(Deutsch) Interview mit Naldo Rei

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 06:40 in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Negara & Nation-Building, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: pembangunan, proses kedamaian, kekerasan, Timor Leste, Timor Timur, state & nation building, transitional justice

(Deutsch) “Die Mühen der Ebene”

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:43 in 10 Years Reformasi: Democracy, Human Rights and Social Justice in Indonesia, Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, Kegiatan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, kemiskinan, demokrasi, diktator Suharto, pembangunan, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Papua, partai politik, kebebasan pers, kepastian hukum, reformasi, konflik daerah, agama, sektor keamanan dan pertahanan, state & nation building, transitional justice, Pemilihan umum, ekbis

(Deutsch) Einheit ohne Gemeinsamkeiten

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:58 in Sejarah & Tinjauan, Sejarah & Tinjauan, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Negara & Nation-Building, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, diktator Suharto, sejarah dan gambaran ikhtisar, Indonesia, konflik 1975 - 1999, Timor Leste, Timor Timur, Papua, referendum 1999, konflik daerah, state & nation building, Sukarno, Merdeka

Tak Ada Negara di Pasar Turi

Jawa Pos, 06 Nopember 2007

Oleh: EMHA AINUN NADJIB

Ada perbedaan mendasar dan sangat serius antara negara dan pemerintah. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi maupun di alam pikiran para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum atau tidak dibedakan.

Ini bukan ilmu saya, melainkan „diwuruki“ Pipit Rukhiyat Kartawijaya, ahli pemilu (pemilihan umum) Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Jerman, sahabat yang menampung saya 23 tahun lalu ketika menggelandang di Berlin, Jerman. Anda bisa membeli bukunya ... baca semuanya

Posted on 22:45 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Mampukah UU AP Menjadi Tumpuan Publik?

Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2007

oleh Ronny Sugian

LAYANAN yang diberikan oleh Pemerintah selama ini dirasa masih kurang memuaskan. Sebagian masyarakat beranggapan hal ini karena Pemerintah terkesan tidak siap menghadapi perubahan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang sangat kental dengan nuansa otonomi daerah. Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa Pemerintah memang tidak serius dalam melayani rakyatnya. Ini terbukti karena hampir-hampir tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Lihat saja jalanan di kota-kota besar semakin padat dan ... baca semuanya

Posted on 14:05 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Pat Walsh, internationaler Berater beim technischen Büro der nationalen Wahrheitskommission in Osttimor

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 09:25 in Aktivitas, Program Kunjungan
Tags: Pemerintah Jerman, Timor Leste, Timor Timur, state & nation building, transitional justice, komisi kebenaran

Daerah Pemilihan dan Persekongkolan Pemerintah – Parpol Besar

Suara Pembaruan, 17 Juni 2007

Pengantar

Meskipun pemerintah telah mengajukan draf paket Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang Politik ke DPR, tetapi sampai saat ini belum juga dibahas. Pembahasan RUU itu diperkirakan tidak akan berjalan mulus karena adanya berbagai kepentingan partai politik (parpol). Masalah daerah pemilihan, merupakan salah satu materi RUU yang akan banyak diperdebatkan. Wartawan SP Alex Madji menuliskan laporan tentang hal itu.

SP/Alex Suban

Warga melihat dulu daftar partai dan calon legislatif sebelum masuk tempat pemungutan suara, di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 14:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perluas Kewenangan MK

Suara Pembaruan, 17 April 2007

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya diberi kewenangan yang lebih luas, agar lembaga ini bisa juga menguji peraturan di bawah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu perlu dimiliki MK karena banyak peraturan di bawah UU sekarang ini yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK juga bisa menguji putusan hakim yang bertentangan dengan HAM.

Demikian pendapat pakar ilmu hukum tata negara yang saat ini menjadi anggota Komisi ... baca semuanya

Posted on 15:29 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: hubungan Jerman-Indonesia, Indonesia, tata hukum, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, administrasi

Partai Besar Ingin Diperbanyak, Partai Kecil Minta Dikurangi

Suara Pembaruan Daily, 04 April 2007

Soal Jumlah Daerah Pemilihan

[JAKARTA] Kepentingan masing-masing partai politik (parpol) akan sangat berpengaruh dan menjadi faktor dominan pada penentuan daerah pemilihan pada pemilu 2009 mendatang. Sedangkan perhitungan matematis dan pertimbangan sosio-kultural hanyalah salah satu faktor yang kadang- kadang tidak sejalan dengan kepentingan parpol.

Kepentingan itu terlihat dari usulan partai-partai politik besar, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) supaya jumlah daerah pemilihan (dapil) diperbanyak dan luasnya diperkecil agar komunikasi antara pemilih ... baca semuanya

Posted on 11:30 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Pemilihan umum