on Special Autonomy in the Province of Papua, Berlin 4-5 June, 2003

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 21:38 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Papua, Publikasi, Kegiatan
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, Papua, otonomi khusus

(English) Key elements of the Law on Special Autonomy for the Province of Papua

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 21:01 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Papua, Kegiatan
Tags: sejarah dan gambaran ikhtisar, orang asli, Indonesia, tata hukum, HAM, Papua, partai politik, otonomi khusus, transitional justice, transmigrasi, rekonsiliasi

(English) Territorial Autonomy: A possible solution of self-determination conflicts?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 15:04 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Studi dan Laporan bersama, Indonesia, Papua, Publikasi, Kegiatan
Tags: resolusi konflik, Papua, otonomi khusus

(English) Local government in Indonesia. The case of Papua

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 14:59 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Papua, Kegiatan
Tags: Abdurrahman Wahid, Habibie, Indonesia, keadilan, hukum, Megawati Sukarnoputri, Papua, otonomi khusus

(English) Human Rights in Papua: An overview

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 01:11 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, Sejarah & Tinjauan, Indonesia, Papua, Konflik Regional
Tags: demokrasi, sejarah dan gambaran ikhtisar, kekerasan, orang asli, Indonesia, resolusi konflik, budaya, HAM, militer, Papua, Polisi, kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran, penghancuran hutan tropis, konflik daerah, otonomi khusus

(English) Indonesia: Human Rights Report 2002

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 19:59 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Studi dan Laporan Watch
Tags: Aceh, hak perempuan, Indonesia, tata hukum, HAM, militer, Maluku, Timor Leste, Timor Timur, Papua, agama, sektor keamanan dan pertahanan, impunitas, tuntutan pidana, Sulawesi, terorisme

(English) Indonesia: Impunity for human rights violations must be brought to an end

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 07:05 in pernyataan posisi bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi
Tags: Aceh, Indonesia, pengadilan internasional, tata hukum, HAM, militer, Timor Leste, Timor Timur, Papua, konflik daerah, tuntutan pidana, terorisme