Pemerintah Bukanlah Negara

Rakyat Merdeka, Kamis, 01 Juni 2006

Laporan: Sholahudin Achmad

Jakarta, Rakyat Merdeka. Nama Pipit R.Kertawijaya bukanlah nama asing bagi kalangan pergerakan mahasiswa. Pria berusia 57 tahun ini, kata Adnan Buyung Nasution, sejak masa Orde Baru sudah aktif mengkritisi jalannya pemerintahan. Dicekal, sudah menjadi bagian dari kehidupan Pipit yang selama 35 tahun menetap di Jerman.

Si Abang dan Pipit siang tadi bertemu di Jakarta Media Center, Jakarta, untuk berdiskusi, difasilitasi Feisal Tamin, bekas Menteri Pendayagunaan ... baca semuanya

Posted on 14:04 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Membedakan Pemerintah dan Negara

Suara Pembaruan, 07 Mei 2006

Gedung Reichstag (parlemen) Jerman yang terletak di kota Berlin digunakan sejak tahun 1894 hingga tahun 1933. Menyusul penyatuan kembali Jerman, gedung ini digunakan lagi sebagai parlemen Jerman sejak tahun 1999 hingga sekarang. Di gedung inilah semua anggota parlemen bersidang untuk membuat kebijakan dan berbagai produk undang-undang Republik Federal Jerman.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pernyataan ini dioperasionalkan dalam UU Tentang Sistem Jaminan Sosial yang menyatakan ... baca semuanya

Posted on 14:35 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

(Deutsch) Einheit in Vielfalt: Mission impossible?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 18:37 in Sejarah & Tinjauan, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, diktator Suharto, sejarah dan gambaran ikhtisar, orang asli, Indonesia, Orde Baru, Papua, partai politik, konflik daerah, agama, state & nation building, Sukarno

(Deutsch) Osttimor: Drei Jahre nach der Unabhängigkeit

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 04:32 in Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Negara & Nation-Building, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: pembangunan, keadilan, hukum, Timor Leste, Timor Timur, state & nation building, Merdeka, PBB, pelurusan sejarah

Korupsi Bisa Diberantas Birokrasi

Kedaulatan Rakyat, 06 Mei 2005

BANTUL (KR) – Walaupun persoalan korupsi tidak hanya dimonopoli birokrasi tetapi sudah merambah ke semua elemen, tetapi harus menjadi komitmen memberantasnya, yaitu berupaya menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, upaya itu bisa dilakukan dari lingkungan keluarga dahulu untuk tidak menambah jumlah pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baru ke lingkungan yang lebih luas.

Saran itu mengemuka dalam sarasehan ‘Pilkada dan Prospek Pemberantasan Korupsi (Belajar Kepada Brazil)’ yang berlangsung Rabu (4/5) di gedung induk lantai ... baca semuanya

Posted on 12:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Hari Ini Sarasehan Pilkada

Kedaulatan Rakyat, 04 Mei 2005

Kenduri Rakyat Bantul Digelar di 3 Kecamatan

BANTUL (KR)-Sejumlah elemen masyarakat Bantul yang tergabung dalam HiPis Production yang merupakan divisi kreativitas dan pengembangan dari Himpunan Pemuda Islam (HiPis), menggelar ‘Kenduri Rakyat Bantul’ bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dan Kiai Kanjeng.

Acara itu sendiri yang didukung Kedaulatan Rakyat, digelar di 3 kota kecamatan, mulai 6 Mei di lapangan Hibrida Argomulyo Sedayu, 20 Mei di lapangan Mojo Donotirto Kretek dan terakhir 28 Mei di lapangan Petir ... baca semuanya

Posted on 12:28 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Pemilu 2004 Masih Pemilu „Mudah-mudahan“

Kompas, 16 Oktober 2004

Pipit Rochijat Kartawidjaja

Usai sudah Pemilihan Umum 2004 yang diakui paling kompleks itu. Yang tersisa kini adalah keharusan mengevaluasi pelaksanaan tiga kali pemilu itu. Salah satu aspek yang kerap luput adalah aspek teknis pemilu.

DARI sedikit orang yang tekun mencermatinya, muncul nama Pipit Rochijat Kartawidjaja, pendiri Watch Indonesia di Berlin. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana Wira Kusumah, mengakui, pria Indonesia asli kelahiran Bandung, 30 Agustus 1949, yang sejak tahun 1971 sudah bermukim ... baca semuanya

Posted on 14:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perlu Segera, Penataan Organisasi KPU

Kompas, 02 Oktober 2004

Jakarta, Kompas – Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum harus dilakukan segera. Sebagai lembaga yang baru, perangkat KPU terhitung tambun dengan keberadaannya secara permanen sampai di tingkat kabupaten/kota. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Didik Supriyanto, kepada Kompas di Jakarta, Jumat (1/10) siang, menunjukkan beban yang terlalu besar jika organisasi permanen KPU sampai di tingkat kabupaten/kota, terutama menyangkut masalah anggaran. Sekalipun ditambah dengan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, menimbang beban ... baca semuanya

Posted on 14:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Diminta Antisipasi jika TI Macet di Tengah Jalan

Kompas, 15 April 2004

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum diminta mengantisipasi secara dini kemungkinan penghitungan sementara berbasis teknologi informasi macet sebelum tuntas menampilkan seluruh data yang dijanjikan. Jika sampai kemungkinan itu yang terjadi dan tidak ada antisipasi dini, hal itu akan mengganggu persepsi masyarakat atas hasil Pemilu 2004 secara keseluruhan.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) M Rozy Munir di Jakarta, Rabu (14/4), mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi jika ternyata perhitungan sementara perolehan suara berbasis teknologi informasi (TI) tersebut ternyata ... baca semuanya

Posted on 15:14 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Alokasi Kursi DPR RI, Tersulit di Dunia

Dewa, 17 Februari 2004

Ambon, Dewa – Alokasi kursi DPR RI sebanyak 550 kursi merupakan alokasi kursi tersulit di dunia, kalau tidak menggunakan pendekatan matematis maupun pendekatan akal-akalan. Demikian dijelaskan ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa, Pipit Kartawijaya, kemarin kepada Dewa, di Ambon.

Dikatakan, secara detail rumus menghitung alokasi kursi DPR RI, ada yang pakai tipe B kalau istilahnya itu kuota, tapi ada yang memakai rumus matematika langsung yaitu kursi penduduk provinsi : kursi penduduk nasional x kursi DPR.

Kalau diterapkan, maka provinsi ... baca semuanya

Posted on 16:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, state & nation building, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)