Antara Optimisme dan Kerinduan yang Menggugat

Jawa Pos, 15. Nopember 2018

Catatan dari Konferensi Law And Justice: 20 Tahun Reformasi Indonesia di Berlin

Oleh: KY Karnanta[1]

“Those who do not remember the past are condemned to repeat it.”
(George Santayana)

Membincang Reformasi 1998 dari sudut pandang peneliti Eropa dan Indonesia menyajikan dua hal. Pertama, dialektika silang pandang antara ‘orang-luar’ dan ‘orang-dalam’ dalam memandang Indonesia terkini. Kedua, perasaan ‘optimisme’ dan ‘kritisisme’ yang bertaut dalam kerinduan dan kegelisahan terhadap Indonesia ... baca semuanya

Posted on 22:45 in Aktivitas, Program Kunjungan, demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kegiatan Terbaru, Pertambangan, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, penambangan, Jerman, diktator Suharto, Exilant, Indonesia, komunisme, LGBT, HAM, militer, Orde Baru, Timor Leste, Timor Timur, reformasi, mahasiswa/i, Sulawesi, transitional justice, Umwelt

(English) Invitation: Conference: ‚Law and Justice: Indonesia 20 Years after Reformasi‘

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 22:01 in Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Tanah & Hak Masyarakat Adat, sektor keamanan dan pertahanan, Masyarakat & Agama, Transitional Justice
Tags: 1965, penambangan, demokrasi, diktator Suharto, Exilant, Gerechtigkeit, Indonesia, Justiz, hak tanah, LGBT, HAM, militer, partai politik, kepastian hukum, reformasi, mahasiswa/i, lingkungan hidup dan iklim

(Deutsch) Den inneren Frieden bewahren

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 01:44 in Aceh, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Publikasi, Konflik Regional, Masyarakat & Agama, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, Aceh, diktator Suharto, proses kedamaian, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Habibie, orang asli, Indonesia, Kalimantan / Borneo, LGBT, HAM, Maluku, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Peacebuilding, referendum 1999, reformasi, konflik daerah, agama, state & nation building, Sukarno, Sulawesi, Merdeka, PBB

(Deutsch) Call for Papers: Recht und Gerechtigkeit – Indonesien 20 Jahre nach ’Reformasi’

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Versi bahasa Jerman

Posted on 02:40 in Aktivitas, demokrasi, Keadilan dan Hukum, Indonesia
Tags: Indonesia, reformasi

(Deutsch) Garda Sembiring (PEC), Zoemrotin K. Susilio (Ex-Komnas HAM), Usman Hamid (Kontras), Suciwati (KASUM)

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:14 in Aktivitas, Program Kunjungan
Tags: Pemerintah Jerman, Indonesia, HAM, Munir, reformasi, sektor keamanan dan pertahanan, impunitas, transitional justice

(Deutsch) “Die Mühen der Ebene”

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:43 in 10 Years Reformasi: Democracy, Human Rights and Social Justice in Indonesia, Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, Kegiatan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, kemiskinan, demokrasi, diktator Suharto, pembangunan, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Papua, partai politik, kebebasan pers, kepastian hukum, reformasi, konflik daerah, agama, sektor keamanan dan pertahanan, state & nation building, transitional justice, Pemilihan umum, ekbis

UU Pemilu Makin Ditunggu

Kompas, 14 Februari 2008

Jakarta, Kompas – DPR bersama pemerintah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasalnya, jika pembahasan tidak juga tuntas akhir Februari ini, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 bakal terganggu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha di Jakarta, Rabu (13/2) siang, mengakui, merujuk pengalaman Pemilu 2004, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan kesulitan jika UU Pemilu tidak juga diundangkan pada Maret nanti.

Mundurnya satu agenda berpengaruh pada agenda lain karena setiap tahapan ... baca semuanya

Posted on 16:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Mampukah UU AP Menjadi Tumpuan Publik?

Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2007

oleh Ronny Sugian

LAYANAN yang diberikan oleh Pemerintah selama ini dirasa masih kurang memuaskan. Sebagian masyarakat beranggapan hal ini karena Pemerintah terkesan tidak siap menghadapi perubahan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang sangat kental dengan nuansa otonomi daerah. Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa Pemerintah memang tidak serius dalam melayani rakyatnya. Ini terbukti karena hampir-hampir tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Lihat saja jalanan di kota-kota besar semakin padat dan ... baca semuanya

Posted on 14:05 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Daerah Pemilihan dan Persekongkolan Pemerintah – Parpol Besar

Suara Pembaruan, 17 Juni 2007

Pengantar

Meskipun pemerintah telah mengajukan draf paket Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang Politik ke DPR, tetapi sampai saat ini belum juga dibahas. Pembahasan RUU itu diperkirakan tidak akan berjalan mulus karena adanya berbagai kepentingan partai politik (parpol). Masalah daerah pemilihan, merupakan salah satu materi RUU yang akan banyak diperdebatkan. Wartawan SP Alex Madji menuliskan laporan tentang hal itu.

SP/Alex Suban

Warga melihat dulu daftar partai dan calon legislatif sebelum masuk tempat pemungutan suara, di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 14:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)