Caleg Jadi Dikenai Tarif Tinggi Sekitar Rp 400 Juta Setiap Orang

Media Indonesia, 11 November 2003

JAKARTA (Media): Hampir semua partai politik (parpol) memasang tarif tinggi untuk calon anggota legislatif nomor jadi pada Pemilu 2004.

Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pungutan kepada para calon anggota legislatif (caleg) akan mengurangi komitmen mereka kepada konstituen. Dikhawatirkan, periode keanggotaan mereka di DPR/DPRD lebih banyak diisi dengan pertimbangan-pertimbangan praktis bagaimana mengembalikan jumlah saham yang telah ditanam.

„Itu menakutkan sama sekali. Mereka jelas ingin ... baca semuanya

Posted on 03:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

(English) Parties start charging legislator candidates

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 12:51 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, parlemen, partai politik, Pemilihan umum

Pemilu Banyak Diwarnai Konflik Internal Partai

Suara Merdeka, 03 November 2003

Pemilu 2004

JAKARTA – Konflik internal partai politik sulit dihindarkan dalam penentuan anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2004. Di samping itu, dalam pemilu mendatang keterwakilan 30% perempuan di legislatif juga sulit terlaksana.

Penilaian itu dikemukakan salah seorang anggota Komite Independen Pengawas Pemilu, Pipit Kartawijaya, di Jakarta akhir pekan lalu. „Sudahlah, yang laki-laki saja belum tentu semua terwakili untuk kecamatan, apalagi 30% perempuan,“ ujar Pipit yang juga merupakan perwakilan Komite Independen Pengawas Pemilu ... baca semuanya

Posted on 11:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Membagi Kursi DPR, Menghormati Undang-undang

Kompas, 16 September 2003

Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 1)

SETELAH lebih dari sebulan molor dari jadwal yang dibuat, keputusan penetapan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum 2004 akhirnya keluar. Begitu diumumkan pada 21 Agustus 2003, reaksi penolakan langsung berhamburan kepada Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya sudah empat utusan masyarakat mempersoalkan penetapan alokasi kursi itu. Sebuah parpol baru pun segera membuat rilis untuk memprotes hal yang sama. Dari Kota Ambon, sebuah radiogram ... baca semuanya

Posted on 14:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Alokasi Kursi DPR

Media Indonesia, 03 September 2003

POLITIK DAN KEAMANAN

Provinsi Induk pun Protes Keputusan KPU

KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai alokasi kursi DPR untuk masing-masing provinsi pada 21 Agustus 2003 menuai banyak protes. Sejak 25 Agustus lalu hingga kemarin, sekelompok masyarakat dari berbagai provinsi secara bergantian mendatangi KPUP. Mulanya dari Papua, disusul komponen masyarakat Maluku, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan KPU Provinsi Maluku. Yang terakhir malah datang bersama pengurus wilayah Partai Golkar, PDIP, Partai Amanat Nasional, PPP, Partai ... baca semuanya

Posted on 02:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Parpol Kecil-Menengah Akan Habis oleh „Threshold“ Terselubung

Kompas, 16 Agustus 2003

PARTAI gurem, kecil, hingga menengah harus awas betul jika tidak mau dirugikan. Soalnya, besar daerah pemilihan akan menjadi threshold (ambang) alamiah terselubung bagi partai politik peserta pemilu. Ambang tersebut menentukan besar kecilnya peluang parpol mendapatkan kursi. Secara matematis, besar kemungkinan partai menengah dan kecil akan „habis“ jika daerah pemilihan dibuat kecil.

Besar daerah pemilihan adalah jumlah alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Legislatif Nomor 12 ... baca semuanya

Posted on 15:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Alokasi Kursi pada Pemilu, Pertaruhkan Nasib Parpol

hukum online.com, 16 Agustus 2003

Tidak banyak parpol yang tahu kalau nasib mereka pada pemilu kali ini tergantung teknis perhitungan besar daerah pemilihan dan alokasi kursi yang ada. Selama ini mereka hanya meributkan sistem yang dipakai, tanpa tahu kalau perhitungan suaralah yang lebih berperan.

Pemilu 2004 semakin dekat, partai-partai politik sudah bersiap-siap menghadapinya. Jumlah parpol yang lolos verifikasi pun semakin banyak. Sayang, hampir dapat dipastikan bahwa mereka pikirkan saat ini  hanya cara bagaimana mendulang suara dan memperoleh kursi sebanyak-banyaknya ... baca semuanya

Posted on 02:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, hukum, Pemilihan umum

PAN Coba Terapkan Suara Terbanyak untuk Isi Kursi Legislatif

Kompas, 14 Agustus 2003

Jakarta, Kompas – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional akan mengupayakan kebijakan internal di mana calon yang memperoleh suara terbanyak mengisi kursi hasil perolehan PAN. Akan tetapi, kebijakan tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003.

Menurut fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat PAN Ahmad Farhan Hamid hari Rabu (13/8), keinginan PAN tersebut telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan sedang didalami. Sementara menurut anggota KPU Hamid Awaluddin, jika hal tersebut dilakukan oleh ... baca semuanya

Posted on 15:40 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KIPP Minta Hati-Hati soal Kursi

Jawa Pos, 23 Juli 2003

PRESIDEN Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaya mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar hati-hati menentukan peraturan penetapan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi. Dia menyarankan, sebaiknya penetapan kursi didasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Sebab, mengenai hal ini, dalam UU Pemilu sendiri ada beberapa pasal kontroversial.

“Banyaknya pasal kontroversial tersebut bisa membuat KPU melanggar UU Pemilu,” ungkap Pipit saat diskusi KIPP Indonesia soal proyeksi penetapan perolehan kursi di Cawang, Jakarta, kemarin.

Dia ... baca semuanya

Posted on 16:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penetapan Daerah Pemilihan Untungkan Golkar

Suara Pembaruan, 23 Juli 2003

JAKARTA – Penetapan daerah pemilihan, terutama di Pulau Jawa, akan menimbulkan persoalan besar. Penetapan daerah pemilihan dengan berapa pun jumlah kursi setiap daerah pemilihannya juga tetap akan menguntungkan partai-partai besar seperti Partai Golkar. Paling konkret hal itu akan terjadi di Jawa Timur yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Demikian antara lain benang merah pemikiran Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, Pipit Kartawidjaya dalam diskusi tetang daerah pemilihan yang diselenggarakan KIPP Indonesia di Jakarta, Selasa ... baca semuanya

Posted on 16:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, GOLKAR, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)