Dirgahayu Indonesia: Merdeka dari Investor Rakus di Balik Reklamasi Teluk Benoa, Bali
Siaran Pers, 22 Agustus 2015
Reklamasi Bali
Foto: DM, Mongabay
Sampai saat ini belum ada respon positif dari pemerintah pusat mengenai penolakan rakyat Bali atas rencana reklamasi Teluk Benoa. Proyek pembangunan yang ambisius ini berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Udayana terbukti tidak layak untuk dilakukan menimbang dampaknya terhadap lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan laporan dari gerakan ForBali, rencana ini hanya akan membuat wilayah di sekitarnya seperti Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Bandara Ngurah Rai, Tanjung Benoa tenggelam, karena berkurangannya wilayah tampungan banjir di Teluk Benoa.
ForBali menyerukan agar pemerintahan Jokowi mencabut Perpres 51/2004 yang diterbitkan oleh presiden Yudhoyono menjelang akhir masa jabatannya. Perpres 51/2014 ini bertentangan dengan Perpres sebelumnya Nomor 45/2011 yang menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan. Pada akhirnya sangat jelas bahwa Perpres 51/2014 semata-mata diterbitkan untuk memuluskan rencana reklamasi 700 hektar Teluk Benoa dan hanya melayani kepentingan para investor, tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat Bali.
Aksi-aksi penolakan terhadap proyek reklamasi ini datang dari berbagai elemen masyarakat di dalam dan di luar Bali. Di Bali penolakan datang dari desa adat, banjar, organisasi kepemudaan, mahasiswa, seniman, musisi dan individu-individu, hingga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Selain itu survey di Kabupaten Badung menunjukkan 64 persen masyarakat Kabupaten Badung tidak setuju dengan reklamasi Teluk Benoa. Dari luar Bali, di Nusa Tenggara Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat secara resmi juga telah menyatakan penolakannya terhadap rencana pengambilan pasir di Lombok yang akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa.
Di Jerman organisasi Nyama Braya Bali – Berlin (Peguyuban Masyarakat Bali di Berlin), Sekeha Teruna-Teruni Berlin (Pemuda-Pemudi Bali di Berlin) dan Watch Indonesia! e.V. pada bulan Juni menyurati menteri Perhubungan untuk tidak mendukung proyek terkait reklamasi Benoa. Kelompok yang sama kembali menyerukan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa dengan mengambil momentum hari kemerdekaan Indonesia yang ke 70. Selain menegaskan penolakan terhadap proyek reklamasi Bali, acara ini juga diisi dengan sosialisasi informasi mengenai reklamasi Teluk Benoa dan dampak-dampaknya.
Tujuan selanjutnya adalah untuk mengumpulkan lebih banyak dukungan dari masyarakat Indonesia dan Jerman yang peduli terhadap situasi lingkungan hidup dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
Kami mengundang Bapak/Ibu dan kawan-kawan sekalian untuk memeriahkan acara ini yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal: Sabtu, 22 Agustus 2015, pukul 12.00
Tempat: Tempelhofer Feld, Eingang Oderstraße
Acara ini akan diisi dengan permainan, perlombaan dan penyajian makanan khas Bali.
Hormat kami,
Nyama Braya Bali –Berlin (Peguyuban Masyarakat Bali di Berlin)
Sekeha Teruna-Teruni Berlin (Pemuda-Pemudi Bali di Berlin)
Watch Indonesia! e.V.
